TEMPO.CO, Jakarta - Asian value dan politik dinasti menjadi pembicaraan warganet usai Pandji Pragiwaksono hadir dalam salah satu podcast Total Politik sebagai bintang tamu dengan dua pembawa acara Budi Adiputro dan Arie Putra. Mereka membahas politik dinasti, termasuk keluarga Jokowi.

Pandji dalam diskusi siniar tersebut mengungkapkan bahwa politik dinasti bisa merusak demokrasi. kecenerungan politik dinasti untuk merawat kesalahan penguasa sebelumnya yang merupakan kerabat atau anggota keluarga. Apa yang dipertunjukkan keluarga Jokowi, menurutnya, bisa menjadi contoh bagi siapapun di daerah dalam serangkaian Pilkada yang kemudian menyebut bahwa politik dinasti lumrah. Padahal pejabat daerah sebelumnya yang merupakan keluarganya misalkan diketahui korup.

Hingga muncul istilas Asian velue dan human rights yang diungkapkan Arie Putra. Ia berada di seberang pandji, bahwa siapapun berhak maju dalam kontestasi politik mengesampingkan apakah ia bagian dari politik dinasti atau tidak. Itu yang disebutnya mengandung Asian value.

Politik Dinasti

Dkutip dari laman mkri.go.id, politik dinasti dapat diartikan sebagai sebuah kekuasaan politik yang dijalankan oleh sekelompok orang yang masih terkait dalam hubungan keluarga. Dinasti politik lebih indenik dengan kerajaan. sebab kekuasaan akan diwariskan secara turun temurun dari ayah kepada anak. agar kekuasaan akan tetap berada di lingkaran keluarga.

Asian Value

Awal mula terbentuk asian value lahir dari ajaran Konfusianisme yang menggabungkan penggabungan pemikiran agama dan filosofis. Pengaruh ajaran ini terhadap gagasan pemerintahan telah memunculkan konsep demokrasi Konfusianisme yang mendukung tindakan etis hubungan pribadi dan publik. Hubungan ini menunjukkan penerimaan hierarki dan keharmonisan sosial, rasa hormat terhadap keluarga, serta kebajikan pemerintahan. Ajaran Konfusianisme politik hadir untuk mengonsolidasikan otoritas negara demi mencapai kepentingan bersama, seperti dikutip archive.unu.edu.

Pemanfaatan asian value mendapat perhatian khusus pada awal 1990-an. Saat itu, asian value menjadi ideologi politik yang merupakan kesamaan unsur masyarakat, budaya, dan sejarah Asia Tenggara dan Asia Timur. Konsep ini diadvokasi Mahathir Mohamad (Perdana Menteri Malaysia 1981- 2003) dan Lee Kuan Yew (Perdana Menteri Singapura 1959- 1990).

Setelah itu, pada akhir abad ke-20, asian value dipromosikan oleh beberapa pemimpin politik dan intelektual Asia sebagai alternatif. Para pendukung asian value mengklaim, perkembangan pesat ekonomi Asia Timur pasca-Perang Dunia Il karena pengaruh budaya Asia, terutama Konfusianisme. Selain itu, klaim lain menyebutkan, nilai politik Barat tidak cocok dengan Asia Timur karena memupuk individualisme dan legalisme berlebihan yang mengancam tatanan sosial dan dinamisme ekonomi.

Dikutip Britannica, asian value juga bertanggung jawab atas pertumbuhan ekonomi signifikan di kawasan Asia yang memprioritaskan masyarakat keluar dari kemiskinan. Selain itu, nilai ini mewujudkan identitas kolektif disertai kedaulatan sehingga kepentingan warga harus lebih diutamakan. Gagasan asian value diekspresikan dalam Deklarasi Bangkok 1993 tentang HAM yang ditandatangani banyak pemerintah Asia.

Hoon Chang Yau profesor di Universiti Brunei Darussalam dalam makalah pada 2004 menyebut bahwa inti dari budaya dan identitas Asia bermuara pada nilai-nilai konsensus, harmoni, persatuan dan komunitas. Berdasar teori ini maka muncul empat poin yaitu HAM tidak bersifat universal dan tidak dapat diglobalisasikan, masyarakat Asia tidak berpusat pada individu tapi pada keluarga, Masyarakat Asia menempatkan hak-hak sosial dan ekonomi di atas hak-hak politik individu, dan adalah hak suatu negara untuk menentukan nasib sendiri mencakup yurisdiksi domestik pemerintah atas HAM.

Berdasarkan publikasiilmiah unwahas ac.id, dalam tulisan The Politics of “Asian Values”, Richard Robison memberikan lima ciri asian values, yaitu titik tumpu kebersamaan (kekeluargaan) bukan negara atau individu, kepentingan masyarakat lebih utama, keputusan politik dicapai melalui konsensus bukan dari konfrontasi lembaga perwakilan, harmoni hidup bersama sebagai prioritas dan pembangunan serta pertumbuhan menjadi hak warga negara

Pilihan Editor: Apa Itu Dinasti Politik? Pengamat Hukum Tata Negara Nilai MK Langgengkan Politik Dinasti Jokowi