TEMPO.CO, Jakarta - Presiden terpilih Pilpres 2024 Prabowo Subianto merespons polemik kebijakan Tabungan Perumahan Rakyat atau Tapera yang masih terjadi sampai saat ini. Teranyar, penolakan terhadap Tapera disuarakan Partai Buruh yang menggelar demonstrasi dari Balai Kota Jakarta menuju Istana Negara, hari ini.

"Kami akan pelajari dan cari solusi terbaik," kata Prabowo kepada wartawan di Komplek Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis, 6 Juni 2024.

Namun, Prabowo tidak menjelaskan solusi apa yang disiapkan. Ia juga tidak menjawab ketika ditanya apakah kebijakan itu akan dilanjutkan pemerintahannya pada periode 2024-2029 mendatang.

Polemik Tapera muncul setelah Presiden Jokowi meneken PP Nomor 21 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Tapera. Beleid tersebut mengatur tentang kewajiban pemotongan gaji pekerja sebesar 3 persen. Kebijakan itu lantas menuai penolakan dari kalangan buruh hingga pelaku usaha.

Partai Buruh dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) kemudian turun ke jalan, hari ini. Presiden Partai Buruh Said Iqbal sebelumnya mengatakan, kebijakan potong gaji pekerja sebesar 3 persen mustahil bisa membantu pekerja memiliki rumah.

Selain itu, menurut Said Iqbal, iuran Tapera akan menekan daya beli buruh karena saat ini buruh terjebak dalam upah murah. Karena itu, alih-alih mewajibkan Tapera, Said Iqbal menyebut pemerintah harus lebih dulu menaikkan upah buruh dengan mencabut Undang-Undang Cipta Kerja.

Kemudian untuk masalah perumahan, Said Iqbal mengatakan negara yang seharusnya hadir dan menyediakannya untuk rakyat. Pemerintah, kata dia, bisa menyediakan rumah murah, sebagaimana jaminan kesehatan dan ketersediaan pangan murah. Hal ini berbeda dengan program Tapera karena pemerintah tidak membayar iuran sama sekali.

"Pemerintah hanya jadi pengumpul iuran rakyat dan buruh. Ini tidak adil karena ketersediaan rumah adalah tanggung jawab negara dan menjadi hak rakyat," ujar Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) tersebut.

Pilihan Editor: Cerita Prabowo soal Pertemuannya dengan Zelensky: Usulan Gencatan Senjata Ukraina-Rusia Belum Diterima