Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo Diisi Elite Gerindra, PAN dan Demokrat Beri Respons Ini

Selasa, 4 Juni 2024 08:11 WIB

Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Ketua tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo - Gibran Sufmi Dasco Ahmad berjabat tangan disaksikan Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara (kelima kiri), Wakil Ketua tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo - Gibran Ahmad Muzani (kelima kanan), serta jajaran Kemenkeu dan Anggota tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo - Gibran berfoto bersama usai melakukan pertemuan di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat, 31 Mei 2024. Menteri Keuangan Sri Mulyani menerima kunjungan Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Presiden dan Wakil Presiden terpilih,Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka itu membahas transisi pemerintahan dan RAPBN 2025. TEMPO/M Taufan Rengganis

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden RI terpilih Prabowo Subianto membentuk Tim Gugus Tugas Sinkronisasi menjelang pemerintahannya mendatang. Diketahui, tim ini hanya diisi oleh para elite Partai Gerindra.

Lantas, bagaimana respons partai politik (parpol) lainnya yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM), tapi tidak masuk dalam tim itu?

PAN: Tidak ada masalah sama sekali

Ketua Dewan Pakar Partai Amanat Nasional (PAN) Dradjad Wibowo mengatakan, tidak ada masalah sama sekali pada komposisi tim sinkronisasi ini.

Diketahui, PAN merupakan salah satu partai politik yang bergabung dengan KIM bersama Gerindra pada pemilihan presiden dan wakil presiden atau Pilpres 2024.

Mantan Anggota Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran itu juga menyebut, tim sinkronisasi pemerintahan memang harusnya orang-orang yang melekat dengan Prabowo.

Advertising
Advertising

Drajad mengatakan, berdasarkan informasi yang dia terima, tim sinkronisasi pemerintahan Prabowo-Gibran memang dibuat sangat kecil dan berisi orang-orang yang dekat dengan Prabowo.

"Memang timnya dibuat sangat kecil dan berisi teman-teman yang setiap hari intensif berinteraksi atau melekat istilahnya dengan Pak Prabowo," tutur dia, saat dihubungi pada Jumat, 31 Mei 2024.

Drajad menjelaskan, Prasetyo Hadi dan Sugiono merupakan mantan ajudan Prabowo, sementara Thomas Djiwandono dan Budi Djiwandono merupakan keponakan Prabowo.

Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan mengatakan, tim di Pemerintahan Prabowo-Gibran ini akan mirip dengan Kantor Staf Presiden (KSP) di era Presiden Joko Widodo atau Jokowi.

"Jadi nanti semacam KSP yang dipercaya Pak Prabowo," kata pria yang karib disebut Zulhas itu di Kantor DPP PAN, Jakarta, Senin, 3 Juni 2024.

Dalam kesempatan itu, Zulhas mengizinkan kader partainya jika masuk dalam komposisi tersebut, lantaran itu sudah menjadi keputusan Prabowo.

"Kita percayakan saja ke presiden terpilih, timnya kan sudah," ujarnya.

<!--more-->

Demokrat: Yakin sudah dibicarakan para ketum di KIM

Petinggi DPP Partai Demokrat Herman Khaeron mengatakan, Prabowo sebagai presiden terpilih berwenang mengutus orang-orang terdekatnya untuk masuk di Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Pemerintahan Prabowo-Gibran.

Herman yakin, penunjukan sejumlah petinggi Partai Gerindra di tim gugus tugas tersebut sudah dibicarakan oleh Prabowo bersama para ketua umum (ketum) partai yang tergabung di KIM.

"Saya tidak mempersoalkan itulah, dan ini ada kebaikan yang tentu ke depan bisa untuk memastikan bahwa apa yang perlu dilanjutkan, apa yang perlu diperbaiki," kata Herman di kompleks parlemen, Jakarta, Senin, 3 Juni 2024, seperti dikutip dari Antara.

Ia menilai, penunjukan orang-orang tertentu untuk masuk di tim sinkronisasi itu dilakukan Prabowo untuk mempercepat transisi pergantian kepemimpinan yang sebentar lagi akan terjadi.

Selain itu, kata dia, pembentukan tim sinkronisasi itu salah satu tujuannya menyangkut persoalan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Menurut dia, penetapan APBN pada tahun 2024 perlu diselaraskan dengan kebutuhan program-program pemerintahan pada tahun 2025 yang akan dipimpin Prabowo.

Anggota DPR RI itu memastikan tidak ada polemik dalam penunjukan orang-orang tertentu dalam tim sinkronisasi tersebut. Hal ini karena penunjukan itu sudah sepengetahuan partai-partai pengusung agar Prabowo langsung menuntaskan program kerja ketika saatnya duduk sebagai presiden.

Sebelumnya, Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad ditunjuk menjadi Ketua Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka berdasarkan pernyataan dari Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani.

Muzani sendiri di tim tersebut menjabat sebagai Wakil Ketua Tim Gugus Tugas Sinkronisasi. Keterangan itu disampaikan Muzani ketika mengunjungi Menteri Keuangan Sri Mulyani pada Jumat, 31 Mei 2024.

Ia menjabarkan tim ini ditugaskan Prabowo untuk melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan sejumlah institusi pemerintah terkait dengan program-program yang akan dijalankan pemerintahan Prabowo-Gibran sebagaimana janji saat kampanye Pilpres 2024.

Selain dua petinggi Partai Gerindra itu, susunan Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Pemerintahan Prabowo-Gibran turut melibatkan Thomas Djiwandono, Budisatrio Djiwandono, Prasetyo Hadi, dan Sugiono sebagai anggota.

AISYAH AMIRA WAKANG | ANNISA FEBIOLA | YOHANES MAHARSO JOHARSOYO | ANTARA

Pilihan Editor: Zulhas Sebut Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo Seperti KSP

Berita terkait

Prabowo-Gibran Disarankan Alihkan Subsidi LPG 3 Kg ke Jaringan Gas

53 menit lalu

Prabowo-Gibran Disarankan Alihkan Subsidi LPG 3 Kg ke Jaringan Gas

Prabowo-Gibran disarankan untuk mengalihkan subsidi LPG 3 kilogram ke pembangunan jaringan gas untuk menghemat anggaran.

Baca Selengkapnya

Pemerintahan Prabowo-Gibran Diharap Perkuat Komoditas Sawit

3 jam lalu

Pemerintahan Prabowo-Gibran Diharap Perkuat Komoditas Sawit

Pemerintahan baru Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka diharapkan mampu menciptakan produk sawit yang berdaya saing.

Baca Selengkapnya

Perludem Sebut Penggantian Hasyim Asy'ari Seharusnya Selesai Maksimal Sebulan

5 jam lalu

Perludem Sebut Penggantian Hasyim Asy'ari Seharusnya Selesai Maksimal Sebulan

Istana Kepresidenan menyatakan Jokowi tengah memproses surat keputusan presiden (Keppres) untuk pemberhentian Hasyim Asy'ari sebagai Ketua KPU.

Baca Selengkapnya

PDIP Melirik Mendikbudristek Nadiem Makarim untuk Pilkada Jakarta 2024, Berikut Kebijakannya Selama Jadi Menteri

7 jam lalu

PDIP Melirik Mendikbudristek Nadiem Makarim untuk Pilkada Jakarta 2024, Berikut Kebijakannya Selama Jadi Menteri

Nama Mendikbudristek Nadiem Makarim dilirik PDIP untuk maju dalam Pilkada Jakarta 2024. Selama menjadi menteri berikut beberapa kebijakannya.

Baca Selengkapnya

Luhut Soal Rencana Kenaikan Tarif Impor Barang sampai 200 Persen Termasuk Impor Tekstil

9 jam lalu

Luhut Soal Rencana Kenaikan Tarif Impor Barang sampai 200 Persen Termasuk Impor Tekstil

Menkomarinves Luhut Pandjaitan berikan penjelasan soal rencana pengenaan tarif impor barang asal Cina, termasuk impor tekstil hingga 200 persen.

Baca Selengkapnya

Bahlil Dorong Pemuda Katolik jadi Wirausahawan: Jangan Mimpi Kaya kalau Pilih jadi PNS

9 jam lalu

Bahlil Dorong Pemuda Katolik jadi Wirausahawan: Jangan Mimpi Kaya kalau Pilih jadi PNS

Menteri Investasi sekaligus Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengajak seluruh Pemuda Katolik dari Sabang sampai Merauke untuk menjadi wirausahawan.

Baca Selengkapnya

Luhut: Angaran untuk IKN dan Makan Gratis Prabowo Aman untuk 5 Tahun ke Depan, Ini Itungannya

9 jam lalu

Luhut: Angaran untuk IKN dan Makan Gratis Prabowo Aman untuk 5 Tahun ke Depan, Ini Itungannya

Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, biaya untuk proyek IKN dan makan bergizi gratis Prabowo aman bahkan sampai lima tahun ke depan.

Baca Selengkapnya

Legiun Veteran Temui Menkopolhukam, Titip Pesan ke Jokowi agar Naikkan Tunjangan

10 jam lalu

Legiun Veteran Temui Menkopolhukam, Titip Pesan ke Jokowi agar Naikkan Tunjangan

Dana kehormatan dan tunjangan bagi Legiun Veteran disebut hanya naik satu kali selama pemerintahan Jokowi.

Baca Selengkapnya

Pemain Judi Online Didominasi Masyarakat Miskin, Ini Kata Pakar

1 hari lalu

Pemain Judi Online Didominasi Masyarakat Miskin, Ini Kata Pakar

Pakar Sosial menilai para bandar judi online memang sengaja mengincar masyarakat berpenghasilan rendah.

Baca Selengkapnya

Luhut dan Jokowi Gaungkan Bentuk Family Office, Ini Sorotan Berbagai Pihak

1 hari lalu

Luhut dan Jokowi Gaungkan Bentuk Family Office, Ini Sorotan Berbagai Pihak

Sejumlah pihak menanggapi rencana pemerintah membentuk family office atau kantor keluarga yang diusulkan Luhut Binsar Pandjaitan.

Baca Selengkapnya