TEMPO.CO, Jakarta - Guru Besar Filsafat Franz Magnis Suseno mengatakan dirinya sepakat dengan mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla bahwa Pemilu 2024 merupakan pemilu terburuk dalam sejarah Indonesia.

“Tentu saja saya sependapat dengan Pak Jusuf Kalla bahwa pemilu yang lalu adalah yang paling buruk di dalam sejarah Indonesia,” kata Franz Magnis dalam diskusi terbuka yang digelar Sekolah Tinggi Filsafat (STF) Driyarkara, Jakarta Pusat, Senin, 20 Mei 2024.

Franz Magnis menyebut situasi saat ini seakan-akan tidak menentu setelah Mahkamah Konstitusi memutuskan menolak gugatan sengketa Pilpres 2024. Kendati demikian, Franz menyebut senang atau tidak senang, pihak yang kalah dapat menerima hasilnya dengan sikap demokratis.

“Kita harapkan dari pemerintah Prabowo-Gibran agar mereka membawa Indonesia ke arah yang lebih baik,” kata Franz.

Sebelumnya, Wakil Presiden ke-10 dan 12 Republik Indonesia Jusuf Kalla atau JK mengatakan Pemilu 2024 dianggap banyak pihak tidak transparan. Bahkan ia menilai pemilu kali ini merupakan yang terburuk dalam sejarah demokrasi Indonesia.

Hal itu disampaikan JK saat memberikan sambutan di acara diskusi "Konsolidasi untuk Demokrasi Pasca Pemilu 2024: Oposisi atau Koalisi" yang digelar di Fakultas Ilmu Sosial Politik (FISIP) Universitas Indonesia (UI), Depok, 7 Maret 2024.

"Bagi saya pernah mengatakan ini adalah pemilu yang terburuk dalam sejarah Indonesia sejak tahun 1955, artinya adalah demokrasi pemilu yang kemudian diatur oleh minoritas, artinya orang yang mampu, orang pemerintahan, oleh orang yang punya uang," ujar JK.

JK mengaku khawatir bila sistem ini menjadi suatu kebiasaan, maka Indonesia akan kembali ke zaman otoriter. "Itu saja masalah sebenarnya," tegas JK.

Dia juga mengatakan saat ini rakyat Indonesia melihat dari berbagai pandangan, kemarahan dan protes. Sebab, Pemilu 2024 tidak transparan dan banyak kecurangan serta banyak hal yang menyebabkan demokrasi tidak berjalan seperti yang diharapkan.

"Mulai dari dana bansos yang besar, macam-macam yang besar, masalah ancaman, masalah gabungan dari semua itu tentu menyebabkan adanya tidak ada demokrasi yang kita harapkan dan suara rakyat jadi terbeli oleh kemampuan-kemampuan para hal yang menentukan. Itu yang terjadi," katanya.

JK menilai solusinya yang terbaik adalah mengklarifikasi mengenai kecurangan dan tidak transparannya pemilu tahun 2024.

EKA YUDHA SAPUTRA | RICKY JULIANSYAH

Pilihan Editor: DPR Panggil Nadiem Besok Bahas Kenaikan UKT di Berbagai Kampus