Khawatir Ada Titipan, Novel Baswedan Harap Unsur Masyarakat dalam Pansel KPK Diperbanyak

Sabtu, 18 Mei 2024 21:28 WIB

Dewan Penasehat IM57+ Institute Novel Baswedan memberikan keterangan usai menyerahkan laporan di gedung lama KPK, Kuningan, Jakarta, Jumat 26 April 2024. IM57+ Institute melaporkan Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron ke Dewan Pengawas (Dewas) KPK atas dugaan pelanggaran kode etik. ANTARA FOTO/Bayu Pratama S

TEMPO.CO, Jakarta - Eks penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Novel Baswedan, mengomentari proses pemilihan panitia seleksi atau Pansel KPK. Saat ini, pemerintah sedang menggodok nama-nama anggota Pansel KPK yang akan menyeleksi pimpinan lembaga antirasuah tersebut untuk periode 2024-2029.

Novel mengatakan harus ada perubahan dalam komposisi keanggotaan Pansel KPK kali ini. Sebabnya, kata dia, keanggotan Pansel sebelumnya telah gagal memilih pimpinan KPK yang berintegritas.

“Pemerintah mestinya introspeksi dengan pimpinan yang ada sekarang, ini kan pimpinan yang ada sekarang dari proses yang dilakukan oleh Pansel sebelumnya,” kata Novel melalui sambungan telepon pada Jumat, 17 Mei 2024.

Menurut Novel, kepercayaan publik terhadap KPK saat ini menurun karena pimpinan yang buruk. Penetapan Firli Bahuri sebagai tersangka pemerasan saat masih menjadi Ketua KPK pada November 2023 lalu menjadi contoh.

Novel menyampaikan bahwa anggota Pansel yang menyeleksi pimpinan KPK haruslah orang-orang yang bisa menjamin akuntabilitas dan transparansi. Jika tidak, Novel khawatir calon-calon pimpinan KPK dengan rekam jejak buruk akan hadir kembali. “Kita khawatir ada proses titipan-titipan, atau orang-orang yang diatur untuk bisa menjadi pimpinan KPK,” ujar dia.

Dengan kepercayaan publik yang begitu rendah, Novel berkata seharusnya lebih banyak pihak luar pemerintah yang dilibatkan dalam keanggotaan Pansel KPK. Saat ini, komposisi anggota Pansel KPK terdiri dari lima orang unsur pemerintah dan empat orang unsur masyarakat.

Advertising
Advertising

Novel menilai sudah tidak ada lagi urgensi Pansel KPK harus memiliki lima orang dari unsur pemerintah. “Rasanya dengan kondisi kepercayaan publik yang sangat rendah, harusnya dari pihak luar itu harus lebih banyak atau kalau perlu semuanya dari pihak eksternal,” kata Novel.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo alias Jokowi mengatakan komposisi Pansel KPK akan rampung pada Juni mendatang. “Iya (nanti diumumkan Juni), ini baru menyiapkan untuk anggota-anggota dari Pansel,” kata Jokowi di Kolaka Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara pada Selasa, 14 Mei 2024, dikutip dari keterangan video.

Jokowi mengatakan kriteria untuk anggota Pansel adalah tokoh yang baik, punya integritas, dan punya perhatian terhadap pemberantasan korupsi. “Saya kira banyak sekali, tinggal nanti dipilih.”

SULTAN ABDURRAHMAN | EKA YUDHA SAPUTRA | DANIEL A FAJRI


Pilihan Editor: Pansel KPK Tuai Perhatian dari Sejumlah Kalangan, Istana dan DPR Beri Respons

Berita terkait

Pansel Yakin Masih Banyak yang Akan Mendaftar Jadi Calon Pimpinan dan Dewas KPK

7 jam lalu

Pansel Yakin Masih Banyak yang Akan Mendaftar Jadi Calon Pimpinan dan Dewas KPK

Pansel KPK optimistis pendaftar calon pimpinan dan dewan pengawas KPK akan bertambah.

Baca Selengkapnya

Jokowi Tertawa Ditanya Peluang Kaesang Maju Pilgub Jakarta

9 jam lalu

Jokowi Tertawa Ditanya Peluang Kaesang Maju Pilgub Jakarta

Kaesang masuk radar sejumlah partai politik Koalisi Indonesia Maju, pendukung Presiden terpilih Prabowo Subianto, untuk Pilgub Jakarta.

Baca Selengkapnya

Kaesang Pangarep Bakal Maju Pilgub 2024, Ini Daftar 17 Bisnis Miliknya

9 jam lalu

Kaesang Pangarep Bakal Maju Pilgub 2024, Ini Daftar 17 Bisnis Miliknya

Bisnis yang dijalankan Kaesang Pangarep bergerak di sejumlah bidang, di antaranya adalah kuliner, fesyen hingga aplikasi digital.

Baca Selengkapnya

Kadis Pendidikan Maluku Utara Tersangka Penyuap Abdul Gani Kasuba Rp 1,2 Miliar, Ini Konstruksi Kasusnya

9 jam lalu

Kadis Pendidikan Maluku Utara Tersangka Penyuap Abdul Gani Kasuba Rp 1,2 Miliar, Ini Konstruksi Kasusnya

KPK menetapkan Kepala Dinas Pendidikan Maluku Utara, Imran Jacub sebagai tersangka penyuap Abdul Gani Kasuba.

Baca Selengkapnya

Jokowi Hormati Putusan DKPP soal Pemecatan Ketua KPU Hasyim Asy'ari

10 jam lalu

Jokowi Hormati Putusan DKPP soal Pemecatan Ketua KPU Hasyim Asy'ari

DKPP menyatakan bahwa Ketua KPU Hasyim Asy'ari terbukti melakukan pelecehan seksual terhadap pengadu berinisial CAT.

Baca Selengkapnya

Dampingi Presiden Jokowi, Iriana Bagikan Tas saat Blusukan di Pasar Palakka Bone

12 jam lalu

Dampingi Presiden Jokowi, Iriana Bagikan Tas saat Blusukan di Pasar Palakka Bone

Presiden Jokowi dan Ibu Negara Iriana berkeliling pasar di Kabupaten Bone untuk berdialog langsung dengan para pedagang dan mengecek harga bahan pokok.

Baca Selengkapnya

Pernah Khotbah Iduladha di Hadapan Jokowi, Apa Pesan yang Disampaikan Ketua KPU Hasyim Asy'ari?

14 jam lalu

Pernah Khotbah Iduladha di Hadapan Jokowi, Apa Pesan yang Disampaikan Ketua KPU Hasyim Asy'ari?

Ketua KPU Hasyim Asy'ari saat khotbah Iduladha di hadapan Presiden Jokwoi berpesan agar manusia menyembelih sifat binatang.

Baca Selengkapnya

ESDM Kejar Target Rampungkan RUU EBET sebelum Masa Jabatan Jokowi Habis

14 jam lalu

ESDM Kejar Target Rampungkan RUU EBET sebelum Masa Jabatan Jokowi Habis

Kementerian ESDM menargetkan RUU EBET bisa beres sebelum masa jabatan Presiden Joko Widodo atau Jokowi habis pada Oktober 2024.

Baca Selengkapnya

Alexander Marwata Akui Gagal Berantas Korupsi, IM57+ Institute Heran Mengapa Belum Mengundurkan Diri

15 jam lalu

Alexander Marwata Akui Gagal Berantas Korupsi, IM57+ Institute Heran Mengapa Belum Mengundurkan Diri

IM57+ Institute heran dengan sikap Alexander Marwata yang mengaku gagal berantas korupsi tapi belum mengundurkan diri sebagai pimpinan KPK.

Baca Selengkapnya

Satu Dekade, Pemerintahan Jokowi Bangun Jalan Tol Sepanjang 1.938 Kilometer dengan APBN

15 jam lalu

Satu Dekade, Pemerintahan Jokowi Bangun Jalan Tol Sepanjang 1.938 Kilometer dengan APBN

Pemerintah telah membangun jalan tol sepanjang 1.938 kilometer dengan dukungan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dalam satu dekade.

Baca Selengkapnya