May Day, Buruh di Yogyakarta Tuntut Kenaikan UMP Minimal 15 Persen

Rabu, 1 Mei 2024 19:51 WIB

Aksi May Day di Yogyakarta Rabu 1 Mei 2024. Dok.istimewa

TEMPO.CO, Yogyakarta - Peringatan Hari Buruh Internasional yang juga dikenal sebagai May Day terjadi di sejumlah titik Yogyakarta Rabu 1 Mei 2024.

Salah satunya aksi yang digelar kelompok Majelis Pekerja Buruh Indonesia (MPBI) Daerah Istimewa Yogyakarta yang digelar di kawasan Tugu Yogyakarta - Titik Nol Kilometer.

"Ada 16 tuntutan kami para buruh pada May Day tahun ini," kata Koordinator MPBI DIY Irsad Ade Irawan.

Enam belas tuntutan itu yakni cabut UU Cipta Kerja, tolak upah murah dan naikkan upah minimimum kabupaten/provinsi (UMK/UMP) DIY minimal 15 persen, buat upah layak nasional yang menyejahterakan semua pekerja/buruh, sediakan transportasi layak pekerja (busway murah dan rute yang melewati kawasan industri), dan sediakan program penguatan koperasi pekerja/buruh.

Selain itu, buruh di DIY juga mendesak distribusikan Sultan Ground dan Pakualaman Ground untuk perumahan pekerja/buruh, hapuskan sistem kontrak, outsourcing, serta sistem pemagangan yang eksploitatif.

Advertising
Advertising

"Bangun ekosistem ekonomi kreatif dan kebijakan yang menyejahterakan dan melindungi seniman, pekerja seni, dan pekerja ekonom kreatif lainnya," kata Irsyad.

Para buruh mendesak pula pengesahan rancangan undang-undang (RUU) Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) dan Kesejahteraan Ibu dan Anak.

"Lindungi pekerja/buruh migran dari perdagangan manusia, kondisi kerja yang buruk, dan ketidakpastian hukum, serta wujudkan Jaminan Sosial Semesta seumur hidup," kata dia.

Kalangan buruh dari lima kabupaten/kota DIY itu juga mendesak segera wujudkan pendidikan gratis dan percepat pelaksanaan reforma agraria. Mereka menyerukan turunkan harga sembako, perkuat pengawasan ketenagakerjaan dengan memastikan semua tempat kerja diawasi dan menghapus syarat usia, jenis kelamin, dan syarat – syarat lain yang mendiskriminasi para pencari kerja.

Irsyad membeberkan meski upah pekerja di DIY dan Indonesia umumnya tergolong rendah, yang disayangkan masih banyak terdapat pekerja yang diupah di bawah upah minimum itu.

PRIBADI WICAKSONO

Pilihan Editor: Massa Aksi May Day Bakar Baliho Jokowi dan Hakim MK Sebagai Bentuk Kekecewaan

Berita terkait

Kemendikbudristek Atur Penghasilan Dosen agar di Atas Upah Minimum dan Jamin Kesejahteraan

13 jam lalu

Kemendikbudristek Atur Penghasilan Dosen agar di Atas Upah Minimum dan Jamin Kesejahteraan

Kemendikbudristek menerbitkan Permendikbudristek No 44 Tahun 2024 yang memberikan kepastian hukum untuk gaji dosen, di mana besarannya tidak boleh di bawah upah minimum.

Baca Selengkapnya

KSPI dan Partai Buruh Minta Kenaikan Upah Minimum 2025 hingga 10 Persen

7 hari lalu

KSPI dan Partai Buruh Minta Kenaikan Upah Minimum 2025 hingga 10 Persen

Menurut Iqbal, selama lima tahun terakhir, terutama pada tahun pertama, upah minimum tidak mengalami kenaikan di seluruh Indonesia.

Baca Selengkapnya

Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran, Partai Buruh Bakal Sampaikan 6 Hal Ini

16 hari lalu

Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran, Partai Buruh Bakal Sampaikan 6 Hal Ini

Partai Buruh resmi menyatakan dukungannya kepada pemerintahan Prabowo-Gibran. Ada 6 hal yang akan disampaikan. Apa saja?

Baca Selengkapnya

Partai Buruh Resmi Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

16 hari lalu

Partai Buruh Resmi Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Partai Buruh resmi menyatakan dukungannya kepada Pemerintahan Prabowo-Gibran

Baca Selengkapnya

Partai Buruh Minta Prabowo Tinjau Penerapan UU Cipta Kerja dan Hapus Outsourcing

21 hari lalu

Partai Buruh Minta Prabowo Tinjau Penerapan UU Cipta Kerja dan Hapus Outsourcing

Partai Buruh berharap Prabowo Subianto meninjau ulang UU Cipta Kerja kluster ketenagakerjaan dan menghapus outsourcing.

Baca Selengkapnya

Badai PHK Ancam Buruh, KASBI: Karena Omnibus Law Cipta Kerja

59 hari lalu

Badai PHK Ancam Buruh, KASBI: Karena Omnibus Law Cipta Kerja

Kementerian Ketenagakerjaan melaporkan 32.064 pekerja terdampak PHK pada Januari-Juni 2024. KASBI nilai karena Omnibus Law.

Baca Selengkapnya

Kejagung Bagi-bagi Daging Kurban untuk Pegawai Kontrak dan Warga Sekitar Hari Ini

18 Juni 2024

Kejagung Bagi-bagi Daging Kurban untuk Pegawai Kontrak dan Warga Sekitar Hari Ini

Sehari usai Hari Raya Iduladha, Kejagung membagikan daging kurban kepada warga sekitar dan pegawai outsourcing.

Baca Selengkapnya

Mahasiswa UM Palembang Diduga Plagiat Skripsi Mahasiswa Unsri, Ini Kronologinya

9 Juni 2024

Mahasiswa UM Palembang Diduga Plagiat Skripsi Mahasiswa Unsri, Ini Kronologinya

Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Palembang diduga plagiat skripsi mahasiswa Universitas Sriwijaya (Unsri). Bagaimana kronologinya?

Baca Selengkapnya

Tak Hanya Tolak Kebijakan Tapera, Ini 4 Isu Penting Tuntutan Partai Buruh dalam Aksi Unjuk Rasa

7 Juni 2024

Tak Hanya Tolak Kebijakan Tapera, Ini 4 Isu Penting Tuntutan Partai Buruh dalam Aksi Unjuk Rasa

Aksi unjuk rasa Partai Buruh pada 6 Juni 2024 selain menolak kebijakan Tapera, juga menyuarakan 4 isu penting yang dihadapi masyarakat.

Baca Selengkapnya

Asosiasi Serikat Pekerja Minta Pengusaha Terapkan UU KIA: Tak Perlu Khawatir Perusahaan Bangkrut

7 Juni 2024

Asosiasi Serikat Pekerja Minta Pengusaha Terapkan UU KIA: Tak Perlu Khawatir Perusahaan Bangkrut

Asosiasi Serikat Pekerja (Aspek) Indonesia mengatakan munculnya Undang-Undang Kesejahteraan Ibu dan Anak (UU KIA) menimbulkan pro dan kontra.

Baca Selengkapnya