Surya Paloh Soal Peluang PKS Ikut Merapat ke Prabowo: Pandangan Saya Baik

Sabtu, 27 April 2024 14:49 WIB

Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Al-jufri (kanan) bersama Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh (kedua kanan), Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar (kiri) dan mantan capres nomor urut 1 Anies Baswedan (kedua kiri) berfoto bersama saat milad ke-22 PKS di kantor DPP PKS, Jakarta, Sabtu 27 April 2024. Tasyakuran milad ke-22 PKS tersebut dihadiri sejumlah kader dan ketua umum partai politik. ANTARA FOTO/Fakhri Hermansyah

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh, menyebut, NasDem menyambut baik PKS jika bergabung dengan pemerintagan presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Adapun PKS hingga kini belum secara resmi menyatakan dukungan pada Prabowo-Gibran.

Surya Paloh menyebut, bergabung atau tidaknya PKS ke pemerintahan Prabowo-Gibran, sepenuhnya merupakan keputusan internal dari PKS. Dia memastikan tidak akan ikut campur dalam proses internal partai lain.

"Otoritas penuhnya kan ada pada teman-teman PKS," kata Surya Paloh di Kantor DPP PKS, Jakarta Selatan, pada Sabtu, 27 April 2024.

Surya Paloh menilai, masalah yang dihadapi Indonesia sangat kompleks. Karena itu, menurut dia, akan semakin baik jika semakin banyak pihak yang bersatu dalam pemerintahan mendatang.

"(Bergabungnya PKS ke Prabowo) pandangan saya baik, masalah bangsa ini begitu kompleks. Semakin memungkinkan kita mengajak para pihak untuk bersatu dalam mengatasi permasalahan-permasalahan kehidupan kebangsaan kita. Prinsip dasarnya itu baik," kata Surya Paloh.

Advertising
Advertising

Presiden PKS Ahmad Syaikhu sebelumnya mengungkapkan bergabung atau tidaknya PKS dengan pemerintahan Prabowo-Gibran, ditentukan Majelis Syuro atau Badan Pekerja Majelis Syuro, yaitu Dewan Pimpinan Tingkat Pusat (DPTP). Menurut Syaikhu, sejauh ini belum ada sikap resmi PKS akan menjadi oposisi atau koalisi dengan pemerintahan Prabowo.

"Saya sebagai pelaksana saja. Kalau memang itu, apa pun hasilnya kita eksekusi di DPP," kata Syaikhu.

Sejauh ini, menurut Syaikhu, di internal partainya belum ada pembicaraan mengenai sikap PKS terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran ke depan. "Namanya juga ini baru saja diputuskan (Putusan sengketa pilpres oleh MK) juga kan," ujarnya.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah mengumumkan pasangan Prabowo-Gibran, kompetitor yang dihadapi PKS dan Koalisi Perubahan, sebagai presiden dan wakil presiden terpilih pada Rabu, 24 April 2024. Mantan calon presiden dan wakil presiden nomor urut satu, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, hadir dalam agenda penetapan itu.

Sejauh ini, beberapa partai dari luar koalisi pengusung Prabowo-Gibran, yaitu Koalisi Indonesia Maju (KIM), telah menyatakan akan bekerja sama dan mendukung pemerintahan keduanya. Di antaranya Partai NasDem, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Pilihan Editor: Akui Belum Dapat Tawaran Menteri dari Prabowo, Surya Paloh: Siapa Kita?

Berita terkait

Jelang Rakernas V PDIP: Api Abadi Mrapen, Tak Undang Jokowi, dan Sikap Politik ke Depan

1 menit lalu

Jelang Rakernas V PDIP: Api Abadi Mrapen, Tak Undang Jokowi, dan Sikap Politik ke Depan

PDIP akan menggelar Rakernas pada pekan ini. Berikut sederet fakta menariknya, mulai dari api abadi Mrapen, tak undang Jokowi, dan sikap politik PDIP.

Baca Selengkapnya

TKD Prabowo-Gibran Aceh Syukuran Kemenangan: Tidak Terlalu KO Kita

19 jam lalu

TKD Prabowo-Gibran Aceh Syukuran Kemenangan: Tidak Terlalu KO Kita

Pasangan Prabowo-Gibran mendapatkan 27 persen suara di Aceh, pada Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Nasdem dan Gerindra Berkoalisi Usung Petahana Aep Syaepuloh di Pilkada Karawang

19 jam lalu

Nasdem dan Gerindra Berkoalisi Usung Petahana Aep Syaepuloh di Pilkada Karawang

Bakal calon bupati pendamping Aep Syaepuloh di Pilkada Karawang akan ditentukan oleh Gerindra.

Baca Selengkapnya

Nasdem Sebut Penambahan Kementerian Tak Lewat Perppu atau Putusan MK, Ini Alasannya

1 hari lalu

Nasdem Sebut Penambahan Kementerian Tak Lewat Perppu atau Putusan MK, Ini Alasannya

Nasdem menyatakan penambahan kementerian melalui revisi UU Kementerian Negara menciptakan partisipasi publik.

Baca Selengkapnya

Youtuber Ridwan Hanif Daftar Penjaringan Bakal Calon Bupati Klaten 2024 di PKS

1 hari lalu

Youtuber Ridwan Hanif Daftar Penjaringan Bakal Calon Bupati Klaten 2024 di PKS

Youtuber, Ridwan Hanif mendaftarkan diri mengikuti penjaringan sebagai bakal calon bupati (cabup) dalam Pilkada Klaten 2024 melalui PKS

Baca Selengkapnya

Anies Baswedan Disebut Dukung Ide Koalisi Gagasan untuk Bangun Bangsa

1 hari lalu

Anies Baswedan Disebut Dukung Ide Koalisi Gagasan untuk Bangun Bangsa

Co-Founder Paramadina Public Policy Institute, Wijayanto Samirin, menyebut Anies Baswedan menyetujui ide soal koalisi gagasan.

Baca Selengkapnya

Soal Isu Kementerian Bertambah Jadi 40, Yusril: Saya Belum Dengar Resmi dari Prabowo

1 hari lalu

Soal Isu Kementerian Bertambah Jadi 40, Yusril: Saya Belum Dengar Resmi dari Prabowo

Yusril Ihza Mahendra menyebut belum ada pembicaraan resmi soal wacana jumlah kementerian bertambah dalam Koalisi Indonesia Maju

Baca Selengkapnya

Pengamat Sebut Revisi UU Kementerian Negara Mengonfirmasi Kabinet Gemoy Prabowo-Gibran

1 hari lalu

Pengamat Sebut Revisi UU Kementerian Negara Mengonfirmasi Kabinet Gemoy Prabowo-Gibran

Susunan kabinet Prabowo-Gibran tengah menjadi perbincangan karena disebut ingin menambah jumlah kementerian lewat revisi UU Kementerian Negara.

Baca Selengkapnya

Ditemui Golkar, PKS Buka Peluang Koalisi di Pilkada Jakarta

2 hari lalu

Ditemui Golkar, PKS Buka Peluang Koalisi di Pilkada Jakarta

Kolaborasi yang dimaksud Mabruri, ialah PKS tak mampu bekerja sendirian untuk membangun Jakarta lebih baik lagi ke depannya.

Baca Selengkapnya

Bahas RUU Kementerian Negara Bersama Pemerintah, DPR Tunggu Surpres Jokowi

2 hari lalu

Bahas RUU Kementerian Negara Bersama Pemerintah, DPR Tunggu Surpres Jokowi

Baleg DPR siapa menteri yang ditunjuk presiden untuk membahas RUU Kementerian Negara.

Baca Selengkapnya