Prabowo Berpeluang Tambah Anggota Koalisi Pemerintah, Demokrat: Kami Dukung

Kamis, 25 April 2024 13:38 WIB

Logo Partai Demokrat

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Badan Komunikasi Strategis Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra, mengatakan partainya akan mengikuti keputusan presiden terpilih, Prabowo Subianto, jika ingin menambah partai politik dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM).

"Kami percaya betul dengan Pak Prabowo. Kalau Pak Prabowo merasa perlu ada tambahan ya kami dukung. Prabowo ingin nambah satu, mau dua, nambah tiga, nambah empat, kami ikuti," ujar Herzaky ketika ditemui di Kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta, Rabu, 24 April 2024.

Dia menegaskan bahwa Partai Demokrat bersikap terbuka dan mendukung penuh setiap langkah Prabowo dalam merangkul partai politik lain yang selama ini tidak tergabung dalam KIM. “Bagi kami, yang penting program kita yang baik buat masyarakat, kita lakukan," tuturnya.

Sebelumnya, Prabowo telah bertemu dengan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar di Kantor DPP PKB, Jakarta Pusat pada Rabu, 24 April 2024. Persamuhan itu hanya beberapa jam setelah Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan Prabowo dan pendampingnya, Gibran Rakabuming Raka, sebagai pemenang Pilpres 2024.

Pertemuan dua pimpinan parpol itu berlangsung tertutup selama kurang lebih satu jam. Usai berbincang, Prabowo dan Muhaimin mengungkapkan bahwa mereka membahas peluang kerja sama antara Gerindra dan PKB setelah gelaran pilpres 2024 usai.

Advertising
Advertising

"PKB dan Gerindra sebagai partai yang selama ini bekerja sama di parlemen maupun di eksekutif ingin terus bekerja sama lebih produktif lagi," kata Muhaimin. Apalagi, kata dia, Prabowo sebagai presiden terpilih akan mengahadapi berbagai tantangan pembangunan di masa yang akan datang.

Muhaimin mengklaim kerja sama antarpartai politik adalah harapan rakyat setelah kontestasi Pilpres selesai. Maka dari itu, Muhaimin menyatakan berharap PKB dan Gerindra terus menjalin kerja sama dalam berbagai bidang, baik di legislatif maupun maupun bidang-bidang lain.

Dia juga menyatakan dirinya menyampaikan delapan agenda perubahan PKB kepada Prabowo sebagai sosok yang akan menjadi presiden kedelapan. "Di mana delapan agenda PKB diserahkan kepada 08, kira-kira begitu," ucap Wakil Ketua DPR itu.

Diketahui, Muhaimin merupakan calon wakil presiden pendamping Anies Baswedan dari Koalisi Perubahan. Adapun Prabowo-Gibran diusung partai-partai dari KIM, yang terdiri dari 4 parlemen, yakni Gerindra, Golkar, PAN, dan Demokrat.


SULTAN ABDURRAHMAN

Pilihan Editor: Soal Kursi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran, Demokrat Utamakan AHY

Berita terkait

Pengamat Sebut Revisi UU Kementerian Negara Mengonfirmasi Kabinet Gemoy Prabowo-Gibran

32 menit lalu

Pengamat Sebut Revisi UU Kementerian Negara Mengonfirmasi Kabinet Gemoy Prabowo-Gibran

Susunan kabinet Prabowo-Gibran tengah menjadi perbincangan karena disebut ingin menambah jumlah kementerian lewat revisi UU Kementerian Negara.

Baca Selengkapnya

Prabowo Akan Tambah Kementerian pada Kabinetnya, Faisal Basri: Menteri Sekarang Sudah Kebanyakan

15 jam lalu

Prabowo Akan Tambah Kementerian pada Kabinetnya, Faisal Basri: Menteri Sekarang Sudah Kebanyakan

Ekonom Faisal Basri mempertanyakan alasan pemerintahan Prabowo-Gibran berencana menambah sejumlah kementerian baru dalam kabinetnya mendatang.

Baca Selengkapnya

Bamsoet Siap Dorong Pemerintahan Prabowo - Gibran Lakukan Legislatif Review

16 jam lalu

Bamsoet Siap Dorong Pemerintahan Prabowo - Gibran Lakukan Legislatif Review

Bambang Soesatyo menegaskan PADIH UNPAD siap membantu pemerintahan Prabowo - Gibran dalam pembangunan hukum di Indonesia.

Baca Selengkapnya

Kabinet Gemuk Prabowo-Gibran Bebani Anggaran

18 jam lalu

Kabinet Gemuk Prabowo-Gibran Bebani Anggaran

Penambahan jumlah kementerian di kabinet Prabowo-Gibran harus mempertimbangkan kemampuan fiskal karena bakal membebani anggaran.

Baca Selengkapnya

Santer Isu Prabowo Tambah Kementerian, Rumah Dinas Menteri di IKN Bakal Ditambah?

19 jam lalu

Santer Isu Prabowo Tambah Kementerian, Rumah Dinas Menteri di IKN Bakal Ditambah?

Bagaimana pembangunan rumah tapak jabatan menteri di IKN di tengah bergulirnya isu penambahan kementerian di kabinet Prabowo?

Baca Selengkapnya

Prabowo akan Anggarkan Rp 16 Triliun per Tahun untuk IKN, Kementerian PUPR: Sisanya dari Investor

20 jam lalu

Prabowo akan Anggarkan Rp 16 Triliun per Tahun untuk IKN, Kementerian PUPR: Sisanya dari Investor

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tanggapi rencana Prabowo Subianto alokasikan Rp 16 triliun per tahun untuk IKN.

Baca Selengkapnya

Tak Undang Jokowi, PDIP Bakal Tentukan Sikap Politiknya di Rakernas V

21 jam lalu

Tak Undang Jokowi, PDIP Bakal Tentukan Sikap Politiknya di Rakernas V

PDIP tidak mengundang Jokowi dalam acara Rakernas V di Jakarta. Djarot Saiful Hidayat mengungkapkan PDIP juga bakal menentukan sikap politiknya.

Baca Selengkapnya

Rakernas PDIP Digelar 24-26 Mei 2024, Utut Adianto: Fokus Tentukan Sikap Politik ke Depan

21 jam lalu

Rakernas PDIP Digelar 24-26 Mei 2024, Utut Adianto: Fokus Tentukan Sikap Politik ke Depan

PDIP akan lakukan Rakernas V di kawasan Ancol, Jakarta pada 24-26 Mei 2024. Apa persiapan dan yang akan dibahas dalam Rakernas PDIP itu?

Baca Selengkapnya

Di Qatar Economic Forum, Prabowo Sebut Biaya Pembangunan IKN Tembus Rp 16 Triliun per Tahun

22 jam lalu

Di Qatar Economic Forum, Prabowo Sebut Biaya Pembangunan IKN Tembus Rp 16 Triliun per Tahun

Presiden terpilih Prabowo Subianto membeberkan strategi Pemerintah untuk membiayai pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Baca Selengkapnya

Pengamat Sebut Revisi UU Kementerian Negara untuk Mengakomodasi Kebutuhan Pemenang Pilpres

22 jam lalu

Pengamat Sebut Revisi UU Kementerian Negara untuk Mengakomodasi Kebutuhan Pemenang Pilpres

Adi Prayitno menyoroti RUU Kementerian Negara yang tak lagi menyebut jumlah kementerian. Postur kabinet nantinya bergantung kebutuhan politik.

Baca Selengkapnya