TEMPO Interaktif, Jakarta:Ketua DPR dari Fraksi PPP, Tosari Wijaya, setuju anggota Dewan untuk mengunakan hak angket dalam kasus divestasi Indosat. Sepanjang bisa diproses dalam tata tertib, silakan jalan terus. Artinya, tidak ada halangan bagi angota Dewan untuk mengajukan hak angket, kata Tosari usai sholat Jumat di Mesjid Baiturrahman kompleks DPR/MPR, Jumat (3/1). Menurutnya, hak angket ini akan bisa digunakan untuk menyelediki kebenaran adanya kasus dana sembilan persen bagi PDI Perjuangan yang menerima hasil penjualan Indosat itu. Ini untuk mengetahui juga apakah itu memang terjadi, atau bisa juga tidak terjadi, kata dia. Hak ini, lanjut Tosari, digunakan DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap berbagai kemungkinan adanya penyimpangan. Ungkapan sikap setuju Tosari ini ditujukan agar tidak timbul pro dan kontra dalam masyarakat. Penggunaan hak ini, kata dia, merupakan upaya untuk menampung aspirasi masyarakat. Selain akan menunjukkan kebenaran penyimpangan, juga untuk bisa diketahui apakah anggapan masyarakat itu benar atau tidak. Ya itu kan dari pada membuat fitnah terus akan menambah dosa, katanya, singkat. Wakil ketua DPR dari Fraksi PDIP, Soetardjo Soerjogoeritno, mengatakan bahwa hak angket memang hak anggota Dewan. Namun, dalam soal divestasi Indosat, dia menginginkan dibicarakan secara internal terlebih dahulu. Kalau boleh kami usul, meskipun hak angket adalah hak dari anggota, cobalah persoalan ini diselesaikan dalam lingkup yang terbatas dulu. Yaitu antara DPR dengan komisi IX pada rapat kerja, kata Soetardjo. Soetardjo malah menyarankan anggota DPR lebih memperhatikan kenaikan tiga kebutuhan penting masyarakat, yaitu kenaikan tarif listrik, telepon dan bahan bakar minyak. Nah saya lebih cenderung untuk membahas masalah seperti itu. Karena itu tiga komponen penting yang menyangkut masyarakat banyak. DPR penting membahas soal itu, tandasnya. Sementara itu, Ketua Fraksi Kebangkitan Bangsa DPR Rodjil Gufron memastikan minggu depan 80 persen anggotanya sudah akan menandatangani usulan pengajuan hak angket. Minggu ini para anggota banyak yang diluar daerah dalam rangka masa reses, kata Rodjil saat dihubungi terpisah. Rodjil berani menjamin hal itu karena saat ini telah ada instruksi dari Dewan Pimpinan Pusat PKB untuk memberikan dukungan penuh pada upaya wakil rakyat untuk mempertanyakan proses penjualan aset strategis milik negara itu. Instruksi itu, kata Rodjil, merupakan keputusan DPP dan disampaikan kepadanya melalui ketuanya, mantan Menteri Pertahanan Mahfud MD. Ya, sepertinya perintah Gus Dur, katanya sambil tertawa. Di PKB, Gus Dur menjabat sebagai Dewan Penasihat. (Andi Dewanto dan Y. Tomi Aryanto-Tempo News Room)