TEMPO.CO, Jakarta - Persamuhan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto memantik spekulasi di publik terkait hak angket dugaan kecurangan pemilihan umum atau pemilu. Hak angket diduga bakal layu sebelum berkembang di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia Ujang Komarudin mengatakan pertemuan Paloh dan Prabowo merupakan sinyal bergabungnya NasDem ke Koalisi Indonesia Maju (KIM).

"Ini merupakan tanda jelas NasDem akan bergabung dengan Prabowo," kata Ujang, Jumat, 22 Maret 2024, seperti dikutip dari Tempo

Menurut Ujang, Prabowo mengajak NasDem untuk bisa mengamankan suara mayoritas di DPR. Tujuannya, kebijakan Prabowo nanti bisa direalisasikan.

Upaya itu juga, Ujang melanjutkan, untuk meredam rencana hak angket dugaan kecurangan pemilu di DPR. Dengan menarik NasDem, KIM bisa menolak hak angket karena memiliki suara mayoritas. "Ketika Nasdem masuk koalisi, hak angket akan hilang," kata Ujang.

Diketahui, NasDem merupakan salah satu partai politik bersama Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang mengusung Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar sebagai pasangan calon presiden dan wakil presiden di Pilpres 2024.

Ketiga sekjen partai; NasDem, PKB, dan PKS, beberapa waktu lalu awalnya sepakat menginisiasi hak angket di DPR. Hal ini disampaikan untuk merespons Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang belum juga bergerak menggulirkan hak angket.

Sikap teranyar NasDem, PKB, dan PKS

Namun belakangan, sikap ketiga partai ini seakan bergeser haluan seiring Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengumumkan pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai pemenang Pilpres 2024.

Paloh mengatakan partainya masih mengevaluasi usulan hak angket dugaan kecurangan Pemilu 2024 di DPR RI. Dia menuturkan Nasdem bersimpati dan menghormati usulan hak angket, meskipun partainya saat ini masih mengevaluasi isi usulan berikut dampaknya terhadap kepentingan bangsa ke depan.

"Concern Nasdem itu kepentingan nasional, berulang kali saya katakan di mana saja, persatuan nasional itu di atas kepentingan pemilu ini sendiri, apalagi hak angket. Jadi kami serahkan kepada kawan-kawan yang ingin meneruskan hak angket, tentu Nasdem amat sangat menaruh rasa simpati dan respek itu berjalan. Bagaimana sikap Nasdem? Kami akan evaluasi," kata Paloh dalam jumpa pers di Kantor DPP Partai Nasdem, Jakarta, Rabu malam, 20 Maret 2024.

Dia menyebutkan Nasdem akan mencermati perkembangan usulan itu bergulir di DPR, termasuk dari PDIP sebagai partai pemenang Pileg 2024.

"Rekan-rekan dari PDIP yang pertama kali sekali mengambil inisiatif untuk menggulirkan (usulan) hak angket. Ah, kita lihat ini sejauh mana progress-nya berjalan," tutur Paloh.

"Jadi partai dengan jumlah perolehan suara yang tidak nomor satu pada Pemilu 2024, boleh lah ikut lihat-lihat dulu pada partai yang mendapatkan kursi paling banyak," katanya.

<!--more-->

Sementara Sekretaris Jenderal PKS Aboe Bakar Al Habsyi mengatakan pihaknya bakal mengajukan hak angket dugaan kecurangan Pemilu 2024 jika memenuhi syarat.

“Hak angket kami lihat aja perkembangan. Kalau layak kekumpul jumlahnya, kami maju terus. Kalau enggak, ya sudah enggak usah," ujar Aboe ketika ditemui di Kantor KPU, Jakarta, Rabu, 20 Maret 2024.

Menurut dia, perjalanan dalam pengajuan hak angket di DPR masih panjang. Karena itu, PKS akan melihat dinamika dan perkembangannya terlebih dahulu.

Sehari sebelumnya, Aboe mengatakan PKS akan sejalan dengan PKB dan Nasdem yang telah menyatakan akan mengusulkan hak angket ihwal dugaan kecurangan pemilu. "Kami pastikan tidak mundur," kata dia pada Selasa, 19 Maret.

Anggota Fraksi PKB DPR RI Luluk Nur Hamidah sebelumnya mengatakan pihaknya sedang mematangkan dokumen hak angket dugaan kecurangan Pemilu 2024. Dia menyebut pengajuan hak angket ini masih menunggu kesepakatan.

“Nunggu setelah tanggal 20 (Maret) dan kesepakatan dengan fraksi lain tercapai,” ujar Luluk ketika dihubungi pada Senin, 18 Maret 2024.

Menurut Luluk, pengguliran hak angket ke DPR bukan hanya soal jumlah pengusul. “Tapi menyangkut substansi dan tujuan hak angket, semua perlu sinkronisasi,” ujarnya.

Luluk pun menyebut masih ada waktu sebelum reses untuk melakukan pengajuan tersebut. Dari PKB sendiri, kata dia, isi dari dokumen atau naskah akademik hak angket bakal menunjukkan berbagai kecurangan yang terjadi sebelum, saat, hingga setelah pencoblosan.

Sebelumnya, Paloh bertemu Prabowo di NasDem Tower Jakarta, pada Jumat siang, 22 Maret 2024. Paloh menyebut persamuhan tersebut merupakan kunjungan silaturahmi dengan sahabat lama.

“Pada siang hari ini, saya dan seluruh komisaris DPP Partai Nasdem mendapatkan kunjungan Presiden terpilih, Prabowo Subianto. Kunjungan ini adalah kunjungan silaturahmi, sebuah perjalanan panjang di antara hubungan personal kami berdua,“ tutur Paloh.

Senada dengan Paloh, Prabowo juga mengaku bahwa kunjungan tersebut merupakan kunjungan penghargaan karena ucapan selamat yang sebelumnya disampaikan Paloh atas terpilihnya dia dan Gibran Rakabuming, dalam gelaran Pilpres 2024.

“Hari ini saya datang, ke keluarga besar NasDem untuk menyampaikan penghargaan dan terima kasih atas ucapan selamat yang disampaikan Ketua Umum Partai Nasdem begitu Komisi Pemilihan Umum mengumumkan keputusan,” ungkap Prabowo.

Ketua Umum Partai Gerindra itu juga blak-blakan telah menawari NasDem untuk bekerja sama dalam berpolitik.

“Kan saya selalu menawari, selalu mengajak,” kata Prabowo dalam konferensi pers usai pertemuannya dengan Paloh.

HENDRIK YAPUTRA | ANDI ADAM FATURAHMAN | DEFARA DHANYA PARAMITHA | JASMINE PRASETYO | ANTARA

Pilihan Editor: Reaksi Parpol Soal Progres Pengajuan Hak Angket Pemilu di DPR