TEMPO.CO, Jakarta - Mantan Komandan Jenderal (Danjen) Komando Pasukan Khusus (Kopassus) Mayor Jenderal (purnawirawan) Soenarko mengatakan akan berunjuk rasa memprotes dugaan kecurangan pemilihan umum atau Pemilu 2024. Aksi ini dilakukan di depan gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat.

"Insyaallah saya akan ikut turun dengan rakyat. Sesuai dengan kondisi yang ada. Rakyat dan termasuk saya di dalamnya merasa ditipu oleh pemerintah dalam pemilu ini," kata Soenarko saat dihubungi melalui sambungan telepon, pada Ahad kemarin, 17 Maret 2024.

Dia mengatakan, salah satu kecurangan itu terjadi di KPU. Menurut dia, KPU dikendalikan oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi.

"KPU itu kembali ke Jokowi juga, kan. KPU itu operator," tutur dia. Dia mencontohkan, terjadi perbedaan angka penghitungan suara sementara pada Sirekap.

Menurut dia, kecurangan Pemilu 2024 ini tampak jelas terlihat saat Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) menampilkan angka penghitungan suara. Jumlah suara tiga pasangan ditampilkan dengan angka yang berbeda sangat signifikan. Kecurangan lain, dia mengatakan, diterangkan dalam film Dirty Vote.

"Ya, seperti itu kecurangan di buat dan tidak ada keterbukaan," tutur dia.

Dia menjelaskan, kecurangan dan pelanggaran dalam pemilihan umum terjadi sangat kasat mata. "Rakyat ini dianggap apa," tutur Soenarko. Menurut dia, rakyat ini pemilik kedaluatan negeri ini. "Rakyat ini dianggap apa?"

Menurut dia, mereka yang diangkat oleh eksekutif dan legislatif, harus menjalankan amanat yang diberikan oleh rakyat. Apa yang diamanatkan itu sudah diatur dalam konstitusi.

"Tapi konstitusi pun diacak-acak sama dia, pemerintah. Mungkin juga legislatif karena mengacak-acak konstitusi sesuai keinginannya," ujar Soenarko.

Soenarko menjelaskan, aksi itu akan menghadirkan ribuan massa. Dia tidak merincikan angka yang tepat soal jumlah massa akan berdemo di depan gedung KPU. Aksi memprotes kecurangan pemilu tersebut akan berjalan pada Senin, 18 Maret 2024, pukul 14.00 WIB.

<!--more-->

Sejarah Kopassus

Berita Soenarko bakal turun di aksi demontrasi memprotes dugaan kecurangan Pemilu 2024 ramai menjadi pembicaraan di publik. Diketahui, Soenarko merupakan Danjen Kopassus.

Dilansir dari Tempo, Kopassus merupakan Pasukan Khusus Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat yang sebelumnya bernama RPKAD atau Resimen Pasukan Komando Angkatan Darat.

Peran dari pasukan RPKAD, kemudian berganti nama dengan Kopassus, begitu banyak. Dari operasi menghadapi Partai Komunis Indonesia hingga operasi pemberontak lainnya yang menyita banyak perhatian, termasuk peristiwa kelam G30S.

Pada 16 April 1952, Kolonel A.E. Kawilarang mendirikan Kesatuan Komando Tentara Territorium III/Siliwangi (Kesko TT). Megutip dari kopassus.mil.id, kesatuan ini dibentuk melalui Instruksi Panglima Tentara dan Teritorium III No.55/Instr/PDS/52 yang merupakan cikal bakal Korps baret merah.

Komandan pertama dipercayakan kepada Mayor Moch. Idjon Djanbi, mantan Kapten KNIL yang pernah bergabung dengan Korps Speciale Troopen dan pernah bertempur dalam perang dunia II.

Ide pembentukan kesatuan komando ini muncul setelah pertempuran penumpasan gerakan Republik Maluku Selatan di Maluku. Meskipun berhasil dikomandoi Letkol Slamet Riyadi, banyaknya korban yang berjatuhan dari kubu TNI tak terhindarkan.

Hal ini disebabkan kekuatan pemberontak yang mampu menggagalkan serangan TNI lantaran anggota musuh lebih terampil membaca pergerakan anggota militer. Selain itu banyaknya korban berjatuhan karena semangat anggota musuh yang tinggi dan lebih ahli dalam menggunakan senjata.

Peristiwa inilah yang membuat Letkol Slamet Riyadi mempelopori pembentukan satuan khusus. Satuan inilah yang nantinya akan menjadi ujung tombak tentara nasional demi menuntaskan sasaran di bagaimanapun beratnya medan.

Setelah gugurnya Letkol Slamet Riyadi pada pertempuran di Ambon, gagasan ini kemudian dilanjutkan oleh Kolonel A.E. Kawilarang.

Dalam perjalanannya kemudian, satuan ini mengalami perubahan nama, yaitu diberi nama Kesatuan Komando Angkatan Darat (KKAD) pada 1953. Selanjutnya diubah menjadi Resimen Pasukan Komando Angkatan Darat (RPKAD) pada 1952, yang kemudian kembali berganti nama menjadi Resimen Para Komando Angkatan Darat (RPKAD) pada 1955.

<!--more-->

Selama pasukan khusus tersebut menyandang nama RPKAD, Letnan Kolonel Sarwo Edhie Wibowo sempat menjabat sebagai pemimpin. Dimana dia merupakan perwira di bawah pelatihan Australia.

Pada 26 Oktober 1959, nama RPKAD diubah menjadi Resimen Para Komando Angkatan Darat (RPKAD). Pangkalan RPKAD dipindahkan ke Cijantung dan SPKAD tetap di Batujajar.

Pada 1965, nama RPKAD mencuat dalam operasi menghadapi G30S dan sukses memadamkan aksi kontra revolusioner tersebut dalam waktu singkat. Tahun berikutnya resimen ini ditingkatkan menjadi Pusat Pasukan Khusus (Puspassus) AD, kemudian berganti nama lagi pada 1971 menjadi Komando Pasukan Sandi Yudha TNI AD Kopassandha. Pusat pendidikannya juga berubah nama menjadi Pusat Sandi Yudha dan Lintas Udara (Pussandha Linud).

Akhirnya pada 1985, Kopassandha berubah menjadi Komando Pasukan Khusus atau Kopassus. Pasukan yang khas dengan baret merah ini memiliki moto Tribuana Chandraca Satya Dharma yang memiliki arti "Berani, Benar, Berhasil".

Kopassus adalah prajurit yang menguasai taktik dan teknik ilmu perang khusus yang mahir dan andal bergerak secara cepat di berbagai medan, seperti pembebasan tawanan, pertempuran jarak dekat, pertempuran kota, operasi gerilya lawan insurjensi, perang hutan, gerilya lawan gerilya, intelijen dan penanggulangan teroris.

IKHSAN RELIUBUN | KHUMAR MAHENDRA

Pilihan Editor: Mayor Jenderal (Purn) Soenarko Pimpin Demo Pemilu Curang di KPU Besok