Danpuspom Klaim Tak Ada Pelanggaran Netralitas TNI Selama Pemilu 2024

Jumat, 8 Maret 2024 11:08 WIB

Sejumlah prajurit TNI berada di samping sepeda motor trail listrik yang diserahkan Menhan Prabowo Subianto di Mabes TNI, Jakarta, Rabu, 28 Februari 2024. Penyerahan alutsista dan motor listrik itu dilakukan dalam rangkaian Rapat Pimpinan (Rapim) TNI dan Polri Tahun 2024. ANTARA/Bayu Pratama S

TEMPO.CO, Jakarta - Komandan Pusat Polisi Militer (Danpuspom) TNI Mayjen TNI Yusri Nuryanto, mengklaim, selama gelaran Pemilu 2024, tidak ada pelanggaran netralitas yang dilakukan anggota TNI. Menurut Yusri, hal itu tampak dari tidak adanya laporan Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu mengenai pelanggaran netralitas TNI.

"Tadi kaitannya dengan netralitas TNI. Jadi selama ini alhamdulillah pada saat berlangsungnya proses Pemilu memang kemarin kami tidak menemukan pelanggaran dimana tentunya yang melaporkan adalah dari Bawaslu," kata Yusri pada upacara pembukaan gelar Operasi Penegakan Ketertiban (Opsgaktib) & Yustisi Pom TNI TA 2024 di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Jumat, 8 Maret 2024.

Yusri mengklaim, seharusnya Bawaslu menyampaikan keberatan kepada Puspom TNI jika ada anggota TNI yang melakukan pelanggaran netralitas di Pemilu 2024. "Tapi selama ini belum ada," ucap Yusri.

Meski tak ada pelanggaran netralitas di Pemilu 2024, Yusri tak menampik ada pelanggaran dalam bentuk lain. Yusri menjelaskan, selama 2023, pelanggaran anggota TNI yang paling menonjol adalah pelanggaran tata tertib. "Untuk pidana yang paling menonjol adalah penganiayaan, desersi, dan THTI," ucap Yusri.

Adapun, Yusri melaporkan, pelanggaran disiplin dan tata tertib prajurit TNI pada 2023 mengalami kenaikan dibandingkan 2022, dari 1.040 pelanggaran menjadi 1.048 pelanggaran naik 0,76 persen. Sementara pelanggaran yustisi anggota TNI menurun 18,98 persen pada 2023 dibanding 2022.

Advertising
Advertising

Diketahui sebelumnya, Megawati berorasi dalam kampanye akbar pasangan Ganjar -Mahfud Md di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta Sabtu 3 Febriari 2024. Megawati secara tegas meminta kepada aparat TNI-Polri untuk tidak mengintimidasi rakyat, termasuk simpatisan partainya.

"Hei polisi, jangan lagi intimidasi rakyatku. Hei tentara, jangan lagi intimidasi rakyatku. PDI Perjuangan adalah partai sah di republik ini, artinya diizinkan untuk mengikuti yang namanya pemilu, pemilihan umum langsung adalah hak rakyat, bukan kepunyaan kalian," kata Megawati pada Sabtu sore, 3 Januari 2024.

Megawati menyinggung itu dalam konteks ada intimidasi aparat terhadap pendukung kandidat yang diusung PDIP dalam pilpres yaitu, Ganjar Pranowo - Mahfud Md.

YOHANES MAHARSO | BAGUS PRIBADI

Pilihan editor: Raih 147 Ribu Suara, Meutya Hafid Bakal Melenggang Kembali ke Senayan

Berita terkait

KPU Klaim Kecurangan Pengurangan Suara PAN di Yahukimo 3 Tidak Terbukti

13 menit lalu

KPU Klaim Kecurangan Pengurangan Suara PAN di Yahukimo 3 Tidak Terbukti

Menurut KPU, dalil yang diajukan PAN soal kehilangan suara pada saat rekapitulasi tingkat kabupaten tidak didukung oleh alat bukti yang sah.

Baca Selengkapnya

Sidang PHPU Pileg, KPU Minta Mahkamah Konstitusi Tolak Permohonan PSU dari PPP

5 jam lalu

Sidang PHPU Pileg, KPU Minta Mahkamah Konstitusi Tolak Permohonan PSU dari PPP

Dalam permohonannya, KPU meminta MK menolak permohonan PPP terkait pemungutan suara ulang di Dapil Lampung Selatan 7.

Baca Selengkapnya

Kata Ketua KPU Soal Caleg Terpilih yang Mencalonkan Diri pada Pilkada 2024

8 jam lalu

Kata Ketua KPU Soal Caleg Terpilih yang Mencalonkan Diri pada Pilkada 2024

Menurut Hasyim Asy'ari, yang mengundurkan diri untuk maju di Pilkada 2024 adalah anggota legislatif yang sedang menjabat.

Baca Selengkapnya

MK Batasi Maksimal 5 Saksi dan 1 Ahli yang Dihadirkan di Sidang Sengketa Pileg

15 jam lalu

MK Batasi Maksimal 5 Saksi dan 1 Ahli yang Dihadirkan di Sidang Sengketa Pileg

MK membatasi saksi dan ahli yang dihadirkan di agenda pembuktian sidang sengketa Pileg.

Baca Selengkapnya

KPU Tolak Permintaan NasDem untuk Penghitungan Suara Ulang di Bangka Belitung

16 jam lalu

KPU Tolak Permintaan NasDem untuk Penghitungan Suara Ulang di Bangka Belitung

KPU menilai, NasDem tidak memberikan penjelasan mengapa KPU harus melaksanakan PSSU di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Baca Selengkapnya

Pilkada 2024 Diprediksi Minim Diikuti Bapaslon Perseorangan, KPU Ungkap Penyebabnya

3 hari lalu

Pilkada 2024 Diprediksi Minim Diikuti Bapaslon Perseorangan, KPU Ungkap Penyebabnya

KPU tetap optimistis bakal pasangan calon (bapaslon) jalur perseorangan akan segera memenuhi persyaratan dukungan dalam Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Penjelasan KPU soal Caleg Terpilih Pemilu 2024 Tak Wajib Mundur Jika Maju Pilkada

4 hari lalu

Penjelasan KPU soal Caleg Terpilih Pemilu 2024 Tak Wajib Mundur Jika Maju Pilkada

Ketua KPU Hasyim Asy'ari menjelaskan mengenai caleg terpilih Pemilu 2024 yang ingin ikut Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Hakim MK Soroti Potensi Masalah Sirekap di Pilkada, Ini Sederet Polekmiknya

5 hari lalu

Hakim MK Soroti Potensi Masalah Sirekap di Pilkada, Ini Sederet Polekmiknya

Hakim MK Arief Hidayat mewanti-wanti KPU soal permasalahan Sirekap di pilkada 2024. Arief mencontohkan Sirekap juga sempat menjadi polemik dalam sengketa pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

MK Bacakan Putusan Dismissal Sengketa Pileg pada 21-22 Mei

6 hari lalu

MK Bacakan Putusan Dismissal Sengketa Pileg pada 21-22 Mei

MK akan memberi tahu kelengkapan tambahan yang dibutuhkan dari pemohon jika perkara mereka lanjut ke pembuktian berikutnya setelah dismissal.

Baca Selengkapnya

Mahfud Md: Pilpres 2024 Secara Hukum Sudah Selesai, tapi Secara Politik Belum

6 hari lalu

Mahfud Md: Pilpres 2024 Secara Hukum Sudah Selesai, tapi Secara Politik Belum

Mahfud Md mengatakan Pilpres 2024 secara hukum konstitusi sudah selesai, tapi secara politik belum karena masih banyak yang bisa dilakukan.

Baca Selengkapnya