Aksi Demonstrasi di DPR dan Kantor Gibran: Dari Hak Angket hingga Pemakzulan Jokowi

Sabtu, 2 Maret 2024 10:46 WIB

Massa dari berbagai ormas dan relawan berunjuk rasa di depan Balai Kota Solo, Jawa Tengah, Jumat, 1 Maret 2024. TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE

TEMPO.CO, Jakarta - Aksi demonstrasi pada Jumat kemarin, 1 Maret 2024 terjadi di dua lokasi berbeda. Meski berbeda lokasi, tuntutan mereka memiliki benang merah yang sama, yakni hak angket dan pemakzulan Presiden Joko Widodo atau Jokowi.

Berdasarkan catatan Tempo, aksi demonstrasi pertama terjadi di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR RI. Aksi unjuk rasa kedua terjadi di depan kantor Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka. Berikut rekaman peristiwa aksi demontrasi tersebut.

Demonstrasi di DPR

Setelah melakukan aksi demonstrasi selama hampir 5 jam, para demonstran pendukung digulirkannya hak angket dugaan kecurangan pemilihan umum atau Pemilu 2024, membubarkan diri dari depan area Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, pada Jumat kemarin, 1 Maret 2024.

Dari atas mobil komando, koordinator lapangan bernama Hinsa, mengultimatum DPR bahwa mereka akan kembali dengan jumlah massa lebih besar dari hari ini.

"Kami kembali lagi ke sini pada 5 Maret dengan jumlah massa 3 kali lipat," kata Hinsa, Jumat, 1 Maret 2024.

Advertising
Advertising

Adapun 5 Maret 2024 merupakan berakhirnya masa reses DPR. Akhir masa para anggota parlemen akan kembali memulai masa persidangan.

Hinsa melanjutkan, saat 5 Maret nanti, aksi demonstrasi mendorong DPR menggulirkan hak angket dugaan kecurangan pemilu bakal dimulai lebih awal, yaitu pada pukul 07.00 pagi, tidak lagi dimulai pada pukul 13.00 siang hari. "Kami harapkan DPR benar-benar menggunakan hak konstitusionalnya," ujar dia.

Pantauan Tempo, massa aksi membubarkan diri sekitar pukul 17.00 WIB. Begitu pun lalu lintas yang sempat tersendat, sebab adanya penutupan Jalan Gatot Subroto, mulai kembali lancar dengan terdapat sejumlah petugas kepolisian lalu lintas yang mengatur arus kendaraan.

Selain mendorong digulirkannya hak angket oleh DPR, aksi demonstrasi yang mengatasnamakan Koalisi Penyelamat Demokrasi juga menuntut pemerintah untuk segera menormalkan kembali harga sembako yang melambung, hingga pemakzulan terhadap Presiden Jokowi yang dianggap terlibat dalam dugaan kecurangan Pemilu 2024.

Selanjutnya: Aksi massa di depan kantor Gibran

<!--more-->

Unjuk rasa di depan kantor Gibran

Massa dari Aliansi Rakyat Solo Raya juga menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka pada Jumat kemarin, 1 Maret 2024. Aksi unjuk rasa ini merespons dugaan kecurangan Pemilu 2024.

Pantauan Tempo, peserta unjuk rasa berasal dari berbagai elemen masyarakat, termasuk di dalamnya mahasiswa dari Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah atau IMM. Massa yang berjumlah ratusan orang itu mulai berdatangan ke depan Balai Kota Solo di tengah hujan deras.

Aksi unjuk rasa kemudian diwarnai dengan orasi yang dilakukan secara bergantian dan pembentangan berbagai spanduk bertuliskan penolakan terhadap pelaksanaan Pemilu 2024 yang ditengarai ada kecurangan. Salah satu poin yang menjadi tuntutan para peserta aksi adalah pemakzulan Presiden Jokowi.

Selain itu, aksi demonstrasi juga sempat diramaikan oleh kehadiran puluhan pengemudi becak yang turut menempelkan poster-poster bertuliskan aspirasi dan protes terhadap pemerintah.

Adapun peserta lainnya dari Aliansi Rakyat Solo Menggugat (Arsom) juga menyampaikan tuntutannya yang tertuang dalam Tiga Tuntutan Rakyat atau Tritura yaitu agar menurunkan harga sembako, mendukung hak angket DPR RI, dan mendiskualifikasi pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 2 dan memakzulkan Jokowi.

Seorang peserta unjuk rasa, Alfian Tanjung dari Solo Leader Forum, menyoroti kenaikan harga barang kebutuhan pokok saat ini yang ditengarai terjadi sebagai dampak dari pemberian bantuan sosial (bansos) di masa kampanye Pilpres yang terindikasi dilakukan demi mendukung salah satu peserta Pilpres 2024.

"Harga-harga yang terus naik saat ini, terutama harga beras adalah salah satu efek dari pembagian bansos di musim-musim kampanye kemarin yang telah menghabiskan anggaran hingga ratusan triliun yang telah mengakibatkan harga beras menembus hampir Rp 20 ribu per liter," ucap Alfian.

Menurut Alfian aksi turun ke jalan tersebut sebagai bentuk penyampaian aspirasi meskipun menyadari bahwa seringkali suara-suara itu tidak didengarkan atau mendapatkan perhatian. "Namun ini adalah langkah ikhtiar, sekecil apapun ruang itu, kami tetap lakukan," katanya.

Sementara itu Koordinator Aksi dari Arsom, Agung Yos menyatakan Gerakan Tritura terbentuk karena keprihatinan atas rusaknya demokrasi.

"Terkoyaknya konstitusi demi kepentingan dinasti dan politik oligarki sehingga Pemilu 2024 tidak ada arti karena semua sudah diatur rapi untuk kepentingan oligarki dan putra ibu suri. Maka kita harus LAWAN! Reformasi dikorupsi. Demokrasi dirusak Jokowi. Lawan! Lawan! Sekarang juga!" serunya.

Aksi massa berakhir pada sekitar pukul 16.15 WIB setelah mereka membubarkan diri dan meninggalkan depan Balai Kota Solo itu.

ANDI ADAM | SEPTIA RYANTHIE

Pilihan Editor: Demonstran Pro Hak Angket Ultimatum Bakal Kembali ke DPR dalam Jumlah Besar

Berita terkait

Musa Rajekshah Bantah Bakal Jadi Ketua Komisi I DPR Jika Tak Diajukan Golkar di Pilkada Sumut

5 menit lalu

Musa Rajekshah Bantah Bakal Jadi Ketua Komisi I DPR Jika Tak Diajukan Golkar di Pilkada Sumut

Musa Rajekshah, membantah adanya kompensasi jika dia tidak jadi diusung Partai Golkar di Pilkada Sumut 2024.

Baca Selengkapnya

Jokowi Hapus Kelas BPJS Kesehatan, Nilai Iuran belum Ditentukan

15 menit lalu

Jokowi Hapus Kelas BPJS Kesehatan, Nilai Iuran belum Ditentukan

Presiden Joko Widodo atau Jokowi menghapus pembagian kelas rawat inap BPJS Kesehatan. Nilai iuran yang baru belum ditentukan.

Baca Selengkapnya

Sebut Stok Aman Menjelang Idul Adha, Jokowi Tak Khawatir Harga Naik

22 menit lalu

Sebut Stok Aman Menjelang Idul Adha, Jokowi Tak Khawatir Harga Naik

Presiden Joko Widodo atau Jokowi optimistis tidak ada lonjakan harga bahan pokok menjelang Idul Adha karena stok pangan aman.

Baca Selengkapnya

Ditanya soal Revisi UU MK, Jokowi: Tanya DPR

57 menit lalu

Ditanya soal Revisi UU MK, Jokowi: Tanya DPR

Presiden Jokowi tidak banyak berkomentar mengenai revisi UU MK yang disepakati untuk dibahas bersama pemerintah dan DPR

Baca Selengkapnya

Pertemuan Prabowo-Gibran dan Presiden UEA: Dari Perkenalan hingga Diberi Medali

1 jam lalu

Pertemuan Prabowo-Gibran dan Presiden UEA: Dari Perkenalan hingga Diberi Medali

Prabowo dan Gibran menemui Presiden UEA MBZ di Istana Al Shati, Abu Dhabi, pada Senin, 13 Mei, 2024. Berikut hal-hal terkait pertemuan tersebut.

Baca Selengkapnya

Kronologi Pria di Konawe Merangsek saat Wawancara Jokowi

1 jam lalu

Kronologi Pria di Konawe Merangsek saat Wawancara Jokowi

Istana Kepresidenan menjelaskan kronologi seorang pria yang menerobos sesi wawancara media dengan Jokowi

Baca Selengkapnya

Jokowi Minta PSN Dipercepat, KLHK Siap Korbankan 73 Ribu Hektare Kawasan Hutan

1 jam lalu

Jokowi Minta PSN Dipercepat, KLHK Siap Korbankan 73 Ribu Hektare Kawasan Hutan

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) siapkan 73 ribu hektar kawasan hutan untuk proyek strategis nasional (PSN). Jokowi minta dipercepat.

Baca Selengkapnya

Jokowi Sebut Pansel KPK Rampung pada Juni, Ini Kriteria Anggotanya

1 jam lalu

Jokowi Sebut Pansel KPK Rampung pada Juni, Ini Kriteria Anggotanya

Presiden Jokowi mengatakan dia baru menyiapkan pansel KPK yang akan diumumkan pada Juni 2024.

Baca Selengkapnya

Bahas Tugas KPK di Depan Mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah, Nawawi Pomolango Singgung Program Makan Siang Gratis

1 jam lalu

Bahas Tugas KPK di Depan Mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah, Nawawi Pomolango Singgung Program Makan Siang Gratis

Pimpinan KPK Nawawi Pomolango menyinggung program makan siang gratis yang digadang-gadang presiden terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Baca Selengkapnya

Beda Pandangan Menkominfo dan Anggota DPR tentang Larangan Tayangan Jurnalisme Investigasi

2 jam lalu

Beda Pandangan Menkominfo dan Anggota DPR tentang Larangan Tayangan Jurnalisme Investigasi

Anggota DPR dan Menkoninfo berbeda pandangan tentang draf RUU Penyiaran yang melarang tayangan jurnalisme investigasi

Baca Selengkapnya