TEMPO.CO, Jakarta - Partai Persatuan Pembangunan atau PPP menjadi perbincangan dalam beberapa hari terakhir menyusul pernyataan Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) partai berlambang ka’bah itu, Sandiaga Uno, perihal partainya tidak menutup opsi untuk bergabung dengan pemerintahan Prabowo-Gibran.

PPP belum menyatakan sikap atas penggunaan hak angket di Dewan Perwakilan Rakyat yang bakal diajukan PDIP untuk mengusut dugaan kecurangan Pemilu 2024. Dalam pemilu presiden atau Pilpres 2024, PPP bergabung dengan PDIP, Partai Hanura, dan Partai Perindo untuk mengusung Ganjar Pranowo sebagai calon presiden.

Menurut Sekretaris Fraksi PPP di DPR, Achmad Baidowi, partainya belum menentukan langkah politik apa pun karena masih berfokus mengawal penghitungan suara guna memenuhi ambang batas parlemen sebesar 4 persen. Namun, meski belum mengambil sikap, Baidowi menyebut tidak serta-merta bisa diartikan PPP abai terhadap adanya dugaan kecurangan pemilu.

Berikut ini perbedaan sikap di internal PPP mengenai opsi bergabung dengan Prabowo-Gibran:

1. Ketua Badan Pemenangan Pemilu PPP, Sandiaga Uno

Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Persatuan Pembangunan atau PPP Sandiaga Uno mengatakan partainya tidak menutup opsi bergabung dengan kubu koalisi calon presiden dan calon wakil presiden Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka yang memenangi sejumlah hasil survei hitung cepat Pilpres 2024.

Sandi menuturkan PPP adalah pendukung pemerintah dan sampai saat ini masih berada dalam pemerintahan. Namun, dia mengaku sampai saat ini belum ada tawaran untuk masuk pemerintahan Prabowo-Gibran.

“Pandangan pribadi saya kita pasti akan sangat terhormat untuk diajak membangun bangsa karena sesuai dengan nama partainya, partai persatuan untuk persatuan Indonesia dan pembangunan harus ikut aktif dalam membangun bangsa,” kata Menteri Ekonomi Kreatif dan Pariwisata itu di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, 26 Februari 2024.

Namun, Sandi menekankan penentuan arah politik PPP akan diputuskan dalam rapat pimpinan nasional.

2. Ketua Majelis Pertimbangan PPP, Muhammad Romahurmuziy

Ketua Majelis Pertimbangan PPP Muhammad Romahurmuziy mengatakan muncul dorongan dari berbagai daerah agar partainya menjadi oposisi di pemerintahan selanjutnya. "Dorongan untuk PPP mempertahankan sikap oposisi juga masih ada bahkan dari daerah," ujar pria yang akrab disapa Romy pada Kamis, 29 Februari 2024, seperti dikutip Antara.

<!--more-->

Hal itu dia sampaikan menanggapi pernyataan Sandiaga Uno yang terbuka bergabung dengan koalisi Prabowo-Gibran. Namun dia menilai pernyataan Sandi itu adalah pendapat pribadi.

"Tapi sebagaimana disampaikan Pak Sandi itu adalah di antara aspirasi pribadi yang berkembang dan belum ada keputusan apa-apa di tingkat partai," katanya.

Partainya belum menentukan sikap mengenai langkah politik yang akan diambil setelah Pemilu 2024. Romy menegaskan PPP sedang berfokus mengawal penghitungan suara hingga KPU RI mengumumkan hasil Pemilu 2024 secara resmi pada 20 Maret mendatang. Menurut dia, ini juga sebagai wujud solidnya PPP dalam koalisi pengusung Ganjar-Mahfud.

"Masih terlalu pagi menyikapi pemerintahan baru, karena pemenangnya siapa bahkan belum diumumkan oleh KPU," kata Romy menegaskan.

Dia mengungkapkan PPP sudah berpengalaman sebagai oposisi lebih dari separuh usia partai berlambang ka'bah itu yang kini menginjak 51 tahun.

3. Sekretaris Fraksi PPP di DPR, Achmad Baidowi

Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan Achmad Baidowi mengatakan, secara formal, partai berlambang ka'bah ini masih mendukung pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud Md.

"Sampai saat ini kami belum melakukan rapat apa pun, belum memutuskan apa pun," kata pria yang akrab disapa Awiek itu di Jakarta, Kamis, 29 Februari 2024, seperti dikutip Antara.

Dia pun menanggapi pernyataan Sandiaga Uno yang menyebut ada peluang partainya bergabung dengan pemerintahan baru nanti. Menurut Awiek, itu adalah pernyataan pribadi Sandi.

"Pernyataan Pak Sandi itu pernyataan pribadi. Ya, itu hak pribadi beliau," kata Sekretaris Fraksi PPP di DPR itu.

DANIEL A. FAJRI | ANTARA

Pilihan editor: Reaksi PPP atas Putusan MK Hapus Ambang Batas Parlemen 4 Persen