TEMPO.CO, Jakarta - Mantan gubernur Jawa Barat Ridwal Kamil mengunggah video klarifikasi soal billboard dirinya dengan tajuk OTW Jakarta yang sempat ramai di media sosial, hingga diisukan akan maju di Pilgub DKI Jakarta. Ia mengklaim, billboard itu dipasang untuk iklan launching produk skincare perdananya.

Melalui akun Instagram pribadinya @ridwankamil, dia menuliskan keterangan di video klarifikasi yang ia buat. Ia menulis bahwa dirinya menjadi brand ambassador sebuah produk perawatan wajah khusus laki-laki.

"Tentang bilborad yang kemarin ramai itu, bukanlah billboard komunikasi politik. Tapi itu adalah billboard marketing iklan dimana saya menjadi brand ambassador sebuah inovasi skincare khusus untuk para lelaki yang bernama @r1formen," tulis Ridwan Kamil di Instagramnya pada Kamis, 29 Febuari 2024.

Ridwan Kamil atau yang kerap disapa Kang Emil itu menjelaskan kenapa iklan tersebut bertajuk OTW Jakarta, tidak lain karena produk yang ia iklankan akan launching di Senayan City pada 18 Maret mendatang. "Jika launchingnya di Surabaya tentunya ada billboard OTW Surabaya nih," kata dia.

Ia juga menyinggung Ahmad Sahroni, politikus Partai Nasdem, yang sebelumnya merespons langkah politik yang akan diambil oleh Kang Emil.

"Jadi Bang @ahmadsahroni88 itu bukan billboard mau nyagub di Jakarta yaa. Silakan abang aja yang ramai-meramaikan urusan ini. Saya belum mau ikutan," kata Ridwan Kamil.

Kang Emil juga menambahkan, alih-alih mencalonkan diri sebagai gubernur DKI Jakarta, dirinya belum memutuskan akan kemana. Sebab, kata dia, hatinya masih tentang lanjut di Jawa Barat atau ada kemungkinan di tempat lain, atau juga di Jakarta jika dirinya ada pertimbangan lain.

"Juga sedang mempertimbangkan opsi lain, yaitu istirahat mengurus keluarga dan usaha, dan tidak melanjutkan karir politik, juga sedang menjadi pertimbangan," katanya.

"Hemat saya, pilpres saja belum usai perhitungan KPU-nya. Masa sudah harus membahas tentang pilkada yang masih lama, November 2024. Demikian klarifikasinya," kata dia.

Pilihan Editor: TB Hasanuddin Nilai Pemberian Gelar Jenderal Kehormatan Prabowo Tak Punya Dasar Hukum