TEMPO.CO, Jakarta - Program pemberian makan siang gratis dan susu gratis untuk siswa dipastikan akan masuk ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN 2025. Kepastian itu disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto usai sidang kabinet pada Senin, 26 Februari 2024.

Airlangga mengatakan program tersebut sudah pasti akan menjadi bagian dari KEM-PPKF (Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal) atau dokumen pertama dalam proses penyusunan APBN. Pemerintah dikabarkan sedang dalam proses penyusunan KEM-PPKF untuk APBN 2025 dan dijadwalkan akan dibahas dalam pertemuan pekan depan.

Namun sejauh ini Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mengatakan pihaknya belum dilibatkan dalam pengawasan program makan siang gratis dan susu gratis tersebut.

"Kami belum melirik situ, kebetulan saya kemarin enggak hadir di rapat kabinet itu," kata Ketua sementara KPK Nawawi Pomolango di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa, 27 Februari.

Nawawi mengatakan salah satu fungsi KPK adalah mengawasi segala kebijakan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah.

"Segala kebijakan itu tetap menjadi bagian yang kita lakukan (pengawasan), apakah sudah pas atau KPK perlu menyampaikan rekomendasi-rekomendasi barangkali dalam upaya perbaikan dan sebagainya," tuturnya.

Program makan siang dan susu gratis adalah usulan dari pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Dalam dokumen visi-misinya, mereka menjelaskan program itu bertujuan mengatasi masalah tengkes (stunting) dan bakal menyasar siswa pra-sekolah, sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP), sekolah menengah atas (SMA), dan pesantren.

Bantuan gizi juga akan diberikan kepada ibu hamil dan balita di seluruh Indonesia untuk meningkatkan kesehatan dan membantu ekonomi keluarga. Program tersebut menargetkan lebih dari 80 juta penerima manfaat dengan cakupan 100 persen pada 2029.

KEM-PPKF merupakan dokumen resmi negara yang menjadi acuan penyusunan Nota Keuangan dan RAPBN 2025. Perancangan APBN 2025 menjadi yang terakhir pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi, sementara pelaksanaan APBN 2025 akan dijalankan oleh pemerintahan berikutnya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meminta agar perancangan APBN kali ini semakin dipertajam, sehingga APBN mampu menjawab berbagai masalah struktural maupun fundamental.

“APBN akan terus dioptimalkan sebagai instrumen andalan untuk menjawab berbagai tantangan pembangunan Indonesia,” ujar Sri Mulyani pada Selasa, 13 Februari lalu.

Pilihan editor: Komeng Berpeluang Besar Masuk ke Senayan, Segini Perolehan Suaranya