TEMPO.CO, Jakarta - Irwan Prayitno, mantan Gubernur Sumatera Barat, menekankan pentingnya peran oposisi dalam struktur pemerintahan karena merupakan faktor penyeimbang dalam pembentukan kebijakan. Baginya, dalam negara demokrasi, keberadaan oposisi adalah hal yang wajar dan sangat diperlukan untuk menjaga agar negara tersebut berjalan dengan baik dan benar sesuai prinsip-prinsip yang berlaku.

"Saya rasa sangat penting bagi negara demokrasi sebuah oposisi. Kalau ingin berjalannya pemerintah dengan baik, tentu harus ada oposisi," ujarnya pada Jumat, 23 Februari 2024.

Irwan juga menyatakan bahwa penting bagi pemerintahan yang terpilih untuk memiliki oposisi, khususnya jika koalisi Anies Baswedan-Cak Imin kalah dalam kontestasi tersebut. "Saya ingin Anies dan Cak Imin nantinya jadi oposisi dalam pemerintahan," katanya.

Hingga kini, pihak yang menyatakan siap menjadi oposisi adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Hasto Kristiyanto, Sekretaris Jenderal PDIP, menyatakan kesiapan partainya untuk berperan sebagai oposisi baik dalam pemerintahan maupun di parlemen pada masa pemerintahan selanjutnya.

Mereka akan bertanggung jawab dalam menjalankan fungsi check and balance. Hasto memberikan alasan bahwa kesiapan PDIP untuk menjadi oposisi didasarkan pada pandangan patriotik, yang telah dilaksanakan oleh partai tersebut setelah Pemilu 2004 hingga 2009.

“Ketika PDI Perjuangan berada di luar pemerintahan tahun 2004 dan 2009, kami banyak diapresiasi karena peran serta meningkatkan kualitas demokrasi. Bahkan, tugas di luar pemerintahan, suatu tugas yang patriotik bagi pembelaan kepentingan rakyat itu sendiri,” kata Hasto dalam acara Satu Meja di Kompas TV, pada Rabu, 14 Februari 2024.

Hasto mencermati situasi Indonesia saat ini dan ke depannya. Menurutnya, Indonesia sedang menghadapi dua kondisi yang berbeda.

Pertama, ada pihak yang ingin mewujudkan demokrasi untuk menjaga kedaulatan rakyat, dengan syarat tanpa adanya intervensi. Sementara itu, kondisi lainnya adalah ada pihak yang berkeinginan untuk memusatkan kekuasaan. Hasto menyoroti kondisi kedua ini sebagai upaya ambisi dari pihak yang mencoba untuk memanipulasi hukum melalui Mahkamah Konstitusi.

Hasto menegaskan bahwa ke depannya akan selalu ada dinamika dalam dunia politik, dan sebagai pihak oposisi, mereka memiliki kewajiban untuk memberikan informasi kepada rakyat tentang perkembangan yang terjadi.

“Karena apapun yang terjadi dalam dinamika politik nasional kami punya kewajiban untuk menyampaikan apa yang terjadi kepada rakyat,” ujarnya.

Sementara itu, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) nyatakan belum dapat memutuskan apakah menjadi oposisi atau justru bergabung ke pemerintah karena masih menunggu hasil pemilu. Meski demikian, Ketua Majelis Pertimbangan Wilayah (MPW) PKS Sumatera Barat Irsyad Syafar mengharapkan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar menjadi oposisi setelah Pilpres 2024.

Irsyad menjelaskan pentingnya keberadaan penyeimbang dalam suatu pemerintahan. Tanpa adanya oposisi, proses pemerintahan tidak akan berjalan dengan efektif.

"Pemerintah harus ada oposisinya, kalau tidak, bakal seperti sekarang tidak ada yang mengkritik," ucap Irsyad pada Selasa, 20 Februari 2024. "Ya kami bersama masyarakat Sumatera Barat yang telah berjuang memenangkan Anies dan Cak Imin berharap berada di barisan oposisi,” ujarnya.

Irsyad tidak hanya berharap Anies dan Cak Imin menjadi bagian dari oposisi, tetapi juga menginginkan agar semua partai pendukungnya di DPR berperan sebagai penyeimbang dalam pemerintahan. Hal ini karena setiap partai memiliki anggota DPR yang dapat mengawasi jalannya pemerintahan.

SUKMA KANTHI NURANI I FACHRI HAMZAH | ADINDA ALYA IZDIHAR | ADIL AL HASAN | ANDRY TRIYANTO TJITRA | KHUMAR MAHENDRA I ANANDA RIDHO

Pilihan Editor: PDIP Siap Menjadi Oposisi, Guru Besar Unpad: Sudah Semestinya, Begitu pula Harusnya Parpol Pendukung di 01 dan 03 Lainnya