TEMPO.CO, Jakarta - Dosen Departemen Ilmu Politik Universitas Airlangga (Unair) Airlangga Pribadi Kusman mengatakan. kemunduran demokrasi di Indonesia merupakan akibat dari lemahnya oposisi selama ini. Ia menyebut bahwa tidak adanya kontrol pada pemerintah saat Jokowi berkuasa menyebabkan kekuasaan menjadi dominan.

“Lemahnya kekuatan masyarakat sipil kita selama ini untuk melakukan kontrol dan menghadang potensi kekuasaan yang tidak terkontrol,” kata Airlangga kepada Tempo.co, Rabu, 21 Februari 2024.

Menurutnya, yang terjadi selama ini ketika terdapat indikasi kecurangan pemilu merupakan imbas dari pemerintah yang tidak memiliki pihak untuk mengerem segala tindakan tidak etis karena kontrol yang seharusnya dilakukan partai oposisi atau di luar pemerintahan dan masyarakat sipil tidak berjalan seperti idealnya.

Airlangga Pribadi Kusman pengajar Departemen Politik FISIP Universitas Airlangga. Foto: Istimewa

"Salah satu syarat mengembalikan kesehatan demokrasi di Indonesia dengan mengembalikan kekuatan oposisi agar semakin kuat," kata pengamat politik ini.

Penentuan oposisi salah satunya yang menjadi harapan adalah partai-partai yang mengusung pasangan calon capres-cawapres dari ketiga kontestan, dua yang pasti tidak menang diharapkan untuk menjadi oposisi, jangan justru menjadi koalisi di pemerintahan.

“Kemudian, kita lihat dari ketiga kontestan tersebut potensi oposisi cukup lumayan artinya di atas 50 persen. Di kubu 01 ada PKS, PKB, Nasdem. Sedangkan di paslon 03 ada PDIP, PPP, dan lainya. Kalau memang mereka solid, kita bisa berharap kepada mereka untuk menjadi kekuatan oposisi, tentu hal tersebut akan baik untuk merehabilitasi dinamika demokrasi kita,” ujar Airlangga.

Mengenai adanya desas-desus beberapa partai yang dikabarkan sedianya berada di kubu oposisi akan beralih untuk menjalin berkoalisi, Airlangga mengatakan bahwa hal tersebut bisa jadi akan semakin mempersulit kondisi demokrasi di Indonesia. "Juga akan semakin lemah kontrol kepada kekuasaan pemerintah yang dinilai telah melakukan kindikasi ecurangan sejak awal Pemilu," ujarnya.

“Tetapi kemudian jika memang misalnya ada beberapa partai yang memilih tidak memiliki komitmen untuk menjadi oposisi dan akhirnya bergabung untuk mendapat kekuasaan, maka politik di Indonesia tidak akan menjadi lebih baik. Kelemahan demokrasi akan terus berjalan,” katanya.

Lebih lanjut, kekhawatiran akan semakin meluas apabila terjadi usaha untuk membuat oposisi semakin mengecil lingkupnya terlebih jika Jokowi dan Prabowo mencoba merangkul sebagian besar partai politik dalam kabinetnya. Sehingga yang seharusnya terjadi pada pemerintahan adanya check and ballance terhadap kinerja pemerintah tidak dapat dijalankan.

Menurut Airlangga, hal tersebut tetap bisa saja terjadi. Namun, diharapkan harus ada partai yang memilih untuk berdiri di kubu lawan penguasa.

“Ya itu tadi, yang saya bilang bahwa harus ada keberanian dari partai yang ada, terutama di pasangan yang mengusung pasangan 01 dan 03 untuk berani mengambil sikap oposisi dan tidak masuk dalam kekuasaan, salah satunya adalah untuk menjadi menteri dalam kabinet tersebut. Persoalannya adalah apakah komitmen tersebut akan muncul dari partai-partai yang saat ini bukan menjadi pasangan 02.” katanya.

Kemudian tantangan ke depan bagi bangsa ini , menurutnya adalah pada sistem demokrasi di Indonesia yang harus dikembalikan sesuai marwahnya. Kekuasaan bukan untuk menjadi tak terbatas dan demokrasi bukan sekedar sistem tak berarti, melainkan sistem yang harus dipatuhi.

Airlangga menyebutkan, mengembalikan kualitas demokrasi penting agar kontrol kekuasaan tetap bisa berjalan. “Tantangan kita ke depan adalah mengembalikan kualitas demokrasi kita. Karena jelas pilpres kali ini efeknya akan sangat melemahkan kualitas demokrasi yang sudah berlangsung selama ini," katanya.

Ia berharap, ada perimbangan kekuasaan yang baik, entah di level kekuatan politik dan kekuatan masyarakat sipil bisa semakin kuat terkonsolidasi dan terorganisir sehingga mampu memberikan kontrol terhadap kekuasaan.

Pilihan Editor: Ketua BEM Unair: Tak Ada yang Boleh Lemahkan Demokrasi Hari Ini