TEMPO.CO, Jakarta - Berbagai aksi demonstrasi terjadi di depan Gedung Komisi Pemilihan Umum atau KPU usai Pemilu 2024 berlangsung. Mereka memprotes soal adanya dugaan kecurangan dalam proses Pemilu 2024.

Pada 16 Februari 2024 atau dua hari setelah pencoblosan, massa aksi yang mengatasnamakan diri Kelompok Masyarakat Sipil Peduli Demokrasi dan Pemilu melakukan demonstrasi di KPU. Mereka menganggap Pemilu 2024 sarat akan kecurangan. Mereka membawa poster-poster yang bertuliskan “Tangkap dan adili Jokowi”.

Selain itu, massa juga membawa poster bertuliskan "Sindikat Jokowi di Balik Pemilu Curang”, “Usut Tuntas Sindikat Jokowi” hingga “Tolak Pemilu Curang”. Ketua Umum Relawan Anies Presiden Indonesia, Fritz Alor Boy, yang merupakan salah satu peserta aksi menuding Presiden Jokowi melakukan kecurangan secara masif, terstruktur, dan sistematis dalam Pemilu 2024.

Menurut dia, aksinya itu tak akan berhenti. Dia mengatakan akan mengajak mahasiswa untuk turun bersamanya ke jalan. “Hari ini kami akan rapat, susun lagi. Rakyat dan mahasiswa berkumpul untuk demo di sini. Bukan di sini aja, mungkin di beberapa tempat,” katanya pada 16 Februari lalu.

Pada 19 Februari 2024, sejumlah massa kembali berdemonstrasi di depan Gedung KPU. Massa berasal dari Aliansi Masyarakat Selamatkan Demokrasi Indonesia yang menolak kecurangan pemilu. Salah satu orator di atas mobil menyebut aksinya di Kantor KPU tidak dimobilisasi dengan uang, tapi digerakkan oleh kondisi demokrasi di Indonesia. “Kami bukan orang yang dibayar, bukan dikasih nasi bungkus. Murni untuk demokrasi menjadi berperadaban,” pekik orator itu.

Aksi itu juga diwarnai dengan demo tandingan dari Aliansi Mahasiswa Jaga Indonesia. Aliansi Mahasiswa Jaga Indonesia memuji pemerintahan Presiden Joko Widodo dan mendukung kerja KPU. Pada saat aksi berlangsung, mereka juga menyindir kubu yang kontra KPU dengan memutar musik. “Kalau mereka teriak kita joget-joget,” kata mereka.

Aksi demo kembali terjadi di KPU pada Rabu, 21 Februari 2024. Organisasi Poros Buruh Nasional memprotes Pemilu 2024 yang disebut terjadi banyak dugaan kecurangan. Pelanggaran itu diduga terjadi sebelum dan sesudah pemilu.

"Banyak kecurangan dari sebelum pemilihan sampai penyelenggaraan, hingga sampai akhir pemilu terjadi banyak kecurangan secara terstruktur," kata Ketua Poros Buruh Jakarta Timur Endang Hidayat, saat ditemui di kawasan gedung Komisi Pemilihan Umum, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu, 21 Februari 2024.

Menurut Endang, kecurangan terstruktur dalam Pemilu 202 dimulai dari pelanggaran undang-undang yang dilakukan oleh pemerintah. Kasus itu berupa uji materil batas usia calon presiden dan wakil presiden di Mahkamah Konstitusi yang memuluskan putra sulung Presiden Joko Widodo atau Jokowi, Gibran Rakabuming Raka menjadi cawapres.

Kasus lain yang membuat 27 federasi dan tiga konfederasi buruh di Indonesia itu turun ke jalan yakni kacaunya penghitungan suara yang dilakukan KPU melalui Sirekap. Dalam penghitungan suara, kata dia, ada upaya rekayasa berupa pengelembungan suara salah satu paslon.

"Yang menjadi bukti konkrit di TPS 034 di Tangerang Selatan, itu paslon 02 dapat 86 suara. Tapi berubah menjadi 886 suara," tutur Endang. "Kalau itu direvisi, 800 lebih suara itu akan pindah ke TPS yang lain. Sehingga sistem (Sirekap) itu tidak akan bisa diubah."

Kepala Kepolisian Resor Jakarta Pusat Komisaris Besar Susatyo Purnomo Condro mengatakan menurunkan 1.758 personel untuk mengamankan unjuk rasa tersebut.

"Kami juga akan melayani dan memberikan pengamanan serta pengawalan agar tidak mengganggu pengguna jalan lainnya," kata Susatyo kepada wartawan di depan gerbang KPU, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu, 21 Februari 2024.

Kepolisian melakukan pengawasan dengan menutup ruas jalan di depan KPU. Pengawasan juga dilakukan untuk mengantisipasi jika massa menuju ke Badan Pengawas Pemilihan Umum.

Adapun petugas yang berjaga tersebar di sejumlah titik seperti di seputar Monumen Nasional, Bundaran HI, hingga dua pusat titik aksi. Susatyo mengungkapan unjuk rasa yang dilakukan memprotes dugaan pelanggaran pemilu melibatkan elemen buruh dan mahasiswa.

Bagus Pribadi | Adil Al Hasan | Ihsan Reliubun| Rendi Kojansow (Magang) | Sitti Rahmawati (Magang)

Pilihan Editor: Moeldoko Absen di Istana saat Jokowi Lantik AHY sebagai Menteri ATR