Forum Komunikasi Calon Anggota DPD Jabar Minta KPU Hentikan Sirekap

Jumat, 16 Februari 2024 17:33 WIB

Ketua Komisi Pemilihan Umum Hasyim Asy'ari dan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Rahmat Bagja berbisik di tengah konferensi pers merespons pertanyaan hasil penghitungan suara sementara KPU melalui Sirekap, di Media Center KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis, 15 Februari 2024. TEMPO/Ihsan Reliubun

TEMPO.CO, Jakarta - Forum Komunikasi Calon Anggota Dewan Perwakikan Daerah (DPD) Jawa Barat meminta Komisi Pemilihan Umum atau KPU agar menghentikan sementara aplikasi Sistem Informasi Rekapitulasi Suara atau Sirekap. Alasannya, menurut juru bicara forum itu Andri Perkasa Kantaprawira, karena informasi Sirekap telah memberikan informasi yang bisa jadi keliru.

“Tentang siapa yang meraih empat besar calon anggota DPD RI Jawa Barat,” ujarnya Jumat, 16 Fabruari 2024.

Sebelumnya menurut Andri, Komisi Pemilihan Umum atau KPU telah mengakui terjadi kekeliruan di aplikasi Sirekap. Akibatnya angka penghitungan di Tempat Pemungutan Suara (TPS) jadi berbeda hasil. “Bahwa kekeliruan data tersebut terjadi di 2.325 TPS atau 0,64 persen merupakan pengakuan yang mengecil-ngecilkan masalah ditengah persoalan krusial tentang keabsahan proses dan hasil Pemilu,” kata dia.

Forum Komunikasi Calon Anggota DPD RI Jawa Barat Andri dibentuk sebelum masa kampanye. Melalui Whatsapps Group terhimpun 31 orang calon anggota DPD RI Jawa Barat. “Suara rakyat yang diamanatkan kepada kami harus tetap diaktualisasikan dalam kehadiran kami dalam persoalan publik,” kata Andri.

Sebagian anggota forum membahas soal masalah Sirekap, Kamis 16 Februari 2024, di kantor Sekretariat DPD RI Perwakilan Jawa Barat di Bandung dalam pertemuan langsung serta jarak jauh. Mereka antara lain Eni Sumarni, Dede Ammar, Andri Perkasa Kantaprawira, Robby Maulana Dzulkarnaen, Biben Fikriana, dan Elan Heryanto. Forum itu juga meminta agar KPU tetap mengotimalkan unggahan data-data hasil perolehan suara dari TPS sebagai hasil asli pilihan rakyat sampai 100 persen.

Advertising
Advertising

Mereka mengasumsikan masih ada sekitar 12,8 juta data pemilihan DPD yang belum terbaca dengan baik karena persoalan formulir C1 dari TPS. Para calon mengaku khawatir akan lebih banyak suara tidak sah pada Pemilu DPD RI Jawa Barat.

Rencananya forum itu akan menyurati Ketua DPD RI AA. La Nyalla Mahmud Matalitti agar bersikap secara institusional terhadap buruknya kinerja Sirekap. ”Dengan mengevaluasi kinerja KPU termasuk yang berkaitan dengan apa, siapa dan mengapa terjadi masalah pada Sirekap,” ujar Andri.

Pilihan Editor:TKN Prabowo-Gibran Bantah Pernyataan Hasto yang Sebut Hasil Quick Count Anomali

Berita terkait

KPU Jakarta Persilakan Gugat Jika Ada Keberatan Syarat Calon Independen Kumpulkan 618 Ribu KTP

12 jam lalu

KPU Jakarta Persilakan Gugat Jika Ada Keberatan Syarat Calon Independen Kumpulkan 618 Ribu KTP

Doddy Wijaya menjelaskan, dasar aturan pengumpulan salinan KTP tersebut adalah Keputusan KPU DKI Jakarta Nomor 47 Tahun 2024.

Baca Selengkapnya

KPU DKI Jakarta Terima Pendaftaran Calon Independen Pilkada 2024 Sampai Hari Ini

21 jam lalu

KPU DKI Jakarta Terima Pendaftaran Calon Independen Pilkada 2024 Sampai Hari Ini

KPU Provinsi Jakarta menerima pendaftaran terakhir calon independen Pilkada Jakarta 2024.

Baca Selengkapnya

Maju Pilkada DKI, Dharma Pongrekun Daftar Lewat Jalur Independen ke KPU Sore Ini

21 jam lalu

Maju Pilkada DKI, Dharma Pongrekun Daftar Lewat Jalur Independen ke KPU Sore Ini

Purnawirawan Polri, Dharma Pongrekun, akan mendaftarkan diri menjadi bakal calon gubernur Jakarta ke KPU DKI lewat jalur independen pada hari ini.

Baca Selengkapnya

KPU Optimistis Bakal Paslon Perseorangan Segera Penuhi Persyaratan Pilkada, Apa Saja Ketentuannya?

1 hari lalu

KPU Optimistis Bakal Paslon Perseorangan Segera Penuhi Persyaratan Pilkada, Apa Saja Ketentuannya?

Batas penyerahan dukungan bakal pasangan calon perseorangan ke KPU tinggal Ahad, 12 Mei 2024.

Baca Selengkapnya

Cak Imin Khawatir Kecurangan Pilpres Bakal Terulang di Pilkada 2024

1 hari lalu

Cak Imin Khawatir Kecurangan Pilpres Bakal Terulang di Pilkada 2024

Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, mengaku khawatir segala bentuk kecurangan yang terjadi pada Pilpres 2024 bakal terulang pada Pilkada mendatang.

Baca Selengkapnya

Kenapa Tak Bisa Duet Anies Baswedan -Ahok di Pilkada Jakarta? KPU Sebutkan Bunyi Pasal Larangannya

1 hari lalu

Kenapa Tak Bisa Duet Anies Baswedan -Ahok di Pilkada Jakarta? KPU Sebutkan Bunyi Pasal Larangannya

Kadivi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU DKI Jakarta, Dody Wijaya sebut duet Anies Baswedan-Ahok pada Pilkada Jakarta 2024 tak akan terwujud.

Baca Selengkapnya

Pilkada 2024 Diprediksi Minim Diikuti Bapaslon Perseorangan, KPU Ungkap Penyebabnya

1 hari lalu

Pilkada 2024 Diprediksi Minim Diikuti Bapaslon Perseorangan, KPU Ungkap Penyebabnya

KPU tetap optimistis bakal pasangan calon (bapaslon) jalur perseorangan akan segera memenuhi persyaratan dukungan dalam Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Ketua KPU RI Disebut Ajarkan Parpol Mengakali Putusan MK Nomor 12

1 hari lalu

Ketua KPU RI Disebut Ajarkan Parpol Mengakali Putusan MK Nomor 12

Pernyataan Ketua KPU RI dinilai sebagai desain baru untuk mengamankan kedudukan caleg terpilih dalam pemilu yang menjadi peserta Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

KPU DKI Persilakan Cagub Jalur Independen Tak Lolos Syarat Daftar Ulang Lewat Parpol

1 hari lalu

KPU DKI Persilakan Cagub Jalur Independen Tak Lolos Syarat Daftar Ulang Lewat Parpol

KPU DKI Jakarta mempersilakan cagub dan cawagub jalur independen untuk mendaftar kembali melalui jalur partai politik jika tak memenuhi syarat.

Baca Selengkapnya

Respons KPU Jakarta Soal Waktu Pendaftaran Cagub Jalur Independen yang Dianggap Singkat

2 hari lalu

Respons KPU Jakarta Soal Waktu Pendaftaran Cagub Jalur Independen yang Dianggap Singkat

KPU DKI Jakarta menyebut waktu pendaftaran calon jalur independen ini sebenarnya tidak bisa dibilang terlalu singkat.

Baca Selengkapnya