TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Tim Nasional Pemenangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Timnas AMIN), Saan Mustopa, menilai narasi Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2024 berlangsung satu putaran tidak perlu terlalu digaungkan.

Saan mengatakan, pemerintah sudah menganggarkan biaya atau dana untuk pilpres dan pemilu legislatif (pileg), sehingga hal itu bukanlah menjadi hambatan untuk melaksanakan momentum demokrasi setiap lima tahun tersebut.

"Bahkan untuk pemilu presiden, pemerintah sudah menganggarkan untuk dua putaran dan itu memang sudah ada. Tinggal digunakan saja," kata Saan saat menghadiri kampanye AMIN di Lapangan Badal Putih, Cianjur, Jawa Barat, Kamis, 8 Februari 2024.

Ia menjelaskan, narasi tentang pilpres satu putaran menghemat dan sebagainya terkesan dipaksakan oleh sejumlah pihak.

Menurut dia, jika pilpres dilalui dengan dua putaran, maka akan memberikan masyarakat pilihan lebih baik untuk memilih pemimpin, karena melalui seleksi yang benar-benar ketat dan kompetitif.

Politisi Partai Nasdem itu menambahkan, Timnas AMIN yakin pasangan calon nomor urut 1 tersebut akan masuk dua putaran dalam Pilpres 2024.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy, berharap Pilpres 2024 berlangsung satu putaran.

Sebab, menurut dia, jika Pilpres dilakukan dua putaran maka akan memangkas anggaran berbagai sektor dan berdampak ke lini yang lain.

"Saya memang beberapa kesempatan bahkan kemarin saya juga memantau pembagian beras cadangan pemerintah di Jawa Timur melontarkan usulan para penerima. Kepada para penerima manfaat itu berdoa mudah-mudahan Pilpres ini, Pemilu ini satu putaran saja," kata Muhadjir kepada Tempo saat ditemui di Kantor Kemnko PMK pada Rabu, 7 Januari 2024.

Alasan Muhadjir

Menurut Muhadjir, alasan mengenai keinginnnya itu merujuk pada empat pertimbangan, yakni pertimbangan biaya, risiko sosial, investasi, dan risiko makro ekonomi.

"Apa salahnya kalau saya juga ikut mendorong supaya satu putaran saja. Jadi enggak ada niat berpihak kepada siapa-siapa sebetulnya itu. Saya kira itu alasan kenapa saya kemarin melontarkan hal ini dan saya tahu itu banyak yang komentar di medsos. Padahal kalau tim pemenang yang ngomong dianggap nggak papa, tapi begitu saya ngomong dianggap salah," kata dia.

Selanjutnya: risiko yang akan diterima pemerintah…

<!--more-->

Menurutnya, risiko yang akan diterima oleh pemerintah jika nantinya Pilpres dilakukan dua putaran adalah terpotongnya anggaran berbagai sektor di tengah pemerintah juga sedang berinisiatif menggelontorkan dana untuk bantuan pangan hingga Juni mendatang.

"Sementara ini sampai Maret nanti akan kita lihat kondisi keuangan pemerintah dan juga kondisi harga-harga bahan pokok terutama beras. Kalau ternyata memang masih belum bisa dikendalikan dengan baik maka kami harus tetap memberikan bantuan kepada masyarakat yang paling terdampak yaitu Desil 1 hingga 4 yang dialokasikan sebesar 22,4 juta keluarga penerima manfaat itu."

Menurut Muhadjir, dalam satu putaran saja, pemerintah menyalurkan dana sekitar Rp 17,3 triliun kepada Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Hal lain adalah tingkat keamanan saat hari H kontestasi politik dilangsungkan.

"Untuk keamanan juga kami menggelontorkan uang juga, jadi totalnya sebesar Rp 40 triliun dan lain-lain itu. Itu dari sisi keuangan," kata Muhadjir.

Dia juga mengatakan, saat ini kementerian-kementerian sedang dikunci untuk berjaga-jaga dipotong anggarannya. Karena, kata dia, Pilpres dua putaran dikhawatirkan akan memangkas anggaran kementerian.

"Pertama-tama itu yang jadi korban (pemotongan anggaran) itu kementerian-kementerian termasuk Kemenko PMK. Meski basanya memang nanti kembalikan kepada waktu anggaran perubahan. Tetapi ini menunjukkan bahwa betapa pentingnya kami berupaya untuk bisa bagaimana supaya Indonesia hanya satu putaran," ujarnya.

"Siapapun kalau bagi saya siapapun pemenangnya silakan aja yang penting satu putaran itu lebih bagus daripada dua kali putaran, Menurut saya itu," sambung Muhadjir.

Tak hanya risiko pemotongan anggaran, Muhadjir mengatakan, risiko sosial pasti nanti akan terjadi dalam putaran kedua. Sebab, intensitas konflik itu dipastikan lebih tinggi dibanding saat ini.

"Dan kita harus bersyukur sekarang ini sampai sejauh ini dari sisi keamanan dari stabilitas menurut saya relatif jauh lebih baik dibanding Pilpres 2019. Sampai sekarang belum ada kasus, mudah-mudahan sampai nanti berakhir yang sangat mengkhawatirkan," ujar Dia.

Menurut Muhadjir, Pilpres 2019 merupakan masa gawat dikarenakan konflik antar pendukung sangat keras dibandingkan saat ini.

Ia mengklaim jika nantinya ketika Pilpres 2024 hanya dilakukan satu putaran saja, maka alur pesta demokrasi berjalan dengan lembut. "Saya kira relatif lebih smooth daripada seandainya dua putaran."

YUNI ROHMAWATI | ANTARA

Pilihan Editor: Kampanye di Bandung, Prabowo Mengaku Pernah Tiga Kali Ucap Syahadat