TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan dukungannya untuk pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. "Saya pribadi memilih Pak Prabowo. Alasan yang sangat sederhana, berkelanjutan dan dia punya spirit NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) yang bagus," kata Luhut melalui posting di akun Instagram @luhut.pandjaitan, Sabtu, 3 Februari 2024.

Alasan Luhut Binsar Pandjaitan mendukung Prabowo-Gibran mengenai keberlanjutan program Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang dijanjikan pasangan nomor 2 itu.

"Idealisme dan konsistensi dalam bersikap Pak Prabowo, serta keterwakilan anak muda dalam diri Mas Gibran, memantapkan saya untuk memilih pasangan ini pada 14 Februari 2024 nanti sebagai pelanjut tongkat estafet kepemimpinan yang akan membawa negeri ini menuju visi besar Indonesia Emas 2045," tulis Luhut dalam keterangannya.

Dukungan Luhut ini tak berlalu tanpa sorotan. Pada Pilpres 2014 dan Pilpres 2019, Luhut beberapa kali menyerang Prabowo lawan politik Jokowi. Sewaktu dua kali Pilpres, Luhut membela Jokowi, termasuk beberapa kali menyindir Prabowo.

Kini Luhut berbalik sikap, ia terang-terangan mendukung Prabowo. Luhut dalam pengakuan dukungannya pun memuji Prabowo. Berikut rangkuman catatan Tempo mengenai sikap Luhut terhadap Prabowo sejak 2014 hingga 2019.

1. Isyarat Menyindir Lempar Handphone

Dulu, sewaktu Pilpres 2014, Luhut mendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden, Joko Widodo dan Jusuf Kalla. Menurut dia, ketegasan tampak dari sikap Jokowi. "Ya, tegas kan tidak perlu mata melotot dan lempar-lempar handphone," tuturnya, seperti hendak menyindir Prabowo Subianto kala itu, seperti diberitakan Tempo.co, pada 20 Mei 2014.

Cerita mengenai sikap temperamental Prabowo banyak beredar sejak ia masih taruna Angkatan Bersenjata RI atau ABRI. Di internal pimpinan Partai Gerindra, sikap galak Prabowo jika jengkel atau marah juga hal biasa. Salah satu bentuk kemarahannya yang selama ini menjadi rahasia orang dalam Gerindra, yakni melempar handphone jika berang.

2. TNI Dipecat, Masak Mau Jadi Presiden?

Pada 2014, menurut catatan Tempo, Luhut pernah mengatakan, purnawirawan TNI tidak memiliki kewajiban untuk mendukung calon presiden dari eks anggota TNI, seperti Prabowo Subianto. Menurut dia, para pendukung Prabowo dari kalangan jenderal purnawirawan seharusnya bisa memilah dengan jernih dalam memberikan dukungan.

"Ada senior kami purnawirawan jenderal, mantan, menyatakan heran kalau ada purnawirawan masih memilih eks TNI yang dipecat. Dari TNI saja dipecat, masak mau jadi presiden?" katanya di Kendari, Sulawesi Tenggara, Jumat, 23 Mei 2014.

3. Mengaku Pernah Berpesan Kepada Prabowo

Luhut bercerita, ia berpesan kepada Prabowo Subianto agar tak menggunakan isu agama saat maju sebagai calon presiden. Luhut menyampaikan itu saat menjadi pembicara dalam acara Nasionalisme Versi Gue di XXI Epicentrum Walk, Kuningan, Jakarta Selatan, Sabtu, 11 Agustus 2018.

“Saya sudah bilang Prabowo itu, 'Wo nanti maju maju aja, tapi jangan pakai agama sebagai kampanye karena kasihan bangsa ini', Fight-fight aja," kata Luhut kala itu. Adapun Prabowo mendaftar bersama Sandiaga Uno, pada Jumat, 10 Agustus 2018.

4. Sindir Capres yang Enggak Pernah Miskin

Luhut Binsar Panjaitan berkali-kali menyindir Prabowo Subianto dalam acara deklarasi dukungan Alumni Theresia di Hotel Alila Pecenongan, Jakarta pada Sabtu, 23 Februari 2019. Tapi, Luhut tidak menyebut nama terang-terangan.

Luhut menyinggung aset Prabowo. "Di sana ada orang yang enggak pernah miskin, naik apa itu (helikopter), tapi ngomong kemiskinan. Terus dibilang dia punya ini itu, pada kaget. Ya biasa ajalah harusnya," ujar dia.

Sebelumnya, Jokowi sempat menyinggung kepemilikan ratusan ribu hektare lahan Prabowo di Aceh Tengah dan Kalimantan Timur dalam Debat Capres Kedua pada 17 Februari 2019. Sindiran itu merespons kritik Prabowo terkait program pembagian sertifikat lahan yang populis, tapi dinilai tidak memikirkan efek jangka panjang.

5. Menyinggung Keinginan Prabowo Soal Naik Gaji PNS

"Ada yang mau naikin gaji, naikin gaji, jebol itu APBN," ujar Luhut. Luhut mengatakan, kenaikan gaji PNS harus dihitung dengan matang. Sebab, kata dia, jumlah PNS saat ini terbilang tidak sedikit. Berdasarkan data Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, setidaknya ada 4,3 juta orang per awal 2019. Sementara anggaran belanja pegawai terus meningkat setiap tahunnya. Nilainya adalah Rp305 triliun (2016), Rp312 triliun (2017), dan Rp346 triliun (2018).

"Yang naik gaji itu bukan seribu, dua ribu orang, tapi sekian juta orang. Kalau sekian juta orang dikalikan sekian juta rupiah ya berpuluh-puluh ratus triliun akhirnya, habislah APBN itu," kata Luhut.

Prabowo pernah menyampaikan janjinya untuk menaikkan gaji birokrat saat debat kandidat perdana pada Januari 2019. Menurut Prabowo, kenaikan gaji birokrat bisa mencegah korupsi.

DEWI NURITA | DIAS PRASONGKO | GANGSAR PARIKESIT | SUGIHARTO

Pilihan Editor: Deretan Alasan Luhut Mendukung Prabowo-Gibran