TEMPO.CO, Yogyakarta - Majelis Ulama Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta menyoroti gencarnya pembagian bantuan sosial (bansos) menjelang Pemilu 2024.

Di DIY sendiri, pada akhir Januari 2024 lalu, Presiden Jokowi menggelar safari ke sedikitnya tiga kabupaten seperti Sleman, Bantul, dan Gunungkidul. Dalam safarinya selama beberapa hari di DIY itu, Jokowi juga membagikan ribuan paket bantuan ke masyarakat.

"Bansos ini kan sebenarnya hak rakyat, tetapi karena dibagikan mendekati Pemilu jadi membuat orang curiga karena ditengarai untuk kepentingan elektoral,” kata Ketua Umum MUI DIY Machasin di Yogyakarta, Senin, 5 Februari 2024.

MUI DIY pun meminta pemerintah lebih bijak menyalurkan bansos ini dengan memperhatikan momentum yang lebih pas, bukan mendekati masa Pemilu seperti saat ini. "Karena bansos itu hak rakyat yang memang semestinya mendapat bantuan dan sudah menjadi kewajiban pemerintah, bansos itu tidak boleh diatasnamakan pihak tertentu,” kata dia.

Dengan gencarnya pembagian bansos jelang Pemilu ini, Machasin pun meminta berbagai kelompok yang peduli untuk mengedukasi masyarakat, terutama ormas-ormas keagamaan, juga pengelola rumah ibadah.

"Masyarakat yang memiliki hak pilih harus senantiasa diingatkan, kalau ada bansos dari pemerintah itu memang hak mereka, bukan jasa baik dari yang pejabat atau pihak yang memberi. Jangan sampai terpengaruh pilihan politiknya," ujar Machasin.

MUI DIY pun menyerukan agar para pemberi bansos tidak mengintervensi pilihan masyarakat ke pasangan calon tertentu. “Bawaslu juga jangan hanya diam saja saat ada pembagian bansos dan berpotensi mempengaruhi masyarakat,” ujar dia.

Meski demikian, MUI DIY tidak secara khusus menyoroti pasangan calon presiden dan wakil presiden atau partai politik tertentu terkait bansos itu. Sebab, menurutnya, seluruh pasangan calon maupun parpol punya kesempatan untuk melakukan praktik-praktik culas seperti itu.

"Kami tidak menyebut spesifik calon yang mana. Karena bisa juga bansos diberikan calon ini, calon itu. Tergantung siapa yang berwenang," ujarnya.

Pilihan Editor: Kritik Presiden Jokowi, Puluhan Guru Besar UMS Serukan Maklumat Kebangsaan dengan 8 Tuntutan