Hari Ini Mahfud Md Akan Bertemu Presiden Jokowi untuk Serahkan Surat Undur Diri

Reporter

Adil Al Hasan

Editor

Juli Hantoro

Kamis, 1 Februari 2024 07:18 WIB

Calon wakil presiden Mahfud Md resmi mengumumkan pengunduran dirinya sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan di Kabinet Pemerintahan Presiden Joko Widodo. Mahfud mengatakan itu di depan Pura Ulun Danu di kawsan Danau Tirta Gangga, Desa Swastika Buana, Seputih Banyak, Lampung Tengah, pada Rabu, 31 Januari 2024. Foto: Staf Komunikasi Mahfud Md.

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud Md hari ini akan bertemu dengan Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk menyampaikan surat pengunduran dirinya dari Kabinet Indonesia Maju.

"Saya akan menyampaikan surat resmi untuk Presiden sepulang dari Aceh besok sore," kata Mahfud dalam acara Tabrak, Prof di Aceh pada Rabu malam, 31 Januari 2024.

Ia mengatakan, setelah pertemuan itu akan dilihat lagi perkembangannya. "Tergantung hasil pertemuan saya dengan presiden," ujar Mahfud.

Calon wakil presiden yang diusung Koalisi PDIP itu sebelumnya mengatakan rencananya mundur sebagai pembantu Presiden Jokowi. Mahfud pun bercerita awal mula dirinya didapun menjadi Menkopolhukam pada 2019 lalu.

Menurut Mahfud, presiden sempat memanggil dirinya dengan penuh kehormatan. “Saya itu dulu diangkat presiden dengan penuh kehormatan. Presiden memanggil saya dan mempercayakan untuk mengurus Polhukam. Saya juga sangat menghormati beliau sehingga saya menerima tugas itu,” ujar dia.

Advertising
Advertising

Adapun soal pilihan politik yang sekarang berbeda, Mahfud menegaskan, “Maka itu saya merasa harus ke pinggir dulu agar tidak mengganggu jalannya pemerintahan, dan agar saya tidak terganggu juga oleh kebijakan pemerintahan.”

Seperti diketahui Mahfud yang mendampingi calon presiden Ganjar Pranowo diusung koalisi PDIP. Sementara belakangan hubungan antara PDIP dengan Jokowi kian renggang.

Kerenggangan hubungan itu dipicu posisi Jokowi yang kini dianggap lebih mendukung pasangan calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto. Prabowo menggandeng putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden lewat Koalisi Indonesia Maju.

Sementara itu, Ganjar Pranowo mengatakan, sebaiknya calon presiden dan calon wakil presiden yang berpeluang memiliki konflik kepentingan meniru calon wakil presidennya, Mahfud Md, yang mundur sebagai menteri.

"Termasuk siapa pun, seperti yang saya omongkan sejak awal, mereka yang punya conflict of interest, sebaiknya mundur seperti Pak Mahfud," kata Ganjar di Pontianak, Kalimantan Barat, pada Rabu, 31 Januari 2024, seperti dikutip Antara.

Ganjar mengklaim sikap Mahfud yang mundur dari kabinet merupakan wujud dari integritas. Ganjar memberi hormat kepada Mahfud atas sikap politiknya itu. "Saya, sekali lagi, hormat Pak Mahfud, Anda punya integritas yang hebat," ujar Ganjar.

Pilihan Editor: Teka-teki Tanggal Mahfud MD Mundur dari Kabinet, Benarkah Sebelum 14 Februari?

Berita terkait

Terkini: Jokowi Sampai Pimpin Rapat Khusus Sebelum Permendag 36/2023 Terbit, Pabrik Smelter Nikel Meledak Lagi Kali Ini Milik PT KFI

2 jam lalu

Terkini: Jokowi Sampai Pimpin Rapat Khusus Sebelum Permendag 36/2023 Terbit, Pabrik Smelter Nikel Meledak Lagi Kali Ini Milik PT KFI

Presiden Jokowi sampai memimpin rapat khusus sebelum diterbitkannya revisi ketiga Peraturan Menteri Perdagangan atau Permendag 36/2023.

Baca Selengkapnya

9 Mantan Komisioner KPK Kirim Surat ke Jokowi soal Kriteria Pansel KPK

3 jam lalu

9 Mantan Komisioner KPK Kirim Surat ke Jokowi soal Kriteria Pansel KPK

Pemilihan Pansel KPK patut menjadi perhatian karena mereka bertugas mencari figur-figur komisioner dan Dewan Pengawas KPK mendatang.

Baca Selengkapnya

Pansel KPK Tuai Perhatian dari Sejumlah Kalangan, Istana dan DPR Beri Respons

4 jam lalu

Pansel KPK Tuai Perhatian dari Sejumlah Kalangan, Istana dan DPR Beri Respons

Pembentukan Pansel Capim KPK menuai perhatian dari sejumlah kalangan. Pihak Istana dan DPR beri respons ini.

Baca Selengkapnya

Jokowi Sampai Pimpin Rapat Revisi Ketiga Permendag 36/2023, Ada Apa?

4 jam lalu

Jokowi Sampai Pimpin Rapat Revisi Ketiga Permendag 36/2023, Ada Apa?

Presiden Jokowi memimpin rapat khusus sebelum diterbitkannya revisi ketiga Permendag 36/2023tentang larangan pembatasan barang impor.

Baca Selengkapnya

Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDIP, Pengamat Sebut Hukuman Politik

9 jam lalu

Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDIP, Pengamat Sebut Hukuman Politik

Djarot mengatakan Jokowi dan Ma'ruf tidak diundang ke Rakernas PDIP lantaran keduanya sedang sibuk dan menyibukkan diri.

Baca Selengkapnya

Jokowi Revisi Aturan Impor agar Ribuan Kontainer Barang Tak Menumpuk di Pelabuhan, Ini Poin-poin Ketentuannya

9 jam lalu

Jokowi Revisi Aturan Impor agar Ribuan Kontainer Barang Tak Menumpuk di Pelabuhan, Ini Poin-poin Ketentuannya

Menteri Airlangga mengatakan ada beberapa poin dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 8 Tahun 2024 yang direvisi oleh Peresiden Jokowi. Apa saja?

Baca Selengkapnya

Bos BPJS Kesehatan soal Penerapan Perbedaan Kelas Saat Ini: Mau-maunya Rumah Sakit Sendiri

10 jam lalu

Bos BPJS Kesehatan soal Penerapan Perbedaan Kelas Saat Ini: Mau-maunya Rumah Sakit Sendiri

Dirut BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti menjelaskan empat pengertian dari KRIS yang masih dibahas bersama dengan DPR dan lembaga terkait.

Baca Selengkapnya

Reaksi Istana hingga KSP Soal PDIP Tak Undang Jokowi dan Ma'ruf Amin ke Rakernas

10 jam lalu

Reaksi Istana hingga KSP Soal PDIP Tak Undang Jokowi dan Ma'ruf Amin ke Rakernas

Ali Ngabalin mengatakan Presiden Jokowi disibukkan dengan seabrek jadwal.

Baca Selengkapnya

Bahas RUU Kementerian Negara Bersama Pemerintah, DPR Tunggu Surpres Jokowi

17 jam lalu

Bahas RUU Kementerian Negara Bersama Pemerintah, DPR Tunggu Surpres Jokowi

Baleg DPR siapa menteri yang ditunjuk presiden untuk membahas RUU Kementerian Negara.

Baca Selengkapnya

Prabowo Akan Tambah Kementerian pada Kabinetnya, Faisal Basri: Menteri Sekarang Sudah Kebanyakan

18 jam lalu

Prabowo Akan Tambah Kementerian pada Kabinetnya, Faisal Basri: Menteri Sekarang Sudah Kebanyakan

Ekonom Faisal Basri mempertanyakan alasan pemerintahan Prabowo-Gibran berencana menambah sejumlah kementerian baru dalam kabinetnya mendatang.

Baca Selengkapnya