Jokowi Bagikan Bansos Bersama Sri Sultan HB X di Yogyakarta

Reporter

Daniel A. Fajri

Editor

Devy Ernis

Selasa, 30 Januari 2024 11:36 WIB

Presiden Jokowi membagi bagikan kaos kepada warga yang menerima bantuan pangan beras cadangan pemerintah di Gudang Bulog Pajangan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Selasa 30 Januari 2024. ANTARA/Hery Sidik

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyerahkan bantuan pangan atau bansos cadangan beras pemerintah (CBP) di Gudang Bulog Purwomartani, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta pada Senin, 29 Januari 2024. Jokowi menyebut alasannya membagikan bansos karena naiknya harga beras lantaran gagal panen di hampir semua negara.

“Yang paling penting bapak ibu. Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni diberikan bantuan. Juli malah keterusan. Sementara sampai Juni. Nanti kalau APBN kita hitung-hitung cekap, bisa dilanjutkan lagi,” kata Jokowi, dikutip dari keterangan pers Sekretariat Presiden pada Senin malam, 29 Januari 2024.

Turut mendampingi Presiden Jokowi dalam kegiatan tersebut yaitu Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi, Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X, dan Bupati Sleman Kustini Sri Purnomo.

Dalam sambutannya, Jokowi menjelaskan bahwa kegagalan panen tersebut diakibatkan perubahan iklim. Hal tersebut menyebabkan 22 negara menghentikan kebijakan ekspor berasnya dan lebih memprioritaskan beras untuk kebutuhan di dalam negerinya.

Untuk itu, Kepala Negara selalu menekankan kepada para petani agar meningkatkan produktivitas padi. Dengan demikian diharapkan suplai beras menjadi melimpah sehingga harga beras bisa ditekan lagi.

Advertising
Advertising

Pemerintah melalui Badan Pangan Nasional membagikan bansos untuk tahun ini pertama kali diserahkan langsung oleh Jokowi pada 2 Januari 2024 di Cilacap. Jokowi mengupayakan bantuan pangan atau bansos ini dapat berjalan hingga Juni 2024.

Untuk tahun 2024 ada peningkatan jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Pangan Beras. Dari sebelumnya 21,3 juta KPM pada 2023 menjadi sebanyak 22 juta KPM. Bantuan pangan beras 2024 ini menandai dimulainya penggunaan data P3KE dari Kemenko PMK.

Jokowi mendatangi Keraton Kilen Yogyakarta atau kediaman Sri Sultan Hamengku Buwono X di kompleks Keraton Jogja pada Ahad, 28 Januari 2024. Jokowi mengatakan dalam pertemuan itu dia bersama Sri Sultan membicarakan situasi global dan nasional.

"Ya banyak (yang dibicarakan), berbicara masalah ekonomi global, geopolitik global, termasuk juga ekonomi nasional, politik nasional," kata Jokowi menjawab pertanyaan wartawan di Magelang, Jawa Tengah, Senin, 29 Januari 2024.

Pembagian bansos di tahun politik ditengarai berdampak pada suara calon presiden Prabowo Subianto dan calon wakil presiden Gibran Rakabuming Raka, yang merupakan anak Jokowi. Kubu politik lawan dari Prabowo-Gibran sudah menyuarakan kritik berulang kali soal pembagian bansos di berbagai daerah saat kunjungan Jokowi.

Menanggapi berbagai kontroversi soal politisasi bansos, Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana mengatakan bantuan merupakan kebijakan afirmatif pemerintah dari APBN untuk merespons dampak el nino dan harga pangan yang tinggi. “Dari rakyat juga,” kata Ari saat ditemui di Gedung Kementerian Sekretariat Negara pada Senin, 29 Januari 2024.

Pilihan Editor: Daftar Fasilitas Negara yang Tak Boleh Digunakan Jokowi Jika Kampanye

Berita terkait

Hadiri World Water Forum Ke-10, Elon Musk Disambut Luhut Pandjaitan

2 jam lalu

Hadiri World Water Forum Ke-10, Elon Musk Disambut Luhut Pandjaitan

Presiden Joko Widodo bersama Elon Musk akan meluncurkan Starlink di salah satu Puskesmas di Denpasar, Bali.

Baca Selengkapnya

Sistem Kelas BPJS Kesehatan Beralih Menjadi KRIS, Ini Kilas Balik Jaminan Kesehatan Nasional

2 jam lalu

Sistem Kelas BPJS Kesehatan Beralih Menjadi KRIS, Ini Kilas Balik Jaminan Kesehatan Nasional

BPJS Kesehatan barus saja mengumumkan bahwa mereka akan memberlakukan sistem kelas tunggal, bagaimana kilas balik jaminan kesehatan nasional?

Baca Selengkapnya

BPJS Kesehatan Menjadi KRIS, Bagaimana Ketentuan Bisa Naik Kelas Rawat Inap?

3 jam lalu

BPJS Kesehatan Menjadi KRIS, Bagaimana Ketentuan Bisa Naik Kelas Rawat Inap?

BPJS Kesehatan akan memberlakukan kelas tunggal dan sistem baru dalam bentuk KRIS, bagaimana sistem dan ketentuan naik kelas rawat inap?

Baca Selengkapnya

Terpopuler: Ledakan Smelter PT KFI Ancam Keselamatan Warga, Pemerintah Klaim Pembebasan Lahan IKN Tidak Melanggar HAM

7 jam lalu

Terpopuler: Ledakan Smelter PT KFI Ancam Keselamatan Warga, Pemerintah Klaim Pembebasan Lahan IKN Tidak Melanggar HAM

Terpopuler bisnis: Keselamatan warga sekitar terancam karena smelter PT KFI kerap meledak. Pemerintah klaim pembebasan lahan IKN tidak melanggar HAM.

Baca Selengkapnya

Luhut: World Water Forum Bali Akan Hasilkan 120 Proyek Senilai Rp 150 Triliun

16 jam lalu

Luhut: World Water Forum Bali Akan Hasilkan 120 Proyek Senilai Rp 150 Triliun

Luhut mengungkap itu lewat pernyataannya bahwa World Water Forum di Bali harus menghasilkan, apa yang disebutnya, concrete deliverables.

Baca Selengkapnya

Khawatir Ada Titipan, Novel Baswedan Harap Unsur Masyarakat dalam Pansel KPK Diperbanyak

17 jam lalu

Khawatir Ada Titipan, Novel Baswedan Harap Unsur Masyarakat dalam Pansel KPK Diperbanyak

Novel Baswedan, mengomentari proses pemilihan panitia seleksi atau Pansel KPK.

Baca Selengkapnya

Dapat Penugasan dari Golkar, Musa Rajekshah Ambil Formulir Pendaftaran di PDIP untuk Pilgub Sumut

17 jam lalu

Dapat Penugasan dari Golkar, Musa Rajekshah Ambil Formulir Pendaftaran di PDIP untuk Pilgub Sumut

Partai Golkar Sumut optimistis PDIP akan mengusung Musa Rajekshah dalam Pilgub Sumut 2024.

Baca Selengkapnya

Respons KSP Ihwal Jokowi Tunjuk Grace Natalie dan Juri Ardiantoro sebagai Staf Khusus Presiden

19 jam lalu

Respons KSP Ihwal Jokowi Tunjuk Grace Natalie dan Juri Ardiantoro sebagai Staf Khusus Presiden

Tenaga Ahli Utama KSP Ali Mochtar Ngabalin belum mengetahui di bidang apa Grace Natalie dan Juri Ardiantoro akan ditugaskan.

Baca Selengkapnya

Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran

19 jam lalu

Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran

Satgas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN menyebut rumah dinas menteri di IKN bisa ditambah jika presiden terpilih Prabowo Subianto membentuk kementerian baru. Pengamat menilai hal ini sebagai bentuk pemborosan anggaran.

Baca Selengkapnya

Kritik PDIP Tak Undang Jokowi ke Rakernas, Noel Kutip Puisi Soekarno

21 jam lalu

Kritik PDIP Tak Undang Jokowi ke Rakernas, Noel Kutip Puisi Soekarno

Noel mengutip puisi karya Presiden Pertama RI Soekarno, untuk mengkritik PDIP yang tidak mengundang Jokowi di Rakernas

Baca Selengkapnya