Teka-teki Tanggal Mahfud MD Mundur dari Kabinet, Benarkah Sebelum 14 Februari?

Minggu, 28 Januari 2024 15:42 WIB

Cawapres nomor urut 3, Mahfud MD menyampaikan pandangannya saat Debat Keempat Pilpres 2024 di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Minggu, 21 Januari 2024. ANTARA/M Risyal Hidayat

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Tim Pemenangan Nasional Ganjar-Mahfud, Andika Perkasa, tidak membantah dan membenarkan informasi jika calon wakil presiden Mahfud MD akan mundur sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dalam waktu dekat. Andika menyebut pihaknya belum mendapatkan informasi itu karena baru saja pulang dari luar negeri.

“Oalah, saya baru pulang. Belum (tahu informasi mundurnya Mahfud dalam waktu dekat),” kata Andika kepada Tempo saat ditemui di Kawasan Jeruk Purut, Jakarta Selatan, Ahad, 28 Januari 2024.

Sementara itu, Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP Deddy Yevri Hanteru Sitorus membenarkan informasi bahwa Mahfud MD akan mundur sebagai Menkopolhukam. Ia menyebut Mahfud akan mundur sebelum pemilihan presiden atau Pilpres pada 14 Februari 2024.

“Setahu saya dia (Mahfud MD) pasti mundur. Waktunya kapan, harusnya filling saya sebelum 14 Februari,” kata Deddy kepada Tempo saat ditemui di Kawasan Cikini, Jakarta Pusat, pada Kamis, 25 Januari 2024.

Menurut Deddy, pembicaraan Mahfud bakal mundur sudah lama dibicarakan oleh Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud dengan PDIP. Namun, dia menyebut Mahfud urung untuk mundur karena tidak dilarang dalam UU.

Advertising
Advertising

Sementara itu, Deputi Politik 5.0 TPN Ganjar-Mahfud, Andi Widjajanto, juga memastikan Mahfud akan mundur dari Kabinet Indonesia Maju. Menurut Andi, Mahfud belum mundur karena ada dua pertimbangan strategis di Kemenkopolhukam, tetapi hal itu telah dievaluasi.

“Tapi momentum yang ada, situasi yang ada sekarang, membuat Pak Mahfud mengevaluasi (dua hal strategis). Sudah berbicara dengan Mas Ganjar di pagi, hari di hari debat empat (cawapres pada Ahad, 21 Januari kemarin), dan di situ sudah disepakati Pak Mahfud pasti mundur, tinggal sekarang bagaimana menyiapkan transisi di Kemenko Polhukam, lalu kemudian menyampaikannya kepada Bapak Presiden dengan ketatanegaraan dan tata krama yang sepantasnya. Tapi pak Mahfud pasti akan mundur,” kata Andi di Media Center TPN Ganjar-Mahfud, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis.

Kemudian, Deddy yang juga Sekretaris Tim Koordinasi Relawan TPN Ganjar-Mahfud itu menyebut keinginan Mahfud untuk mundur muncul kembali setelah langkah Presiden Joko Widodo atau Jokowi menunjukkan ketidaknetralan dalam Pilpres 2024. “Sudah lama menjadi pembicaraan Pak Mahfud sudah mundur, bahkan ketika dicalonkan menjadi Wapres diskusi tentang itu sudah muncul. Tetapi kita melihat UU tidak melarang, tidak ada komplikasi seperti sekarang. Kita ingin bilang bersama pemerintah kalau diberikan amanah sampai akhir,” kata Deddy.

Sementara itu, Deddy mengatakan kalau Mahfud juga mempertimbangkan kondisi pemerintahan sebelum pihaknya mundur. Menurut dia, mundurnya Mahfud juga bukan dilatarbelakangi karena kontestasi pemilihan presiden.

“Karena bukan hanya pemilu, tapi bangunan pemerintahan. Kita juga tidak ingin menyulut api mundurnya ramai-ramai menteri-menteri atas tidak setuju langkah politik Jokowi belakangan ini sebagai bapaknya Gibran,” kata Deddy.

Mahfud MD sendiri sudah menyatakan ia siap mundur. Ia belum memastikan waktunya, namun ia menyenbut akan mundur di waktu yang tepat.

Pilihan Editor: Mahfud Md Bilang Memperjualkan Kebenaran Itu Dilarang

Berita terkait

RUU MK Dibahas Diam-diam: Berikut Tanggapan Pedas Ketua MKMK, Mantan Ketua MK, hingga Mahfud MD

23 jam lalu

RUU MK Dibahas Diam-diam: Berikut Tanggapan Pedas Ketua MKMK, Mantan Ketua MK, hingga Mahfud MD

Pengesahan RUU MK di tahap I menimbulkan polemik. Sebab, selain dianggap dibahas diam-diam, bisa melemahkan independensi MK. Apa kata Ketua MKMK?

Baca Selengkapnya

Alasan Demokrat Tolak Usulan Politik Uang Dilegalkan dalam Pilkada 2024

1 hari lalu

Alasan Demokrat Tolak Usulan Politik Uang Dilegalkan dalam Pilkada 2024

Partai Demokrat menolak usulan agae politik uang atau money politics dilegalkan pada Pemilihan Kepala Daerah alias Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Ketua KPU Disanksi Kebocoran Data, Begini Posisi Perkaranya

2 hari lalu

Ketua KPU Disanksi Kebocoran Data, Begini Posisi Perkaranya

DKPP memutuskan menjatuhkan sanksi berupa peringatan kepada ketua dan jajaran Komisi Pemilihan Umum (KPU) atas gugatan DPT yang diduga bocor.

Baca Selengkapnya

Politikus PDIP Bilang Usulan Melegalkan Money Politics Pernyataan Sarkasme

2 hari lalu

Politikus PDIP Bilang Usulan Melegalkan Money Politics Pernyataan Sarkasme

Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDIP, Hugua, meminta KPU melegalkan praktik money politics saat pemilu lewat PKPU.

Baca Selengkapnya

Bawaslu Ungkap Alasan Caleg Terpilih Harus Mundur Jika Maju pada Pilkada 2024

2 hari lalu

Bawaslu Ungkap Alasan Caleg Terpilih Harus Mundur Jika Maju pada Pilkada 2024

Bawaslu menyatakan PKPU tentang pencalonan diperlukan untuk menghindari sengketa pada proses Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Tolak Revisi UU Penyiaran, Mahfud Md Bilang Tugas Media Justru Lakukan Investigasi

3 hari lalu

Tolak Revisi UU Penyiaran, Mahfud Md Bilang Tugas Media Justru Lakukan Investigasi

Mahfud Md berujar pelarangan melakukan dan menyiarkan hasil investigasi untuk media sama saja seperti melarang peneliti melakukan riset.

Baca Selengkapnya

Mahfud Md Sebut Revisi UU Penyiaran Keblinger: Tugas Media Itu Investigasi, Kok Dilarang?

3 hari lalu

Mahfud Md Sebut Revisi UU Penyiaran Keblinger: Tugas Media Itu Investigasi, Kok Dilarang?

Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md mengkritisi rencana DPR RI untuk merevisi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran atau UU Penyiaran. Mahfud mengatakan aturan-aturan diusulkan dalam revisi undang-undang tersebut keblinger atau sesat.

Baca Selengkapnya

Mahfud Md Sebut RUU MK Mengganggu Independensi Hakim

3 hari lalu

Mahfud Md Sebut RUU MK Mengganggu Independensi Hakim

Mantan Menko Polhukam, Mahfud Md, mengungkapkan bahwa revisi Undang-undang Mahkamah Konstitusi mengganggu independensi hakim.

Baca Selengkapnya

Penjelasan Mahfud Md Soal RUU MK yang Dia Sebut Kini Tak Lagi Jadi Ancaman

3 hari lalu

Penjelasan Mahfud Md Soal RUU MK yang Dia Sebut Kini Tak Lagi Jadi Ancaman

Mantan Menko Polhukam Mahfud MD menanggapi RUU MK yang baru saja diterima Menko Hadi Tjahjanto di tingkat Panja. Padahal, RUU tersebut sempat ditolak Mahfud.

Baca Selengkapnya

KPU Klaim Kecurangan Pengurangan Suara PAN di Yahukimo 3 Tidak Terbukti

3 hari lalu

KPU Klaim Kecurangan Pengurangan Suara PAN di Yahukimo 3 Tidak Terbukti

Menurut KPU, dalil yang diajukan PAN soal kehilangan suara pada saat rekapitulasi tingkat kabupaten tidak didukung oleh alat bukti yang sah.

Baca Selengkapnya