Istana Tampik Isu Ada Ketidaknyamanan dalam Kabinet Jokowi

Reporter

Daniel A. Fajri

Editor

Juli Hantoro

Senin, 22 Januari 2024 15:58 WIB

Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana saat ditemui di kantor Kementerian Sekretaris Negara pada Rabu, 6 Desember 2023. TEMPO/Daniel A. Fajri

TEMPO.CO, Jakarta - Istana menampik isu ada ketidaknyamanan dalam kabinet Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Koordinator Staf khusus Presiden Ari Dwipayana mengklaim para menteri dapat menyampingkan perbedaan politik di tengah panas persaingan dalam pemilu 2024.

“Perbedaan politik tidak dibahas (dalam rapat kabinet). Itu tidak jadi hal yang mengganggu suasana kerja yang terjadi. Nyaman-nyaman saja,” kata Ari saat ditemui di Gedung Kementerian Sekretariat Negara, Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, pada Senin, 22 Januari 2024.

Ari mengatakan sekarang semua menteri di Kabinet Indonesia Maju fokus bekerja untuk membantu Jokowi dalam penyelenggaraan pemerintahan. "Suasananya, suasana kerja," katanya.

Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Hasto Kristiyanto dalam keterangan tertulis, Sabtu, 20 Januari 2024, menyebut telah mendengar kabar ada menteri yang tidak lagi nyaman berada dalam kabinet pemerintahan Jokowi-Ma'ruf karena persaingan pemilu. Hasto tidak merinci siapa saja sosok menteri yang dimaksud. Dalam pemilihan presiden, dua menteri seperti Prabowo Subianto dan Mahfud Md bersaing dalam dua kubu berbeda.

Walau menyebut ada ketidaknyamanan, Hasto mengatakan seluruh menteri yang berasal dari kader PDIP bakal tetap bertahan di kabinet. “Seluruh menteri dari PDIP harus membedakan mana tanggung jawab bagi negara, bagi rakyat, itu jauh dikedepankan daripada sekedar kontestasi," katanya dalam keterangan tertulis yang sama.

Advertising
Advertising

Selain ketidaknyamanan dari kabinet – belakangan isu sejumlah menteri di kabinet Jokowi akan mundur, termasuk Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono mencuat.

Ekonom senior Universitas Indonesia (UI) Faisal Basri melontarkan kabar ini dalam suatu diskusi bertajuk Political Economic Outlook 2024 yang kemudian diunggah di akun YouTube Progresif Idn pada Senin, 15 Januari 2024. Dalam kesempatan terpisah di program televisi, Faisal menyebut 15 menteri akan mundur dari kabinet, termasuk dari PDIP.

Faisal Basri dalam diskusi menyerukan untuk membujuk Sri Mulyani, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, dan menteri-menteri lain untuk mundur dari kabinet Jokowi. Ajakan itu dilontarkan Faisal karena menilai kinerja pemerintahan Jokowi buruk.

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menyebut isu mundurnya 15 menteri dari Kabinet Jokowi sebagai upaya menggoyang pemerintahan. “Di ruangan sidang kabinet semua berjalan happy-happy saja, tidak ada masalah komunikasi, tidak ada muncul emosi yang aneh-aneh,” kata Moeldoko di gedung Bina Graha Jakarta, Kompleks Istana Presiden, pada Jumat 19 Januari 2024.

Sementara Jokowi mempertanyakan isu mundurnya sejumlah menteri dari Kabinet Indonesia Maju. Presiden menegaskan bahwa kabinet yang dipimpinnya tetap bekerja sebagaimana biasanya, termasuk mengikuti rapat.

“Menteri tiap hari kita ratas, tiap hari kita rapat terbatas, tiap hari kita rapat internal, tiap hari dengan semua menteri, atau dengan sebagian menteri,” ujar Presiden dalam keterangannya di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Sabtu, 20 Januari 2024.


Pilihan Editor: Sri Mulyani soal Isu Mundur dari Kabinet Jokowi: Saya Bekerja Aja

Berita terkait

Terkini: Jokowi Sampai Pimpin Rapat Khusus Sebelum Permendag 36/2023 Terbit, Pabrik Smelter Nikel Meledak Lagi Kali Ini Milik PT KFI

18 menit lalu

Terkini: Jokowi Sampai Pimpin Rapat Khusus Sebelum Permendag 36/2023 Terbit, Pabrik Smelter Nikel Meledak Lagi Kali Ini Milik PT KFI

Presiden Jokowi sampai memimpin rapat khusus sebelum diterbitkannya revisi ketiga Peraturan Menteri Perdagangan atau Permendag 36/2023.

Baca Selengkapnya

9 Mantan Komisioner KPK Kirim Surat ke Jokowi soal Kriteria Pansel KPK

1 jam lalu

9 Mantan Komisioner KPK Kirim Surat ke Jokowi soal Kriteria Pansel KPK

Pemilihan Pansel KPK patut menjadi perhatian karena mereka bertugas mencari figur-figur komisioner dan Dewan Pengawas KPK mendatang.

Baca Selengkapnya

Pemerintah Klaim Pembebasan Lahan untuk IKN Tidak Terburu-buru dan Melanggar HAM: Semua Diganti

1 jam lalu

Pemerintah Klaim Pembebasan Lahan untuk IKN Tidak Terburu-buru dan Melanggar HAM: Semua Diganti

Pemerintah akan menggusur warga di area 2.086 hektare lahan untuk proyek IKN. Ganti rugi dan tempat relokasi disiapkan.

Baca Selengkapnya

Pansel KPK Tuai Perhatian dari Sejumlah Kalangan, Istana dan DPR Beri Respons

2 jam lalu

Pansel KPK Tuai Perhatian dari Sejumlah Kalangan, Istana dan DPR Beri Respons

Pembentukan Pansel Capim KPK menuai perhatian dari sejumlah kalangan. Pihak Istana dan DPR beri respons ini.

Baca Selengkapnya

Jokowi Sampai Pimpin Rapat Revisi Ketiga Permendag 36/2023, Ada Apa?

2 jam lalu

Jokowi Sampai Pimpin Rapat Revisi Ketiga Permendag 36/2023, Ada Apa?

Presiden Jokowi memimpin rapat khusus sebelum diterbitkannya revisi ketiga Permendag 36/2023tentang larangan pembatasan barang impor.

Baca Selengkapnya

Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDIP, Pengamat Sebut Hukuman Politik

7 jam lalu

Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDIP, Pengamat Sebut Hukuman Politik

Djarot mengatakan Jokowi dan Ma'ruf tidak diundang ke Rakernas PDIP lantaran keduanya sedang sibuk dan menyibukkan diri.

Baca Selengkapnya

Jokowi Revisi Aturan Impor agar Ribuan Kontainer Barang Tak Menumpuk di Pelabuhan, Ini Poin-poin Ketentuannya

7 jam lalu

Jokowi Revisi Aturan Impor agar Ribuan Kontainer Barang Tak Menumpuk di Pelabuhan, Ini Poin-poin Ketentuannya

Menteri Airlangga mengatakan ada beberapa poin dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 8 Tahun 2024 yang direvisi oleh Peresiden Jokowi. Apa saja?

Baca Selengkapnya

Bos BPJS Kesehatan soal Penerapan Perbedaan Kelas Saat Ini: Mau-maunya Rumah Sakit Sendiri

8 jam lalu

Bos BPJS Kesehatan soal Penerapan Perbedaan Kelas Saat Ini: Mau-maunya Rumah Sakit Sendiri

Dirut BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti menjelaskan empat pengertian dari KRIS yang masih dibahas bersama dengan DPR dan lembaga terkait.

Baca Selengkapnya

Reaksi Istana hingga KSP Soal PDIP Tak Undang Jokowi dan Ma'ruf Amin ke Rakernas

8 jam lalu

Reaksi Istana hingga KSP Soal PDIP Tak Undang Jokowi dan Ma'ruf Amin ke Rakernas

Ali Ngabalin mengatakan Presiden Jokowi disibukkan dengan seabrek jadwal.

Baca Selengkapnya

Bahas RUU Kementerian Negara Bersama Pemerintah, DPR Tunggu Surpres Jokowi

15 jam lalu

Bahas RUU Kementerian Negara Bersama Pemerintah, DPR Tunggu Surpres Jokowi

Baleg DPR siapa menteri yang ditunjuk presiden untuk membahas RUU Kementerian Negara.

Baca Selengkapnya