TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY meyakini calon presiden Prabowo Subianto dapat lebih memajukan sektor pertahanan dan keamanan serta kerja sama internasional jika terpilih.

"Sejumlah agenda perjuangan Partai Demokrat lima tahun ke depan di bidang pertahanan, keamanan dan kerjasama internasional insya allah akan lebih mudah diwujudkan, jika Bapak Prabowo Subianto terpilih sebagai Presiden Indonesia pada Pemilu 2024 mendatang," kata AHY saat menghadiri kampanye Partai Demokrat dan bertemu dengan berbagai elemen masyarakat di Yogyakarta Kamis sore 18 Januari 2024.

AHY meyakini persoalan masa depan terkait pertahanan Indonesia ke depan diyakini bisa dituntaskan capres Prabowo Subianto yang berlatar belakang militer.

"Kami yakin, Pak Prabowo selaku mantan prajurit TNI, dan kini mengemban tugas sebagai Menteri
Pertahanan, lebih memahami kehidupan prajurit dan menguasai persoalan pertahanan keamanan," kata dia.

"Pak Prabowo juga memahami persoalan geopolitik dan upaya menjaga perdamaian dan keamanan internasional," imbuh dia.

Partai Demokrat, kata AHY, selaku pengusung Prabowo juga berjanji memperjuangkan sejumlah kebijakan untuk meningkatkan pertahanan dan keamanan.

AHY menuturkan Indonesia perlu terus meningkatkan postur pertahanan negara, dengan membangun TNI menjadi angkatan bersenjata berkelas dunia, profesional, modern dan adaptif. Sehingga disegani negara lain.

AHY pun mengutip doktrin militer yang mengajarkan Si Vis Pacem Para Bellum. Yang artinya, jika menginginkan damai, maka negara harus selalu bersiap untuk berperang.

"Ini langkah antisipasi dan mitigasi, untuk mengurangi risiko yang lebih besar," kata dia.

"Kami akan terus mendorong TNI dalam mematangkan blue print transformasi dan modernisasi TNI, baik jangka pendek, menengah maupun panjang, sebagai acuan dalam membangun kapasitas pertahanan yang berkelas dunia."

Selanjutnya penguatan profesionalitas TNI...

<!--more-->

Dengan cetak biru pertahanan nasional, setiap rupiah yang dibelanjakan pemerintah dalam sejumlah program pertahanan, AHY meyakini akan benar-benar berdampak langsung pada penguatan profesionalitas TNI sebagai tentara modern.

"Partai Demokrat berkomitmen untuk memastikan adanya alokasi anggaran pertahanan yang cukup dan proporsional guna memenuhi kebutuhan pertahanan negara, sesuai dengan kemampuan keuangan negara," kata dia.

Dalam bidang pertahanan, AHY mengatakan partainya mengusung prinsip People First. Yang artinya manusia atau prajuritlah yang menentukan. "The man behind the gun, kemampuan militer suatu negara, akan ditentukan oleh prajurit yang menggunakan senjata tersebut," kata dia.

"Jadi bukan semata-mata (TNI unggul) oleh senjatanya, bagi kami, setiap personel TNI adalah aset bangsa, maka pengembangan dan pembinaan karier prajurit perlu mengedepankan merit system serta kepemimpinan yang bijak dan berorientasi pada kepentingan organisasi," kata dia.

Sedangkan untuk Polri, AHY mengatakan harus terus ditingkatkan kapasitasnya, peralatannya, dan sumberdaya manusianya. Caranya, Polri harus dibangun menjadi institusi yang profesional, responsif, netral dan imparsial.

"Kita akan terus mendukung reformasi Polri sebagai institusi yang lebih mengayomi dan melayani masyarakat, melaksanakan tugas penegakan hukum dan menjaga keamanan serta ketertiban masyarakat," ujarnya.

Menurut AHY, Indonesia perlu memperbesar peran TNI dan Polri dalam upaya menjaga
perdamaian dunia.

"Indonesia perlu terus meningkatkan kapasitas diplomasi dan kerjasama dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa termasuk Departemen Operasi Pemelihara Perdamaian PBB," kata dia.

Maka modernisasi peralatan TNI dan Polri juga perlu peningkatan kesejahteraan prajurit dan keluarganya. Menurut AHY, Partai Demokrat akan terus memperjuangkan kenaikan gaji dan berbagai tunjangan yang layak termasuk para veteran dan pensiunan.

Ia juga menyebut persoalan perumahan bagi prajurit TNI dan Polri juga perlu mendapatkan perhatian serius.

AHY menyatakan hal-hal bidang pertahanan keamanan yang akan diperjuangkan itu bukan hanya sekadar janji. Sebab, kata dia, sejumlah rencana kebijakan itu juga pernah dilakukan di 10 tahun masa pemerintahan Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono atau SBY yang kini menjabat Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat.

AHY pun mencontohkan sejumlah kebijakan SBY dalam memperkuat sektor pertahanan dan keamanan.

Seperti, di awal pemerintahan Presiden SBY, embargo militer dunia internasional terhadap Indonesia yang berlangsung selama 12 tahun dapat diakhiri.

Selain itu, kata dia, di masa SBY telah digagas kebijakan MEF atau Minimum Essential Force; sebagai terobosan untuk percepatan peningkatan kapasitas pertahanan.

"Karena alhamdulillah ekonomi kita kuat ketika itu, kita memiliki ruang fiskal yang cukup untuk melakukan pengadaan Alutsista dan langkah-langkah modernisasi TNI dan Polri lainnya," kata dia.

AHY mengatakan saat pemerintahan SBY, pemerintah juga bisa meyakinkan sejumlah negara penjual, bahwa Indonesia mampu dan layak menggunakan weapon system mutakhir ini.

"Kita juga mampu mendapatkan kepercayaan bahwa Alutsista modern tersebut tidak akan disalahgunakan, sebab, tidak sedikit negara yang punya uang, tapi tidak dipercaya negara produsennya untuk memiliki Alutsista berteknologi tinggi ini," kata dia.

Untuk memperkuat Angkatan Darat, kata AHY, di masa SBY tak hanya mengadakan ratusan kendaraan tempur.

"Untuk pertama kalinya, kita memiliki Main Battle Tank, atau tank Kavaleri dengan kapasitas di atas 60 ton, MBT yang dibeli adalah Leopard, buatan Jerman," kata dia.

Selain itu, kata AHY, saat itu kita juga membeli tank Marder Infanteri Mekanis, heli serang Apache buatan Amerika Serikat hingga ratusan senjata artileri dan peluru kendali.

Untuk memperkuat Angkatan Laut, pemerintahan SBY kala itu juga mengadakan sejumlah kapal selam yang selama lebih dari 30 tahun tidak pernah diperbaharui.

"Saat itu (pemerintahan SBY) juga membeli puluhan kapal perang permukaan, jenis Fregat, Korvet, dan kapal cepat rudal," kata dia

Pilihan Editor: Viral Video Kepala Disdik Kota Medan Ajak Kepsek Pilih Prabowo, NasDem: Apa yang Disampaikan Itu Terlalu Vulgar