Mahfud Md Tak Pernah Bahas Mundur dari Kabinet dengan Sri Mulyani

Kamis, 18 Januari 2024 11:37 WIB

Menko Polhukam, Mahfud MD usai memberikan keterangan soal Satgas TPPU Rp349 Triliun Berakhir di kantor Kementrian Kordinator Bidang Hukum dan Keamanan Republik Indonesia, Jakarta, Rabu, 17 Januari 2024. Dalam keteranganya, Mahfud mengumumkan secara resmi bahwa masa tugas dari Satuan Tugas Tindak Pidana Pencucian Uang telah berahir, dan Satgas TPPU telah menangani ratusan surat laporan dan dibahas dengan sistematis oleh 12 angota ahli. TEMPO/ Febri Angga Palguna. TEMPO/ Febri Angga Palguna

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md mengatakan tidak mengetahui isu mundurnya Menteri Keuangan Sri Mulyani dari Kabinet Presiden Joko Widodo atau Jokowi. “Enggak pernah bicara begitu dengan Bu Sri Mulyani,” katanya ditemui usai pelantikan pejabat negara di Kompleks Istana Presiden, Jakarta, pada Kamis, 18 Januari 2024.

Isu Sri Mulyani mundur dari kabinet mencuat setelah Ekonom senior Universitas Indonesia (UI) Faisal Basri menyatakan telah mendengar kabar tersebut. Faisal mengatakan ini dalam acara Political Economic Outlook 2024 yang diunggah di akun YouTube Progresif Idn pada Senin, 15 Januari 2024.

Faisal Basri juga mengajak masyarakat untuk membujuk mantan Managing Director World Bank itu, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, dan menteri-menteri lain untuk mundur dari kabinet Jokowi.

Ajakan itu dilontarkan Faisal karena menilai kinerja pemerintahan Jokowi buruk. Faisal menyoroti sejumlah mega proyek, seperti Ibu Kota Nusantara (IKN) dan kereta cepat. "Bikin macam-macam itu duitnya enggak ada, dengan cara apa dong jadinya? Utang. Utang sekarang Rp 8 kuadriliun," ujar Faisal.

Dalam diskusi itu, Faisal Basri juga menilai Jokowi terkesan berpihak kepada pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut dua Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Seperti yang diketahui, Gibran adalah putra sulung Jokowi.

Advertising
Advertising

Faisal menyebut, mundurnya sejumlah menteri bisa sangat berdampak. "Itu efeknya akan dahsyat secara moral," ujarnya.

Staf Khusus Menteri Keuangan, Yustinus Prastowo, sempat membantah kabar isu Sri Mulyani Mundur, yang juga viral di media sosial. Melalui unggahannya di media sosial X, Yustinus memastikan Sri Mulyani tak pernah menyatakan mundur dari jabatannya.

"Beredar poster ini. Kami pastikan HOAX," ujar Prastowo dalam akun X resminya @prastow pada Jumat lalu, 5 Januari 2024. "Sampai saat ini Ibu Sri Mulyani tetap menjalankan tugas menjaga keuangan negara dg penuh tanggung jawab," ujarnya.

Pilihan Editor: Mahfud Md soal Peretasan Akun Instagram: Kayaknya Orang Main-main

Berita terkait

Yusril Sebut Adanya Kader di Eksekutif Bisa Bantu Dongkrak Suara di Pemilu Berikutnya

56 menit lalu

Yusril Sebut Adanya Kader di Eksekutif Bisa Bantu Dongkrak Suara di Pemilu Berikutnya

Yusril mengatakan perlu strategi yang jitu untuk menempatkan kadernya sebagai kepala daerah dan kabinet untuk dongkrak suara di pemilu berikutnya

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani: Masalah Impor Tidak Hanya Tanggung Jawab Bea Cukai

1 jam lalu

Sri Mulyani: Masalah Impor Tidak Hanya Tanggung Jawab Bea Cukai

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan persoalan impor tidak hanya tanggung jawab Dirjen Bea Cukai.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani dan Airlangga Bebaskan Kontainer yang Tertahan Perizinan Impor

1 jam lalu

Sri Mulyani dan Airlangga Bebaskan Kontainer yang Tertahan Perizinan Impor

Menteri Sri Mulyani dan Airlangga Hartarto melepaskan belasan kontainer yang sempat tertahan persoalan perizinan impor.

Baca Selengkapnya

Terkini: Jokowi Sampai Pimpin Rapat Khusus Sebelum Permendag 36/2023 Terbit, Pabrik Smelter Nikel Meledak Lagi Kali Ini Milik PT KFI

2 jam lalu

Terkini: Jokowi Sampai Pimpin Rapat Khusus Sebelum Permendag 36/2023 Terbit, Pabrik Smelter Nikel Meledak Lagi Kali Ini Milik PT KFI

Presiden Jokowi sampai memimpin rapat khusus sebelum diterbitkannya revisi ketiga Peraturan Menteri Perdagangan atau Permendag 36/2023.

Baca Selengkapnya

9 Mantan Komisioner KPK Kirim Surat ke Jokowi soal Kriteria Pansel KPK

3 jam lalu

9 Mantan Komisioner KPK Kirim Surat ke Jokowi soal Kriteria Pansel KPK

Pemilihan Pansel KPK patut menjadi perhatian karena mereka bertugas mencari figur-figur komisioner dan Dewan Pengawas KPK mendatang.

Baca Selengkapnya

Pemerintah Klaim Pembebasan Lahan untuk IKN Tidak Terburu-buru dan Melanggar HAM: Semua Diganti

4 jam lalu

Pemerintah Klaim Pembebasan Lahan untuk IKN Tidak Terburu-buru dan Melanggar HAM: Semua Diganti

Pemerintah akan menggusur warga di area 2.086 hektare lahan untuk proyek IKN. Ganti rugi dan tempat relokasi disiapkan.

Baca Selengkapnya

Pansel KPK Tuai Perhatian dari Sejumlah Kalangan, Istana dan DPR Beri Respons

4 jam lalu

Pansel KPK Tuai Perhatian dari Sejumlah Kalangan, Istana dan DPR Beri Respons

Pembentukan Pansel Capim KPK menuai perhatian dari sejumlah kalangan. Pihak Istana dan DPR beri respons ini.

Baca Selengkapnya

Jokowi Sampai Pimpin Rapat Revisi Ketiga Permendag 36/2023, Ada Apa?

4 jam lalu

Jokowi Sampai Pimpin Rapat Revisi Ketiga Permendag 36/2023, Ada Apa?

Presiden Jokowi memimpin rapat khusus sebelum diterbitkannya revisi ketiga Permendag 36/2023tentang larangan pembatasan barang impor.

Baca Selengkapnya

Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDIP, Pengamat Sebut Hukuman Politik

9 jam lalu

Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDIP, Pengamat Sebut Hukuman Politik

Djarot mengatakan Jokowi dan Ma'ruf tidak diundang ke Rakernas PDIP lantaran keduanya sedang sibuk dan menyibukkan diri.

Baca Selengkapnya

Jokowi Revisi Aturan Impor agar Ribuan Kontainer Barang Tak Menumpuk di Pelabuhan, Ini Poin-poin Ketentuannya

9 jam lalu

Jokowi Revisi Aturan Impor agar Ribuan Kontainer Barang Tak Menumpuk di Pelabuhan, Ini Poin-poin Ketentuannya

Menteri Airlangga mengatakan ada beberapa poin dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 8 Tahun 2024 yang direvisi oleh Peresiden Jokowi. Apa saja?

Baca Selengkapnya