Dewan Pers Ajak Ketiga Capres-Cawapres Deklarasikan Komitmen Kemerdekaan Pers

Reporter

Antara

Kamis, 18 Januari 2024 11:04 WIB

Penjabat Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu berfoto bersama dengan pengurus Dewan Pers Masa Bakti 2022-2025 usai pertemuan dengan Media membahas Kemerdekaan Pers di Aula Gedung Dewan Pers Lantai 7, Jakarta Pusat. Foto: Tika Ayu

TEMPO.CO, Jakarta - Dewan Pers mengajak tiga pasang calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) untuk mendeklarasikan komitmen pada kemerdekaan pers di Indonesia.

"Penyampaian deklarasi sebagai komitmen itu akan diselenggarakan pada 7 Februari 2024 di Hall Dewan Pers Jakarta," kata Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu di Jakarta, Rabu, 17 Januari 2024.

Ninik menjelaskan debat capres-cawapres yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) berakhir pada 4 Februari 2024. Itu merupakan debat terakhir.

Sementara deklarasi komitmen kemerdekaan pers, kata Ninik, bukanlah debat capres-cawapres. Selain itu, masyarakat pers ingin ketiga capres-cawapres bisa hadir dalam deklarasi itu.

"Bila ada yang tidak bisa hadir, masyarakat tentu akan menafsirkan dan bisa memberi penilaian atas komitmen mereka terhadap kemerdekaan pers," tegas Ninik.

Advertising
Advertising

Penegasan itu disampaikan Ninik saat pertemuan bersama tim pemenangan masing-masing pasangan calon di Gedung Dewan Pers, Jakarta.

Sementara itu, Ketua Panitia Deklarasi Totok Suryanto menjelaskan pemilihan tanggal 7 Februari sudah melalui pertimbangan matang, agar tidak mengganggu sisa masa kampanye ketiga pasangan capres-cawapres.

"Kami cuma minta waktu satu jam saja untuk ketiga pasangan calon. Kami yakin ketiga capres-cawapres tidak keberatan dan punya komitmen tinggi terhadap kemerdekaan dan kualitas pers nasional," tutur anggota Dewan Pers itu.

Pers, kata Totok, memiliki posisi strategis dalam konstelasi politik nasional. Apalagi, pers merupakan pilar keempat demokrasi. Indeks kemerdekaan pers (IKP) nasional pun ikut mempengaruhi tingkat demokrasi suatu negara.

Tentang permintaan beberapa pihak agar pada acara itu Dewan Pers juga sekaligus menggelar debat capres-cawapres seputar pers, Totok tidak bisa memenuhi hal itu.

Dalam pandangan dia, Dewan Pers haruslah bersikap netral dan tidak boleh bermain politik secara langsung. Dia khawatir, jika ada debat, maka akan bisa tergiring pada opini seolah Dewan Pers berperan mengarahkan pilihan pada pasangan calon tertentu.

Selain itu, terdapat 11 konstituen yang akan menerima komitmen deklarasi capres-cawapres untuk kemerdekaan pers.

Dewan Pers juga akan mengundang para pimpinan media massa dan tokoh-tokoh pers. Ia berharap tokoh pers ikut menjadi saksi komitmen para pasangan calon presiden-wapres.

"Kapolri dan panglima TNI juga kami undang. Kedua institusi itu sudah berkomitmen menjaga netralitasnya dalam pemilu. Beliau berdua juga sudah memastikan untuk bisa hadir di acara kami," ujar Totok.

Pilihan Editor: Dewan Pers Anggap Revisi Kedua UU ITE Ancam Kebebasan Pers

Berita terkait

Dosen Ilmu Komunikasi Universitas Udayana Kritik RUU Penyiaran: Harus Ada Sensitivitas Kemerdekaan Pers

23 jam lalu

Dosen Ilmu Komunikasi Universitas Udayana Kritik RUU Penyiaran: Harus Ada Sensitivitas Kemerdekaan Pers

Menanggapi RUU Penyiaran inisiatif DPR tersebut, Amanda mengungkapkan terdapat beberapa pasal yang bertentangan dengan UU 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Baca Selengkapnya

Ragam Pendapat Soal Implikasi RUU Penyiaran terhadap Kebebasan Pers

1 hari lalu

Ragam Pendapat Soal Implikasi RUU Penyiaran terhadap Kebebasan Pers

Pakar mengingatkan konsekuensi hukum dari RUU Penyiaran, yang dapat meningkatkan risiko kriminalisasi terhadap jurnalis.

Baca Selengkapnya

Draf Revisi UU Penyiaran Tuai Kritik, Komisi I DPR Buka Ruang Masukan dari Publik

1 hari lalu

Draf Revisi UU Penyiaran Tuai Kritik, Komisi I DPR Buka Ruang Masukan dari Publik

Komisi I DPR RI membuka ruang seluas-luasnya bagi masukan dari publik dalam pembahasan revisi UU Penyiaran

Baca Selengkapnya

Tanggapi RUU Penyiaran, Pakar Media Unair Singgung Peran KPI dan Dewan Pers

1 hari lalu

Tanggapi RUU Penyiaran, Pakar Media Unair Singgung Peran KPI dan Dewan Pers

RUU Penyiaran disarankan mendukung ekosistem digital dan tidak menghambat penyebaran informasi.

Baca Selengkapnya

Hujan Kritik RUU Penyiaran, Akademisi Ingatkan Potensi Kriminalisasi Pers

2 hari lalu

Hujan Kritik RUU Penyiaran, Akademisi Ingatkan Potensi Kriminalisasi Pers

Sejumlah Pasal dalam RUU Penyiaran, yang dinilai membungkam pers, berpotensi memudahkan pemerintah untuk membatasi produk jurnalistik.

Baca Selengkapnya

Komunitas Pers Ramai-ramai Tolak RUU Penyiaran: Ini Kata AMSI, AJI, IJTI, PWI, dan Konstituen Dewan Pers Lain

2 hari lalu

Komunitas Pers Ramai-ramai Tolak RUU Penyiaran: Ini Kata AMSI, AJI, IJTI, PWI, dan Konstituen Dewan Pers Lain

Konstituen Dewan Pers ramai-ramai tolak RUU Penyiaran yang bisa mengekang kemerdekaan pers. Apa kata AJI, PWI, IJTI, AMSI dan lainnya?

Baca Selengkapnya

Dewan Pers Tegas Tolak RUU Penyiaran, Ini 7 Poin Catatannya

2 hari lalu

Dewan Pers Tegas Tolak RUU Penyiaran, Ini 7 Poin Catatannya

Dewan Pers menolak draf RUU Penyiaran. Berikut 7 poin lengkap catatan penilakannya.

Baca Selengkapnya

Komisi I DPR Pastikan Akan Bahas RUU Penyiaran dengan Dewan Pers

3 hari lalu

Komisi I DPR Pastikan Akan Bahas RUU Penyiaran dengan Dewan Pers

DPR sebut saat ini RUU Penyiaran masih dalam bentuk draf dan belum sampai ke pembahasan. Terlalu dini untuk kritik pasal-pasal yang dimuat.

Baca Selengkapnya

Komisi I DPR Pastikan UU Pers Masuk Konsideran draf RUU Penyiaran

3 hari lalu

Komisi I DPR Pastikan UU Pers Masuk Konsideran draf RUU Penyiaran

DPR membantah pembahasan draf revisi Undang-Undang Penyiaran atau RUU Penyiaran tidak memasukkan UU Pers sebagai konsideran.

Baca Selengkapnya

Anggota DPR Setuju Tak Ada Pembatasan dalam RUU Penyiaran, Ini Alasannya

3 hari lalu

Anggota DPR Setuju Tak Ada Pembatasan dalam RUU Penyiaran, Ini Alasannya

Politikus PKS di DPR menegaskan larangan terhadap jurnalisme investigasi di RUU penyiaran tak tepat dan akan ditentang.

Baca Selengkapnya