Dipimpin Anak Jokowi, PSI Bantah Dapat Bantuan Bakal Lolos Senayan Mudah Saat Pemilu 2024

Minggu, 14 Januari 2024 19:20 WIB

Ketua Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep (kiri) memasangkan jaket PSI kepada Ketua Umum Partai Gerindra yang juga calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto (kedua kanan) dan disaksikan Sekjen PSI Raja Juli Antoni (kanan) pada puncak perayaan HUT ke-9 PSI di Stadion Jatidiri, Semarang, Jawa Tengah, Sabtu 9 Desember 2023. Kegiatan yang diikuti ribuan simpatisan PSI se-Jawa Tengah tersebut mengusung tema Dendang Sayang PSI Menang. ANTARA FOTO/Makna Zaezar

TEMPO.CO, Yogyarta - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) membantah partainya mendapatkan bantuan atau perlakuan istimewa sehingga bakal mudah mendudukan kadernya di Senayan pada Pemilu 2024 nanti. "Sampai hari ini kami (PSI) terus berkeliling (ke masyarakat) karena merasa tidak ada jaminan (lolos ke Senayan)," kata Sekjen PSI Raja Juli Antoni di Yogyakarta Minggu 14 Januari 2024.

Meskipun saat ini PSI memiliki Ketua Umum Kaesang Pangarep yang juga anak bungsu Presiden Joko Widodo atau Jokowi, Juli menyatakan tak ada satu pun yang bisa memastikan PSI bakal mencapai ambang batas parlemen empat persen dan lolos ke Senayan pada Pemilu 2024.

"Tidak ada kepastian soal (jaminan lolos ambang batas parlemen), tidak ada yang menjamin PSI masuk empat persen itu," kata Juli.

Menurut Raja Juli, jika PSI ingin lolos ambang batas parlemen, yang bisa dilakukan hanya kerja keras semua pengurus dan kader. Dari level teratas sampai terbawah.

"(Kalau bisa lolos ambang batas) empat persen itu adalah kerja keras ketua umum yang tidak pernah istirahat, kerja keras para pengurus partai, juga para caleg," ujar Juli.

Advertising
Advertising

Juli mengatakan jika ada garansi PSI akan lolos Senayan pada Pemilu 2024 nanti, maka tidak akan ada pengurus dan kader yang sampai hari ini turun ke masyarakat untuk bergerak mensosialisasikan partai itu. "Kalau beneran ada garansi lolos Senayan, ya tidur nyenyak saja kita di Jakarta," kata dia.

"Tapi sampai sekarang kan karena tidak ada satu orang pun yang bisa menggaransi itu, semua masih kerja keras," imbuhnya.

Menurut Juli, bakal sulit bagi partai partai bermain dengan garansi politik dalam iklim politik Indonesia yang sudah sangat demokratis seperti saat ini. "(Dalam pemilu) ini kan one man one vote, masyarakat di bawah yang memilih," ujarnya.

Juli pun berseloroh menanggapi isu jika PSI di bawah Kaesang telah diistimewakan dan mendapat bantuan agar lolos Senayan itu. "Ya ingin juga dibantu, tapi bagaimana, sampai hari ini kita keliling-keliling terus karena tak ada jaminan lolos Senayan," imbuh dia.

Pada Pemilu 2019 lalu, PSI gagal mengirim wakilnya ke Senayan karena perolehan suaranya belum memenuhi ambang batas parlemen atau parlementiary treshold sebanyak empat persen. Namun saat itu, PSI belum dipimpin anak Presiden Joko Widodo atau Jokowi, Kaesang Pangarep.

Pasca dipimpin Kaesang, mencuat pandangan PSI mendapat bantuan khusus pihak-pihak tertentu sehingga akan dengan mudah lolos senayan Pemilu 2024 nanti. Saat ini di DPR, hanya ada sembilan parpol yang menempatkan wakilnya karena sudah memenuhi ambang batas parlemen empat persen.

Berita terkait

Kritik PDIP Tak Undang Jokowi ke Rakernas, Noel Kutip Puisi Soekarno

14 menit lalu

Kritik PDIP Tak Undang Jokowi ke Rakernas, Noel Kutip Puisi Soekarno

Noel mengutip puisi karya Presiden Pertama RI Soekarno, untuk mengkritik PDIP yang tidak mengundang Jokowi di Rakernas

Baca Selengkapnya

Terkini: Jokowi Sampai Pimpin Rapat Khusus Sebelum Revisi Permendag 36/2023 Terbit, Pabrik Smelter Nikel Meledak Lagi Kali Ini Milik PT KFI

4 jam lalu

Terkini: Jokowi Sampai Pimpin Rapat Khusus Sebelum Revisi Permendag 36/2023 Terbit, Pabrik Smelter Nikel Meledak Lagi Kali Ini Milik PT KFI

Presiden Jokowi sampai memimpin rapat khusus sebelum diterbitkannya revisi ketiga Peraturan Menteri Perdagangan atau Permendag 36/2023.

Baca Selengkapnya

9 Mantan Komisioner KPK Kirim Surat ke Jokowi soal Kriteria Pansel KPK

4 jam lalu

9 Mantan Komisioner KPK Kirim Surat ke Jokowi soal Kriteria Pansel KPK

Pemilihan Pansel KPK patut menjadi perhatian karena mereka bertugas mencari figur-figur komisioner dan Dewan Pengawas KPK mendatang.

Baca Selengkapnya

Pansel KPK Tuai Perhatian dari Sejumlah Kalangan, Istana dan DPR Beri Respons

5 jam lalu

Pansel KPK Tuai Perhatian dari Sejumlah Kalangan, Istana dan DPR Beri Respons

Pembentukan Pansel Capim KPK menuai perhatian dari sejumlah kalangan. Pihak Istana dan DPR beri respons ini.

Baca Selengkapnya

Jokowi Sampai Pimpin Rapat Revisi Ketiga Permendag 36/2023, Ada Apa?

6 jam lalu

Jokowi Sampai Pimpin Rapat Revisi Ketiga Permendag 36/2023, Ada Apa?

Presiden Jokowi memimpin rapat khusus sebelum diterbitkannya revisi ketiga Permendag 36/2023tentang larangan pembatasan barang impor.

Baca Selengkapnya

Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDIP, Pengamat Sebut Hukuman Politik

10 jam lalu

Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDIP, Pengamat Sebut Hukuman Politik

Djarot mengatakan Jokowi dan Ma'ruf tidak diundang ke Rakernas PDIP lantaran keduanya sedang sibuk dan menyibukkan diri.

Baca Selengkapnya

Jokowi Revisi Aturan Impor agar Ribuan Kontainer Barang Tak Menumpuk di Pelabuhan, Ini Poin-poin Ketentuannya

11 jam lalu

Jokowi Revisi Aturan Impor agar Ribuan Kontainer Barang Tak Menumpuk di Pelabuhan, Ini Poin-poin Ketentuannya

Menteri Airlangga mengatakan ada beberapa poin dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 8 Tahun 2024 yang direvisi oleh Peresiden Jokowi. Apa saja?

Baca Selengkapnya

Soal Sampah Tak Kunjung Selesai, Kota Yogya dan Bantul Teken Kerjasama Disaksikan Sultan

11 jam lalu

Soal Sampah Tak Kunjung Selesai, Kota Yogya dan Bantul Teken Kerjasama Disaksikan Sultan

Persoalan sampah di Yogyakarta seolah tak kunjung usai penutupan permanen Tempat Pengelolaan Akhir (TPA) Piyungan awal Mei 2024 lalu.

Baca Selengkapnya

Bos BPJS Kesehatan soal Penerapan Perbedaan Kelas Saat Ini: Mau-maunya Rumah Sakit Sendiri

12 jam lalu

Bos BPJS Kesehatan soal Penerapan Perbedaan Kelas Saat Ini: Mau-maunya Rumah Sakit Sendiri

Dirut BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti menjelaskan empat pengertian dari KRIS yang masih dibahas bersama dengan DPR dan lembaga terkait.

Baca Selengkapnya

Reaksi Istana hingga KSP Soal PDIP Tak Undang Jokowi dan Ma'ruf Amin ke Rakernas

12 jam lalu

Reaksi Istana hingga KSP Soal PDIP Tak Undang Jokowi dan Ma'ruf Amin ke Rakernas

Ali Ngabalin mengatakan Presiden Jokowi disibukkan dengan seabrek jadwal.

Baca Selengkapnya