Prabowo Tak Masalah Ada Oposisi Jika Jadi Presiden: Asal Cinta Tanah Air

Kamis, 28 Desember 2023 10:21 WIB

Jelang Debat Calon Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka nanti malam, Calon Presiden Prabowo Subianto mengikuti salat berjamaah di Kementerian Pertahanan, Jakarta, pada Jumat, 22 Desember 2023. Foto: Dokumentasi Tim Media Prabowo

TEMPO.CO, Jakarta - Calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto mengatakan pihaknya tak masalah ada oposisi di luar pemerintahan jika kelak terpilih sebagai presiden. Dia mengucapkan itu di hadapan ribuan relawan Gerakan Muslim Persatuan Indonesia Cinta Tanah Air atau Gempita di Sudirman Grand Ballroom, Bandung, Rabu, 27 Desember 2023.

Ketua Umum Partai Gerindra itu mengatakan, oposisi juga diperlukan di luar pemerintahan. Namun, dia berujar oposisi itu harus cinta Tanah Air. "Bersama-sama mengoreksi, cinta bangsa rakyat Indonesia, itu tujuan kita," ucapnya, dikutip dari keterangan tertulis.

Dalam kesempatan itu, Prabowo mengapresiasi pemerintahan Joko Widodo atau Jokowi yang telah mengajaknya bergabung. Padahal, dia mengatakan telah dua kali bertanding melawan mantan Wali Kota Solo itu di Pilpres 2014 dan 2019. "Tapi beliau mengajak saya bersatu untuk bersama-sama berbakti dan mengabdi kepada rakyat Indonesia," ujarnya.

Selama Jokowi memimpin, Prabowo mengklaim hanya orang buta hati yang tak mau mengakui prestasinya. Jokowi, menurutnya, berhasil membawa kemajuan dan menjaga perdamaian. Dia mengatakan Koalisi Indonesia Maju (KIM) ingin melanjutkan pembangunan bangsa yang sudah dirintis Jokowi dan presiden-presiden sebelumnya.

Dalam debat capres, calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan menyebut capres nomor urut 2, Prabowo Subianto tidak kuat menjadi oposisi pemerintahan Jokowi. Padahal, menurut dia, oposisi merupakan posisi yang terhormat sebagimana koalisi.

Advertising
Advertising

Anies mengatakan, oposisi sama penting dan terhormat dengan pemerintah. Sayangnya, dia berujar, tidak semua orang tahan menjadi oposisi. "Beliau (Prabowo) sendiri menyampaikan, bila tidak berada di dalam kekuasaan, membuat tidak dapat berbisnis,” ujar Anies dalam debat Capres di Kantor KPU RI di Jakarta, Selasa, 12 Desember 2023.

Jelang Pilpres 2024, Prabowo sempat mengatakan, beberapa perusahaan miliknya berhenti beroperasi akibat 20 tahun tidak berkuasa di pemerintahan. “Banyak aset saya, banyak pabrik saya yang mandek karena saya tidak dapat kredit. Karena saya tidak berkuasa 20 tahun,” kata dia dalam acara Mata Najwa di Universitas Gadjah Mada (UGM), Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Jumat, 22 September 2023.

Dalam catatan majalah Tempo edisi 28 Oktober 2013, penghasilan Prabowo disumbang dari posisinya sebagai komisaris atau pemilik perusahaan. Sampai di tahun itu, sedikitnya Prabowo menguasai 27 perusahaan.

Beberapa di antaranya adalah Karazanbasmunai, perusahaan minyak dan gas di Kazakhstan; Nusantara Energy Group, induk perusahaan di bidang energi; PT Tidar Kerinci Agung, perusahaan sawit; PT Jaladri Swadesi Nusantara, perusahaan perikanan ; PT Gardatama Nusantara, penyedia jasa pengamanan; dan PT Kertas Nusantara, perusahaan kertas.

Pilihan Editor: Prabowo-Gibran Memimpin di Sejumlah Survei Pasca-Debat

Berita terkait

Polisi Amankan 8 Ton Pasir Timah Ilegal, Diduga Terkait Politikus Gerindra Babel dan PT MSP

5 jam lalu

Polisi Amankan 8 Ton Pasir Timah Ilegal, Diduga Terkait Politikus Gerindra Babel dan PT MSP

Kepolisian Daerah Kepulauan Bangka Belitung atau Polda Babel berhasil mengamankan 8 ton pasir timah diduga ilegal.

Baca Selengkapnya

Jokowi Berlakukan Kelas Rawat Inap Standar BPJS Kesehatan, Rumah Sakit Diklaim Sudah Siap

5 jam lalu

Jokowi Berlakukan Kelas Rawat Inap Standar BPJS Kesehatan, Rumah Sakit Diklaim Sudah Siap

Presiden Jokowi menerapkan kelas standar untuk rawat inap pasien BPJS Kesehatan. Dirut BPJS Kesehatan klaim pihak rumah sakit sudah siap.

Baca Selengkapnya

PDIP Tolak Wacana Revisi UU Kementerian Negara untuk Era Prabowo

6 jam lalu

PDIP Tolak Wacana Revisi UU Kementerian Negara untuk Era Prabowo

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mewanti-wanti bahwa kementerian negara yang ada saat ini sebenarnya sudah mampu merepresentasikan seluruh tanggung jawab negara.

Baca Selengkapnya

Profil Nahdlatul Wathan, Organisasi Massa Islam Pertama Bangun Ekosistem di IKN

6 jam lalu

Profil Nahdlatul Wathan, Organisasi Massa Islam Pertama Bangun Ekosistem di IKN

Nahdlatul Wathan (NW) menjadi organisasi massa Islam pertama yang membangun ekosistem di Ibu Kota Nusantara (IKN). Begini profilnya?

Baca Selengkapnya

Jaksa Interogasi Pendeta Pemberi Hadiah Tas Mewah Ibu Negara Korea Selatan

7 jam lalu

Jaksa Interogasi Pendeta Pemberi Hadiah Tas Mewah Ibu Negara Korea Selatan

Kejaksaan Korea Selatan menginterogasi pendeta yang diam-diam merekam dirinya menyerahkan tas tangan mewah merk Dior kepada Ibu Negara Kim Keon Hee

Baca Selengkapnya

Pengamat Usul Kementerian Perdagangan dan Perindustrian Kembali Digabung di Pemerintahan Prabowo

7 jam lalu

Pengamat Usul Kementerian Perdagangan dan Perindustrian Kembali Digabung di Pemerintahan Prabowo

Wacana penambahan kementerian di pemerintahan Prabowo berpotensi membebani anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN)

Baca Selengkapnya

Alasan Gerindra Dukung Revisi UU Kementerian

8 jam lalu

Alasan Gerindra Dukung Revisi UU Kementerian

Wacana penambahan menteri menjadi 40 Kementerian dalam Kabinet Prabowo sedang ramai dibahas, Gerindra pun mendukung.

Baca Selengkapnya

Hasto PDIP Isyaratkan Belum Ada Momentum Tepat Pertemuan Megawati-Prabowo

8 jam lalu

Hasto PDIP Isyaratkan Belum Ada Momentum Tepat Pertemuan Megawati-Prabowo

Wacana pertemuan Prabowo-Megawati sudah dibicarakan sebelum lebaran Idulfitri pada 10 April 2024.

Baca Selengkapnya

Jokowi Beri Sinyal Bansos Beras Dilanjutkan sampai Desember 2024

9 jam lalu

Jokowi Beri Sinyal Bansos Beras Dilanjutkan sampai Desember 2024

Dalam Pilpres 2024, pemberian bansos beras oleh Jokowi dikritik lawan politik hingga kelompok sipil sebagai upaya cawe-cawe.

Baca Selengkapnya

Pansel KPK Jadi Ujian Terakhir Presiden Jokowi, Memperbaiki atau Merusak?

9 jam lalu

Pansel KPK Jadi Ujian Terakhir Presiden Jokowi, Memperbaiki atau Merusak?

Sejumlah pihak menyatakan pembentukan Pansel KPK menjadi ujian terakhir bagi pemerintahan Presiden Jokowi. Pemberantasan korupsi semakin suram?

Baca Selengkapnya