Prabowo Sindir Anies Baswedan: Lupa Pernah Jadi Gubernur karena Demokrasi

Sabtu, 16 Desember 2023 17:35 WIB

Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto saat berpidato dalam konsolidasi Kopi Pagi di SICC, Kabupaten Bogor, Sabtu 16 Desember 2023. ANTARA/Linna Susanti

TEMPO.CO, Jakarta - Calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto menyinggung seseorang yang lupa pernah menjadi gubernur melalui proses demokrasi. Dalam debat capres, mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengkritik proses demokrasi yang tidak dipercayai rakyat.

Prabowo mengakui demokrasi di Indonesia memiliki banyak kekurangan. Namun, dia mengatakan demokrasi tetap berjalan. "Ada yang menjadi gubernur lupa karena demokrasi," ucapnya di hadapan relawan Kopi Pagi, seperti dipantau melalui kanal YouTube Total Politik Sabtu 16 Desember 2023.

Menjadi gubernur, menurut Prabowo, merupakan bukti demokrasi berjalan. "Yang usung oposisi lagi," ujar Ketua Umum Partai Gerindra itu. Dia mengatakan pihaknya terpaksa menyindir seseorang. Dia lalu meminta persetujuan relawan untuk menyampaikan sindiran itu.

Kalau demokrasi tidak berjalan, menurut Prabowo, dia tidak mugkin berdiri di podium saat itu. Dia mengatakan demokrasi mencakup hak menyatakan pendapat. "Pendapat saya, dengan segala kekurangan, Indonesia memiliki demokrasi," tuturnya.

Dia mengungkit para pemimpin dari berbagai tingkatan yang mengalami rotasi melalui proses demokratis. Dia mengatakan, para presiden yang dituduh diktator juga pada akhirnya turun dengan baik. "Kita punya demokrasi, walaupun tidak sempurna," ujarnya.

Advertising
Advertising

Dalam debat capres, Prabowo Subianto, menyinggung pencalonan Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI Jakarta enam tahun silam. Pernyataan itu dia sampaikan dalam debat perdana calon presiden di Komisi Pemilihan Umum atau KPU, Jakarta, Selasa, 12 Desember 2023.

Awalnya, Anies merespons pertanyaan moderator tentang cara membenahi tata kelola partai politik. Anies mengatakan, masalah demokrasi bukan hanya partai politik. Rakyat, kata dia, saat ini justru tidak percaya kepada proses demokrasi yang sedang berlangsung.

Anies mengatakan, dalam membicarakan demokrasi ada tiga hal yang harus diperhatikan. Pertama ada kebebasan berbicara, kedua oposisi yang bebas untuk mengkritik pemerintah. "Ketiga adanya proses Pemilu dan Pilpres yang netral, transparan, jujur, adil," kata Anies dalam debat malam ini, Selasa 12 Desember 2023.

Menurut Anies, saat ini kebebasan berbicara dan oposisi yang bebas mengalami masalah. "Kita menyaksikan bagaimana kebebasan berbicara menurun, termasuk mengkritik partai politik," kata dia. Serta indeks demokrasi, kata dia, menurun. Ada juga pasal-pasal yang digunakan secara karet kepada pengkritik, misalnya Undang-Undang ITE.

Prabowo mengatakan, Anies agak berlebihan atas keluhannya tentang kondisi demokrasi hari ini. "Mas Anies, Mas Anies," ucapnya, disambut sorakan para pendukungnya.

Dia mengatakan, jika Presiden Joko Widodo atau Jokowi seorang diktator, Anies tidak akan terpilih sebagai gubernur.

Setelah menyampaikan jawaban itu, Prabowo berjoget dengan menjulurkan kedua tangannya ke kiri dan ke kanan. Aksi itu mengundang sorak-sorai para pendukungnya di tribun penonton.

HAN REVANDA PUTRA

Pilihan Editor: Gerindra Ungkit Utang Budi Anies di Pilgub DKI, Timnas Amin Bilang Begini

Berita terkait

AHY Sebut SBY Makan Malam dengan Prabowo di Cikeas

4 jam lalu

AHY Sebut SBY Makan Malam dengan Prabowo di Cikeas

Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan SBY bertemu dengan Prabowo di Cikeas.

Baca Selengkapnya

FPI Klaim Tuntutan untuk Adili Jokowi dan Tangkap Fufufafa di Aksi 411 Telah Diterima Kemensetneg

6 jam lalu

FPI Klaim Tuntutan untuk Adili Jokowi dan Tangkap Fufufafa di Aksi 411 Telah Diterima Kemensetneg

Aksi 411 yang diinisiasi FPI mengklaim tuntutan mereka telah diterima oleh Kementerian Sekretariat Negara.

Baca Selengkapnya

Menkopolkam Budi Gunawan Bentuk 7 Desk Program Prioritas Prabowo, Mendagri Pimpin Desk Pilkada

6 jam lalu

Menkopolkam Budi Gunawan Bentuk 7 Desk Program Prioritas Prabowo, Mendagri Pimpin Desk Pilkada

Budi Gunawan menuturkan Desk Pilkada jadi satu dari tujuh prioritas pemerintahan Prabowo dalam 100 hari pertama masa kerjanya.

Baca Selengkapnya

KPU Natuna Perbolehkan Penggunaan Gambar Prabowo di APK, Ini Alasannya

6 jam lalu

KPU Natuna Perbolehkan Penggunaan Gambar Prabowo di APK, Ini Alasannya

Penggunaan gambar Prabowo di alat peraga kampanye pilkada diperbolehkan apabila kehadirannya sebagai petugas partai.

Baca Selengkapnya

Danantara akan Diresmikan 8 November Mendatang, Erick Thohir: Saya Cuma Menyiapkan Kantornya Saja

7 jam lalu

Danantara akan Diresmikan 8 November Mendatang, Erick Thohir: Saya Cuma Menyiapkan Kantornya Saja

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan, Danantara akan segera diresmikan pada 8 November 2024 mendatang. Namun, ia tidak bisa memastikan kabar tersebut.

Baca Selengkapnya

Menteri Hukum soal Nama Capim KPK yang Diserahkan Jokowi ke DPR: Tunggu Keputusan Prabowo

7 jam lalu

Menteri Hukum soal Nama Capim KPK yang Diserahkan Jokowi ke DPR: Tunggu Keputusan Prabowo

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengatakan bahwa Presiden Prabowo akan memberikan keputusan mengenai nasib Capim KPK yang diserahkan Jokowi.

Baca Selengkapnya

Tiga Tuntutan FPI dalam Reuni Aksi 411, Desak Prabowo Adili Jokowi dan Tangkap Fufufafa

7 jam lalu

Tiga Tuntutan FPI dalam Reuni Aksi 411, Desak Prabowo Adili Jokowi dan Tangkap Fufufafa

FPI dan peserta reuni aksi 411 menyatakan siap membela dan mendukung Prabowo bila mengabulkan ketiga tuntutan tersebut.

Baca Selengkapnya

Subsidi BBM Akan Diubah Jadi BLT? Ini Kata Menteri Bahlil

7 jam lalu

Subsidi BBM Akan Diubah Jadi BLT? Ini Kata Menteri Bahlil

Subsidi tak tetap sasaran Rp100 triliun, Pemerintahan Presiden Prabowo kemungkinan akan ubah subsidi BBM menjadi bantuan langsung tunai (BLT).

Baca Selengkapnya

Arahan Prabowo, Menteri Hanif Hentikan Impor Sampah Plastik Mulai 2025

7 jam lalu

Arahan Prabowo, Menteri Hanif Hentikan Impor Sampah Plastik Mulai 2025

Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol mengatakan tidak akan lagi menerbitkan izin untuk impor sampah plastik tersebut.

Baca Selengkapnya

Pemerintah Targetkan Aturan UMP Rampung dalam Dua Hari

8 jam lalu

Pemerintah Targetkan Aturan UMP Rampung dalam Dua Hari

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengatakan bahwa pemerintah menghormati putusan MK soal cipta kerja dan menyiapkan aturan soal UMP

Baca Selengkapnya