TEMPO.CO, Jakarta - Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto buka suara usai dilantik oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi di Istana Negara, Jakarta, pada Rabu, 22 November 2023. Ia menyatakan akan melanjutkan program-program yang sudah dilaksanakan Panglima TNI sebelumnya.

“Program saya akan melanjutkan program-program yang sudah dilaksanakan Panglima TNI sebelumnya. Sesuai visi misi saya, TNI yang PRIMA, professional, responsif, integratif, modern dan adaptif," katanya saat jumpa pers selepas upacara sertijab di Plaza Mabes TNI, Rabu 22 November 2023.

Agus menjabat sebagai Panglima TNI setelah diusulkan sebagai calon tunggal oleh Presiden Joko Widodo. Ia menggantikan posisi Laksamana Yudo Margono yang akan memasuki masa purna tugas pada November ini. Berikut adalah beberapa pernyataan Jenderal Agus Subiyanto usai dilantik jadi Panglima TNI.

Sebelumnya, Agus menyatakan pengangkatan dirinya sebagai Panglima TNI oleh Presiden Jokowi tidak secara instan. Ia menyebut prosesnya sudah melalui koridor yang berlaku di Tentara Nasional Indonesia (TNI).

“Di TNI, kepangkatan sudah terstruktur dengan baik. Jadi Panglima TNI, pernah menjabat Kepala Staf Angkatan, tidak ujug-ujug, semua harus berprestasi juga,” kata Agus usai dilantik oleh Jokowi di Istana Negara.

Diketahui, Agus dikenal dekat dengan Jokowi. Jebolan Akademi Militer 1991 dari kecabangan infantri ini setidaknya tercatat pernah menjadi komandan Kodim 0735/Surakarta pada 2009. Pada masa itu, Jokowi adalah Wali Kota Solo.

Agus juga pernah menjabat sebagai Danrem 061/Suryakencana pada 2020 – wilayah yang masuk tanggung jawabnya saat itu termasuk Istana Negara Bogor. Usai menjabat sebagai Danrem di Bogor, Agus Subiyanto masuk ke lingkungan Istana.

Dengan pangkat bintang dua di pundak, Agus mengomandoi Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) pada periode 2020-2021. Agus kemudian ditunjuk menjadi Pangdam III/Siliwangi padaAgustus 2021. Kemudian menjadi Wakil Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) pada awal 2022.

Pastikan Netralitas TNI dalam Pilpres 2024

Pengangkatan Agus sebagai Panglima TNI dianggap Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pemilu Demokratis sebagai ancaman bagi netralitas TNI di Pemilu 2024. Faktor politik, kedekatan antara Agus dan Presiden Jokowi menjadi alasannya.

Kendati demikian, Agus memastikan seluruh prajurit TNI akan bersikap netral. Pasalnya, netralitas TNI diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI serta UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. "Apabila TNI aktif terlibat politik praktis, maka akan ada tindakan pidananya dan ada teguran dari komandannya," tegasnya.

Ia menambahkan, TNI sudah membuat posko pengaduan untuk menjawab kekhawatiran mengenai netralitas lembaganya di Pemilu 2024. Adapun posko pengaduan masyarakat yang dimaksud Agus adalah yang diresmikan oleh mantan Panglima TNI Laksamana Yudo Margono di ruang hening, Markas Besar TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Senin, 20 November 2023.

Selain posko, masyarakat juga bisa mengadukan dugaan netralitas prajurit TNI ke media sosial Puspen TNI atau ppid.tni.mil.id. Dengan begitu, ia meminta agar masyarakat langsung mengadukan anggota, jika ada pelanggaran yang dilakukan.

"Apabila ada oknum TNI yang tidak netral itu, bisa dilaporkan ke pos-pos tersebut. Saya sudah menginstruksikan pada jajaran di satuan bawah, untuk memberikan penyuluhan tentang netralitas TNI,” kata Agus usai dilantik oleh Presiden Joko Widodo sebagai Panglima TNI di Istana Negara, Jakarta, pada Rabu, 22 November 2023.

Selanjutnya: strategi atasi konflik di Papua..
<!--more-->

Pendekatan Smart Power atasi konflik di Papua

Selain netralitas TNI, Agus juga menyinggung konflik sosial di tanah Papua. Dalam hal itu, ia mencanangkan pendekatan smart power, yaitu kombinasi antara hard power, soft power, dan diplomasi. "Papua punya karakteristik sendiri, wilayahnya punya kearifan lokal, tradisinya juga. Kita harus ngerti kalau ke sana itu harus ngerti kearifan lokal tradisinya seperti apa," kata Agus Subiyanto.

Untuk pendekatan soft power, TNI akan mengedepankan intelijen dan teritorial. Tujuannya membantu percepatan pembangunan di wilayah Papua, seperti pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, puskesmas, hingga fasilitas umum.

"Bahkan, sampai sekarang ada prajurit TNI di bidang kesehatan dibawa ke hutan untuk nyuntik (vaksinasi), kemudian juga stunting kita ikut di situ," katanya.

Kemudian TNI akan mengedepankan politik diplomatik militer antar wilayah yang ada di perairan Irian untuk mempererat hubungan baik dengan negara tetangga di wilayah Papua.

"Kita akan perketat semacam memorandum of understanding agar ada hubungan diplomatik, mungkin latihan bersama, pertukaran pelajar. Itu mempererat hubungan baik dengan negara tetangga di wilayah Papua," katanya.

Sedangkan taktik hard power digunakan untuk menghadapi kelompok kriminal bersenjata. "Mereka kombatan itu bersenjata, jadi harus lawannya ya senjata. Tapi, kita kedepankan soft power," kata Panglima TNI. Agus menambahkan pendekatan soft power tersebut dilakukan secara bersama-sama, bersinergi antara TNI dengan semua kementerian, lembaga, dan pemangku kepentingan terkait.

Penanggulangan Bencana Alam

Agus juga menjelaskan terkait penanggulangan bencana alam. Menurut dia, kesiapan personil TNI dalam menanggulangi bencana alam sudah baik, namun persoalan yang dihadapi saat ini adalah upaya melengkapi peralatan-peralatan yang diperlukan.

"Kami juga sudah memodifikasi quick response (tim cepat tanggap). Kalau (soal) personel, bisalah kami selalu terdepan. Hanya perlengkapannya yang harus kami tingkatkan," tambah Agus.

Lebih lanjut, Agus menuturkan bahwa sejauh ini peralatan yang perlu dipersiapkan itu antara lain perangkat air bersih dan dapur lapangan. "Misalnya, kami akan siapkan per wilayah itu ada dapur lapangan, ada water treatment, kemudian perahu-perahu (berbahan) fiber. Perahu-perahu fiber bisa masuk ke gang-gang (saluran air yang sempit) dan jika nyenggol pagar rumah, tidak bocor. Kami akan memodifikasi, sehingga dalam rangka membantu masyarakat bisa terwujud dengan baik," jelas Agus.

Di sisi lain, sebagai negara kepulauan, Agus menyebut Indonesia memiliki tantangan tersendiri untuk mendistribusikan logistik pemilu seperti misalnya kertas suara dan kotak suara. Oleh karenanya, ia memastikan pos komando (Posko) TNI akan jangkau pulau kecil untuk memastikan Pemilu tepat waktu.

Agus juga mengatakan pos komando (Posko) aduan masyarakat akan dibuka hingga menjangkau pulau kecil di Indonesia untuk mengawasi pelaksanaan Pemilu 2024 agar berjalan tepat waktu. "Logistik Pemilu ini kan harus disebar. Data dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) ada 820.000 lebih Tempat Pemungutan Suara (TPS), bayangkan saja," kata Agus Subiyanto.

Selanjutnya: soal Alutsista..
<!--more-->

Pemanfaatan Alutsista Dalam negeri

Untuk meningkatkan profesionalisme TNI, salah satu cara yang bisa diitempuh menurut Agus adalah melalui penggunaan alat utama sistem persenjataan (alutsista) buatan dalam negeri. Selain itu, ia memastikan para prajurit terlatih dengan baik (welltrained) yang dilengkapi alutsista modern (well-equipped) buatan dalam negeri.

"Saya akan melanjutkan program-program Panglima TNI yang lalu dan sesuai visi misi saat fit and proper test saya, yakni TNI yang PRIMA," kata Agus Subiyanto.

Adapun misi well-equipped ditempuh dengan menggandeng industri pertahanan di dalam negeri, PT Pindad, untuk perlengkapan perorangan dan satuan TNI seperti kebutuhan senjata, drone, hingga mereorganisasi satuan drone dan satuan siber sesuai dengan perkembangan lingkungan strategis yang sekarang terjadi.

Aspek lain menyangkut upaya peningkatan profesionalisme TNI serta terkait tata kelola organisasi yang baik (well-organized), dan kesejahteraan prajurit (well-paid), salah satunya diwujudkan dengan menaikkan tunjangan kebutuhan lauk pauk bagi konsumsi prajurit.

"Well-paid tunjangannya harus dinaikkan. Nanti secara buttom up saya ajukan ke Kementerian Pertahanan (Kemenhan) dan Kemhan sudah menyetujui untuk tunjangan lauk pauk untuk pasukan yang melaksanakan tugas operasi, sehingga tidak terlalu jomplang dengan instansi lain," katanya.

RIZKI DEWI AYU | DANIEL A. FAJRI | ANTARA

Pilihan Editor: Hasto Kristiyanto Klaim Ganjar-Mahfud Berasal dari Gerakan Rakyat