TEMPO.CO, Jakarta - Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto mengatakan Tentara Nasional Indonesia sudah membuat posko pengaduan untuk menjawab kekhawatiran mengenai netralitas lembaganya di Pemilu 2024. Ia meminta masyarakat langsung mengadukan jika ada pelanggaran yang dilakukan anggotanya.

Posko pengaduan masyarakat yang dimaksud Agus adalah yang diresmikan oleh mantan Panglima TNI Laksamana Yudo Margono di ruang hening, Markas Besar TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Senin, 20 November 2023. Posko pengaduan ini diklaim tidak hanya berdiri di kota-kota besar melainkan hingga ke tingkat kabupaten. Selain posko, masyarakat juga bisa mengadukan dugaan pelanggaran netralitas prajurit TNI ke media sosial Puspen TNI atau ppid.tni.mil.id.

“Apabila ada oknum TNI yang tidak netral itu, bisa dilaporkan ke pos-pos tersebut. Saya sudah menginstruksikan pada jajaran di satuan bawah, untuk memberikan penyuluhan tentang netralitas TNI,” kata Agus usai dilantik oleh Presiden Joko Widodo sebagai Panglima TNI di Istana Negara, Jakarta, pada Rabu, 22 November 2023.

“Apabila ada oknum TNI masih organik melakukan politik praktis akan ada tindakan pidana ataupun teguran pimpinannya,” kata Agus.

Kekhawatiran atas ketidaknetralan TNI dalam Pilpres 2024 mencuat setelah Prabowo dan Gibran menjadi pasangan lewat Koalisi Indonesia Maju. Prabowo, yang saat ini masih menjabat Menteri Pertahanan, membawahi tiga matra TNI. Sementara Gibran merupakan putra sulung dari Presiden Jokowi yang merupakan Panglima tertinggi.

Pengangkatan Agus sebagai Panglima TNI mendapat sorotan dari beberapa kelompok masyarakat sipil. Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pemilu Demokratis, misalnya, mengatakan pencalonan Agus Subiyanto sebagai Panglima TNI merupakan ancaman bagi netralitas TNI di Pemilu 2024. Faktor politik, kedekatan antara Agus dan Presiden Jokowi menjadi alasannya.

Dalam perjalanan karirnya sebelum menjabat Panglima TNI, Agus memegang jabatan strategis. Dimulai dari komandan Kodim 0735/Surakarta pada 2009 saat Jokowi menjabat Wali Kota Solo.

Agus juga pernah menjabat sebagai Danrem 061/Suryakencana pada 2020 – wilayah yang masuk tanggung jawabnya saat itu termasuk Istana Negara Bogor. Usai menjabat sebagai Danrem di Bogor, Agus masuk ke lingkungan Istana. Dengan pangkat bintang dua di pundak, Agus mengomandoi Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) pada periode 2020-2021.

"Ini lebih kuat politis dibanding substantif - ancaman terhadap netralitas TNI," kata Ketua Badan Pengurus Nasional Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia (PBHI) Julius Ibrani saat dihubungi oleh Tempo pada Selasa, 14 November 2023.

Menurut dia, penunjukan Agus Subiyanto tak melihat hal substantif seperti pertimbangan kapasitas-kapabilitas, pengalaman, hingga rencana ke depan. “Bahkan termasuk evaluasi, analisis kritis terhadap kondisi saat ini,” kata Julius.

Pilihan Editor: Sultan HB X soal Perangkat Desa Dimobilisasi Dukung Prabowo-Gibran: Yogya Sudah Sepakat Netral