TEMPO.CO, Jakarta - Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Deddy Yevri Hanteru Sitorus mengakui ada menteri di kabinet Presiden Joko Widodo atau Jokowi dari PDIP yang bertemu Ketua Umum Megawati Soekarnoputri. Pertemuan itu, kata Deddy, menyatakan ingin mundur dari kabinet.

“Ibu bilang bahwa menjadi menteri itu adalah tanggung jawab kepada bangsa dan rakyat, sepanjang mereka masih dibutuhkan silakan (melanjutkan di kabinet,)” kata Deddy kepada wartawan di Kawasan Jakarta Pusat, Sabtu, 11 November 2023.

Namun, kata Deddy, PDIP tidak akan menarik menteri dari kabinet. Partai, kata dia, menyerahkan ke Presiden Jokowi apabila menteri tidak dibutuhkan karena berbeda dengan hasratnya silakan dicopot.

“Tapi kami tidak akan menarik karena mereka menjadi menteri itu adalah penugasan,” kata dia.

Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan partainya sedang sedih dan luka hati yang perih karena Presiden Joko Widodo atau Jokowi dinilai telah meninggalkan partai. Menurut Hasto, PDIP selama ini telah mencintai dan memberikan keistimewaan kepada Jokowi.

“Ketika DPP Partai bertemu dengan jajaran anak ranting dan ranting sebagai struktur Partai paling bawah, banyak yang tidak percaya bahwa ini bisa terjadi,” kata Hasto dalam keterangan tertulis yang diterima Tempo pada Ahad, 29 Oktober 2023.

Menurut Hasto, presiden Jokowi meninggalkan PDIP karena dianggap masih ada permintaan lain yang berpotensi melanggar pranata kebaikan dan konstitusi. Hasto tidak menyebut permintaan lain itu penjelasannya seperti apa.

“Pada awalnya kami hanya berdoa agar hal tersebut tidak terjadi, namun ternyata itu benar-benar terjadi,” kata Hasto.

Menurutnya, seluruh simpatisan, anggota, dan kader PDIP belum selesai rasa lelah setelah mendukung Jokowi dari pemilihan kepala daerah dan pemilihan presiden selama dua periode. Dukungan itu, kata Hasto, wujud rasa sayang PDIP.

“Pada awalnya kami memilih diam. Namun apa yang disampaikan Butet Kartaredjasa, Goenawan Muhammad, Eep Syaifullah, Hamid Awaludin, Airlangga Pribadi, para ahli hukum tata negara, tokoh prodemokrasi, dan gerakan civil society, akhirnya kami berani mengungkapkan perasaan kami,” kata dia.

Pencalonan Gibran Rakabuming Raka selaku putra presiden Jokowi, menurut Hasto adalah pembangkangan politik, konstitusi, dan kepada rakyat Indonesia. Menurutnya, hal itu dilakukan dengan merekayasa hukum di Mahkamah Konstitusi.

“Saya sendiri menerima pengakuan dari beberapa ketua umum partai politik yang merasa kartu truf-nya dipegang. Ada yang mengatakan life time saya hanya harian, lalu ada yang mengatakan kerasnya tekanan kekuasaan,” kata Hasto.

Seperi diketahui Gibran kini telah resmi diusung Koalisi Indonesia Maju sebagai bakal calon wakil presiden untuk Prabowo. Koalisi ini terdiri dari Partai Gerindra, Partai Golkar, PAN, Partai Bulan Bintang, Partai Gelora, dan PSI.

Saat diusung oleh koalisi itu, Gibran masih berstatus sebagai kader PDIP. Adapun soal statusnya di partai, Gibran berkelit dengan hanya mengatakan telah bertemu dengan Ketua DPP PDIP Puan Maharani dan PDIP telah melakukan sidang mahkamah partai untuk memutus status Gibran Rakabuming.

Pilihan Editor: Istana Bantah Tudingan Jokowi di Balik Serangan terhadap Akun Medsos Aktivis