INFO NASIONAL - Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Selatan Bahtiar Baharuddin mengungkap sejumlah program prioritas selama memimpin di Sulsel. Bahtiar menuturkan program itu juga diatensi Presiden Joko Widodo.

"Nah Pj Gubernur, kepala daerah, bupati, wali kota itu tugasnya jelas, sudah diarahkan oleh Presiden Jokowi dan Bapak Mendagri," kata Bahtiar kepada wartawan di kantor Gubernur Sulsel, Rabu, 25 Oktober 2023.

Bahtiar mengatakan salah satu program yang akan dikerjakannya adalah mengawal pelaksanaan Pemilu 2024, termasuk pemilihan presiden. Sebab, dalam waktu dekat tahapan Pilpres sudah dimulai.

"Satu, pastikan pengawalan pemilu. Jangan lupa bulan pemilu loh. Tanggal 10 Oktober kan sudah pendaftaran Pilpres, tanggal 3 November, DCT, " tuturnya.

Dia menyebut, langkah ini dilakukan dalam kapasitasnya sebagai Pj Gubernur dan Dirjen Polpum Kemendagri. Bahtiar mengatakan, penyusunan dan pengawalan Pemilu menjadi salah satu kewenangannya.

"Saya ini kebetulan sampai saat ini, masih merangkap juga sebagai Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri. Yang menyusun dan mengawal regulasi tentang kepemiluan di Indonesia," ucap Bahtiar.

"Jadi saya harus pastikan kesiapan penyelenggara pemilu, baik KPU dan Bawaslu. Dan instansi terkait yang sukses pemilu itu, harus kita pastikan siap. Siap dari sisi SDM-nya, alatnya, uangnya dan lain sebagainya," lanjutnya.

Bahtiar menuturkan, langkah selanjutnya adalah menyongsong pelaksanaan Pilkada serentak. Termasuk membahas kesiapan anggaran dan pelaksanaan tahapannya.

"Kedua, memastikan kesiapan Pilkada serentak 2024. Nah itu sudah harus disiapkan anggarannya. Kan tahapannya sebenarnya mulai tahun ini, yaitu 12 bulan. Jadi tahun ini persiapan, anggaran tahun ini berapa, anggaran tahun depan berapa. Karena tahun depan ini pertama kali (Pilkada) serentak," bebernya.

Dia pun menaruh perhatian terhadap pengendalian inflasi di Sulsel. Bahtiar menyebut, program ini akan diawasi langsung oleh Mendagri Tito Karnavian.

"Ketiga, setiap hari Senin, seluruh kepala daerah itu diabsen oleh Menteri Dalam Negeri. Namanya penanganan inflasi," ungkapnya.

Menurut Bahtiar, inflasi yang dimaksud berkaitan dengan ketersediaan bahan pokok bagi masyarakat. Hanya saja, jumlah jenis bahan pokok itu bertambah menjadi 21 jenis.

"Inflasi itu, kalau kawan-kawan masih ingat berkaitan dengan ketersediaan sembako. Zaman dulu-dulu sembako itu, sembilan bahan pokok. Sekarang bukan sembilan, 21 bahan pokok," papar Bahtiar.

Dia menyebut pengendalian inflasi menjadi tantangan tersendiri. Persoalan ini lanjut Bahtiar, berkaitan dengan kondisi alam di wilayah Sulsel.

"Nah ini tantangan tersendiri. Sulsel ini kan tahu sendiri, wilayah kepulauan, infrastrukturnya juga cukup menantang. Kita mobilisasi arus barang antar daerah memang memerlukan tantangan tersendiri," sebutnya.

Menurut Bahtiar, tidak semua daerah di Sulsel memiliki sumber daya alam yang sama untuk menghasilkan bahan pokok. Apalagi, bahan pokok tersebut menjadi salah satu indikator inflasi di tingkat daerah.

"Karena tidak semua juga daerah SDA-nya, misalnya bisa menghasilkan sayuran, tomat, cabai, bawang. Yang memang menjadi faktor-faktor atau bahan pokok yang mempengaruhi tingkat inflasi daerah," ucap Bahtiar.

Dia juga sempat menyinggung persoalan penanganan stunting. Bahtiar lalu mengusulkan salah satu metode penanganan stunting yang dianggap jitu.

"Selanjutnya adalah soal stunting. Harus dipastikan anggarannya ada, ada yang kerjakan, terkendali dengan baik. Ada aplikasi pengelolaan stunting Indonesia yang bagus namanya SUMEDANG. Udah, kalau bisa, kita duplikasi aja itu," bebernya.

Bahtiar menginginkan ada lagi warga yang mengeluh kelaparan dan kekurangan gizi. Pasalnya Sulsel kaya akan sumber daya alam.

"Selanjutnya, soal penanganan kemiskinan ekstrem. Itu Wapres yang selalu absen seluruh Indonesia. Kita cek, nanti kita diskusi dengan Pak Sekda dan kawan-kawan," jelas Bahtiar.

Bahtiar juga memberi perhatian khusus terhadap dampak kekeringan akibat El Nino di Sulsel. Hal dilakukan olehnya lantaran berhubungan dengan ketahanan pangan.

"Soal ketahanan pangan, ini jangan lupa. Kata BMKG, cuaca kita tidak terlalu bagus di Indonesia ini. Karena faktor El Nino. Apa solusinya kalau kekeringan di banyak tempat. Air itu tempatnya cuma dua, di bawah tanah dan di atas tanah," tuturnya.

Dia lantas mengusulkan untuk melakukan rekayasa cuaca untuk mengantisipasi dampak kekeringan berkepanjangan. Bahtiar menyebut, jika memungkinkan dia akan menginisiasi rekayasa hujan di Sulsel.

"Kalau di bawah tanah, berarti sumber air jangan sampai kekeringan, supaya masyarakat bisa nanam-nanam. Kalau dari atas, caranya rekayasa alam. Kalau perlu, adakan rekayasa hujan. Kan bisa itu hujan direkayasa," jelasnya.

Terakhir, Bahtiar menegaskan akan memaksimalkan pengelolaan APBD Provinsi Sulsel. Sebab bagi dia, APBD merupakan kunci untuk menggerakkan ekonomi masyarakat.

"Tentu itu menjadi prioritas kita. Karena anggaran Pemda harus kita pastikan bergerak. Apalagi sudah masuk di Triwulan ketiga. Anggaran ini kan stimulan untuk menggerakkan ekonomi masyarakat. Kita Sulsel kan swastanya tidak terlalu besar, " pungkasnya.(*)