Kalimantan Timur Desak Pemerintah Selesaikan Diplomasi Ambalat

Reporter

Editor

Senin, 1 Juni 2009 14:30 WIB

TEMPO Interaktif, Samarinda: Wakil Gubernur Kalimantan Timur, Farid Wadjdy meminta masyarakat jangan terpancing dengan adanya provokasi Malaysia di perairan Ambalat, Kalimantan Timur. Ia meminta masyarakat mempercayai TNI yang pasti mampu menyelesaikan adanya kisruh ini.

Farid menilai warga khususnya di daerah perbatasan sangat mungkin melakukan tindakan fisik karena jaraknya sangat dekat. Oleh karenanya, ia meminta kepada warga tidak panik atau resah.
"Kan sangat mungkin terjadi, dengan rasa nasionalisme tinggi langsung emosi tiba-tiba masyarakat khususnya di perbatasan berjibaku fisik dengan negara tetangga," kata Farid saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (1/6).

Dikatakannya, menyangkut kisruh di perairan Ambalat Kalimantan Timur sepenuhnya merupakan kewenangan pemerintah pusat. Tapi dengan adanya gangguan di perairan Indonesia, Kalimantan Timur diakuinya tentu terkena dampak menyangkut keamanan warga perbatasan, khususnya di daerah pesisir.

Dengan kondisi ini Farid mendesak pemerintah pusat segera menuntaskan jalur diplomasi penyelesaian blok Ambalat yang sudah terjadi sejak lama. Menurutnya, jalur diplomasi merupakan jalan terbaik dan sangat memungkinkan untuk dilakukan kedua negara. "Kami melihat peluang penyelesaian dengan dioplomasi masih terbuka," ujarnya.

Selain itu, ia juga meminta agar pemerintah pusat segera merealisasikan kawasan perbatasan sebagai beranda depan negara. Menurutnya, disaat seperti sekarang ini yang menjadikan perbatasan sebagai beranda belakang negara, sulit terpantau. "Penyelesaian dengan diplomasi justru membuat Indonesia tambah bermartabat dimata Internasional," katanya.

Advertising
Advertising

FIRMAN HIDAYAT

Berita terkait

Utusan Khusus Indonesia-Malaysia Bertemu Bahas Ambalat

10 Agustus 2015

Utusan Khusus Indonesia-Malaysia Bertemu Bahas Ambalat

"Batas wilayah maritimnya belum selesai," ujar Retno.

Baca Selengkapnya

Sengketa Ambalat, Kemenlu Keluhkan Ini untuk Protes Malaysia

3 Juli 2015

Sengketa Ambalat, Kemenlu Keluhkan Ini untuk Protes Malaysia

Untuk dapat melayangkan nota protes, Kementerian Luar Negeri membutuhkan informasi rinci.

Baca Selengkapnya

Kemenlu Belum Terima Bukti Pelanggaran di Ambalat

29 Juni 2015

Kemenlu Belum Terima Bukti Pelanggaran di Ambalat

Kementerian Laur Negeri sebenarnya sudah mengirim nota protes terkait pelanggaran wilayah udara Ambalat ke Malaysia pada Februari lalu.

Baca Selengkapnya

Dua Kapal Militer Malaysia Kembali Masuk Ambalat

13 Oktober 2009

Dua Kapal Militer Malaysia Kembali Masuk Ambalat

Dua kapal Tentara Laut Diraja Malaysia KD YU-3508 dan KD Ganas-3503 terpergok masuk ke perairan Ambalat Kalimantan Timur.

Baca Selengkapnya

Tujuh Kapal Perang Terus Pantau Ambalat  

4 Agustus 2009

Tujuh Kapal Perang Terus Pantau Ambalat  

Sekitar tiga bulan terakhir ini tidak ada lagi pelanggaran batas wilayah perairan Indonesia oleh kapal asing. "Sudah tidak ada pelanggaran perbatasan," ungkap Harapap.

Baca Selengkapnya

Ditanya Ambalat, Menteri Pertahanan Malaysia Tolak Berkomentar

28 Juni 2009

Ditanya Ambalat, Menteri Pertahanan Malaysia Tolak Berkomentar

Kami tidak membicarakan Ambalat, juga Manohara. Itu porsinya Jakarta, kata Datuk Ahmad.

Baca Selengkapnya

Menlu Hassan Wirajuda: Ambalat Bukan Konflik Kedaulatan

22 Juni 2009

Menlu Hassan Wirajuda: Ambalat Bukan Konflik Kedaulatan

"Tidak ada satupun negera di dunia yang punya kedaulatan pada landas kontinen," ujarnya.

Baca Selengkapnya

Arif H. Oegroseno: Peta Malaysia Diprotes Banyak Negara

22 Juni 2009

Arif H. Oegroseno: Peta Malaysia Diprotes Banyak Negara

Problem awal itu Malaysia mengeluarkan Peta 1979. Pertanyaannya, mengapa mereka mengeluarkan peta itu, sedangkan perundingan sudah akan selesai.

Baca Selengkapnya

Menteri Luar Negeri Malaysia Kritik Pers Indonesia Soal Ambalat

16 Juni 2009

Menteri Luar Negeri Malaysia Kritik Pers Indonesia Soal Ambalat

Menteri Luar Negeri Malaysia Datuk Anifah Aman menganggap pemberitaan tersebut marak terkait dengan pemilihan presiden di Indonesia 8 Juli ini.

Baca Selengkapnya

TNI AL Bantah Larang Wartawan Ikut ke Ambalat

12 Juni 2009

TNI AL Bantah Larang Wartawan Ikut ke Ambalat

Tapi TNI memang membatasi publikasi menyangkut sengketa ambalat agar tak menambah panas dan berujung pada keresahan masyarakat.

Baca Selengkapnya