Jokowi Sebut Perpanjangan Masa Jabatan Panglima TNI dan KSAD Masih Proses

Reporter

Daniel A. Fajri

Editor

Febriyan

Selasa, 19 September 2023 13:28 WIB

Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono (tengah) berdampingan dengan Ketua MPR Bambang Soesatyo (ketiga kiri), Ketua DPR Puan Maharani (ketiga kanan), KSAD Jenderal TNI Dudung Abdurachman (kedua kiri), KSAU Marsekal TNI Fadjar Prasetyo (kiri), KSAL Laksamana TNI Muhammad Ali (kanan), dan Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo (kedua kanan) berdiri di atas tank amfibi BMP 3F saat mengikuti upacara pengangkatan warga kehormatan Korps Marinir TNI AL di Pulau Damar, Kepulauan Seribu, Jakarta, Selasa 24 Januari 2023. Dalam latihan operasi amfibi tersebut, Korps Marinir TNI AL mengangkat warga kehormatan sekaligus penyematan brevet Intai Amfibi (Taifib) dan Anti Teror Aspek Laut kepada Ketua MPR Bambang Soesatyo, Ketua DPR Puan Maharani, KSAD Jenderal TNI Dudung Abdurachman, KSAU Marsekal TNI Fadjar Prasetyo, KSAL Laksamana TNI Muhammad Ali, dan Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo tersebut sebagai bentuk sinergi antara TNI dan Polri serta elemen masyarakat lainnya, serta kesuksesan dan keberhasilan menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi irit bicara soal opsi memperpanjang masa jabatan Panglima TNI Laksamana Yudo Margono dan Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Dudung Abdurachman. Yudo akan memasuki masa pensiun pada Desember mendatang sementara Dudung pada November.

"Masih dalam proses," katanya saat ditemui usai memantau harga kebutuhan pokok di Pasar Bali Mester, Jatinegara, Jakarta Timur pada Selasa, 19 September 2023.

Komisi I serahkan kepada presiden

Wacana untuk memperpanjang masa jabatan Yudo Margono dan Dudung Abdurachman muncul dari sejumlah anggota Komisi I DPR RI. Sebagian anggota Komisi I berpendapat pergantian Yudo dan Dudung sebaiknya dilakukan setelah Pemilu 2024 selesai.

Meskipun demikian, ada juga yang beranggapan bahwa pergantian Yudo dan Dudung sebaiknya segera dilakukan, tanpa harus menunggu Pemilu 2024 selesai.

Ketua Komisi I Meutya Hafid pun menyatakan pihaknya menyerahkan sepenuhnya kepada presiden untuk menggodok dua opsi tersebut.

Aturan soal pergantian Panglima TNI

Berdasarkan Pasal 13 UU Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI, aturan tentang pergantian Panglima TNI beserta masa jabatan Panglima TNI, menyebut panglima diangkat dan diberhentikan oleh Presiden setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

Advertising
Advertising

Pengangkatan dan pemberhentian Panglima dilakukan berdasarkan kepentingan organisasi TNI. Jabatan Panglima menurut UU itu dapat dijabat secara bergantian oleh Perwira Tinggi aktif dari tiap-tiap Angkatan yang sedang atau pernah menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan.

Untuk mengangkat Panglima sebagaimana dimaksud peraturan tersebut, presiden mengusulkan satu orang calon Panglima untuk mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

Yudo Margono pernah menjabat sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL). Dia menjadi Panglima TNI setelah dilantik pada Desember tahun lalu. Yudo menggantikan Jenderal Andika Perkasa yang menduduki posisi tersebut juga selama sekitar satu tahun sejak November 2021.

Sementara Dudung Abdurachman menjabat sebagai KSAD sejak November 2021. Dia menggantikan Andika Perkasa yang saat itu diangkat sebagai Panglima TNI oleh Presiden Jokowi. Sebelumnya Dudung menjabat sebagai Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat atau Pangkostrad. Yudo dan Dudung sama-sama jebolan Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Akabri) tahun 1988.

DANIEL A. FAJRI

Berita terkait

Tidak Cukup Sri Mulyani, Jokowi akan Turun Tangan Selesaikan Persoalan Bea Cukai

14 menit lalu

Tidak Cukup Sri Mulyani, Jokowi akan Turun Tangan Selesaikan Persoalan Bea Cukai

Bea Cukai terus menuai kecaman publik karena dianggap berkinerja buruk. Sri Mulyani belum berhasil menangani. Kini Jokowi turun tangan.

Baca Selengkapnya

Kronologi Pria Coba Dekati Presiden Jokowi sebelum Dihentikan Paspampres, Mau Curhat?

20 menit lalu

Kronologi Pria Coba Dekati Presiden Jokowi sebelum Dihentikan Paspampres, Mau Curhat?

Seorang pria berambut cepak mencoba mendekati Presiden Jokowi, yang sedang bicara kepada wartawan, dari arah belakang.

Baca Selengkapnya

5 Fakta soal Seorang Pria di Konawe Tiba-tiba Hampiri Jokowi dari Belakang

28 menit lalu

5 Fakta soal Seorang Pria di Konawe Tiba-tiba Hampiri Jokowi dari Belakang

Seorang pria di Konawe, Sultra, secara mendadak menghampiri Jokowi dari belakang. Berikut sederet faktanya.

Baca Selengkapnya

BPJS Kesehatan: Perumusan Iuran Sistem Kelas Rawat Inap Standar Harus Libatkan Masyarakat

37 menit lalu

BPJS Kesehatan: Perumusan Iuran Sistem Kelas Rawat Inap Standar Harus Libatkan Masyarakat

Kepala Humas BPJS Kesehatan, Rizzky Anugerah, menyebut pemerintah perlu melibatkan masyarakat dalam menetapkan besaran iuran untuk sistem KRIS

Baca Selengkapnya

Jokowi Hapus Kelas BPJS Kesehatan, Nilai Iuran belum Ditentukan

1 jam lalu

Jokowi Hapus Kelas BPJS Kesehatan, Nilai Iuran belum Ditentukan

Presiden Joko Widodo atau Jokowi menghapus pembagian kelas rawat inap BPJS Kesehatan. Nilai iuran yang baru belum ditentukan.

Baca Selengkapnya

Sebut Stok Aman Menjelang Idul Adha, Jokowi Tak Khawatir Harga Naik

1 jam lalu

Sebut Stok Aman Menjelang Idul Adha, Jokowi Tak Khawatir Harga Naik

Presiden Joko Widodo atau Jokowi optimistis tidak ada lonjakan harga bahan pokok menjelang Idul Adha karena stok pangan aman.

Baca Selengkapnya

Ditanya soal Revisi UU MK, Jokowi: Tanya DPR

1 jam lalu

Ditanya soal Revisi UU MK, Jokowi: Tanya DPR

Presiden Jokowi tidak banyak berkomentar mengenai revisi UU MK yang disepakati untuk dibahas bersama pemerintah dan DPR

Baca Selengkapnya

Kronologi Pria di Konawe Merangsek saat Wawancara Jokowi

1 jam lalu

Kronologi Pria di Konawe Merangsek saat Wawancara Jokowi

Istana Kepresidenan menjelaskan kronologi seorang pria yang menerobos sesi wawancara media dengan Jokowi

Baca Selengkapnya

Jokowi Minta PSN Dipercepat, KLHK Siap Korbankan 73 Ribu Hektare Kawasan Hutan

2 jam lalu

Jokowi Minta PSN Dipercepat, KLHK Siap Korbankan 73 Ribu Hektare Kawasan Hutan

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) siapkan 73 ribu hektar kawasan hutan untuk proyek strategis nasional (PSN). Jokowi minta dipercepat.

Baca Selengkapnya

Jokowi Sebut Pansel KPK Rampung pada Juni, Ini Kriteria Anggotanya

2 jam lalu

Jokowi Sebut Pansel KPK Rampung pada Juni, Ini Kriteria Anggotanya

Presiden Jokowi mengatakan dia baru menyiapkan pansel KPK yang akan diumumkan pada Juni 2024.

Baca Selengkapnya