INFO NASIONAL – Anggota Badan Kerja Sama Antar Parlemen DPR, Puteri Komarudin menyampaikan pentingnya pendidikan yang inklusif dan berkualitas pada pemuda Indonesia.

Ia menyoroti tantangan dalam pendidikan Indonesia yang multidimensi seperti masalah geografis, sosial, ekonomi, dan infrastruktur. Hal ini menyebabkan ketimpangan pendidikan antara perkotaan dan area pedesaan.

“Bahkan ternyata, sekitar 60 persen sekolah dasar di Indonesia mengalami kerusakan. Saya juga masih sering menemukan sekolah dasar yang rusak di daerah pemilihan saya,” kata Puteri dalam diskusi “Pondasi Masa Depan” dalam ASEAN+Youth Summit 2023 di Jakarta Concert Hall, Jumat, 8 September 2023.

Ketimpangan pendidikan, Puteri melanjutkan, semakin terasa ketika pandemi, terutama akibat disparitas infrastruktur digital. Hasilnya terlihat pada banyaknya kasus putus sekolah, learning loss, kekerasan pada anak, dan pernikahan dini. Menurut data Kemendikbudristek, angka putus sekolah di tingkat SD melonjak 10 kali lipat yang didominasi dari keluarga tidak mampu secara ekonomi.

Politisi dari Fraksi Golkar ini mengungkapkan bahwa berbagai permasalahan ini terus menjadi perhatian DPR RI dan Pemerintah Indonesia, di antaranya dengan konsisten mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBN.

“Tahun ini, anggaran pendidikan kita sudah mencapai Rp608 triliun. Anggaran tersebut terbagi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemerintah pusat akan mengalokasikan Rp233,9 triliun terutama untuk Program Indonesia Pintar kepada 20,1 juta siswa, Kartu Indonesia Pintar Kuliah kepada 976,8 ribu mahasiswa. Selain itu, Tunjangan Profesi Guru baik untuk yang PNS maupun non-PNS juga tetap akan disediakan,” tutur Puteri.

Sementara itu, APBN juga mengalokasikan Rp305 triliun yang disalurkan melalui Transfer ke Daerah ditujukan untuk membiayai operasional sekolah bagi 44,2 juta siswa dan untuk biaya operasional PAUD bagi 6,1 juta peserta didik.

Puteri menyadari anggaran ini masih belum cukup optimal untuk menciptakan pendidikan yang berkualitas dan inklusif. Sehingga, perlu juga upaya perbaikan dari segi pengelolaan belanja supaya semakin berkualitas. Antara lain perbaikan kualitas tenaga pengajar, perbaikan kurikulum, penyediaan fasilitas sekolah yang merata, hingga kesejahteraan guru.

“Kita juga perlu terus dorong partisipasi pihak sektor swasta yang memang selama ini berkontribusi dalam membantu pemerintah untuk menyediakan akses pendidikan,” kata dia.

Sebagai informasi, ASEAN+Youth Summit merupakan forum pemuda di kawasan Asia Tenggara yang menjadi bagian dari rangkaian ASEAN Youth Agenda dan Keketuaan Indonesia pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Ke-43 ASEAN Tahun 2023. (*)