Pertajam Wawasan Kebangsaan, Rekrutmen Pegawai BUMN Harus Libatkan BNPT, Densus 88, dan BPIP

Kamis, 31 Agustus 2023 19:31 WIB

Anggota Komisi VI DPR RI Evita Nursanty saat mengikuti Rapat Kerja Komisi IV dengan Menteri BUMN Erick Thohir di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (31/8/2023). Foto: Oji/nr

INFO NASIONAL - Anggota Komisi VI DPR RI Evita Nursanty meminta dalam perekrutan pegawai BUMN untuk melibatkan badan/lembaga terkait guna mempertajam wawasan kebangsaan. Hal itu disampaikannya menanggapi penangkapan tersangka dugaan tindak pidana terorisme yang dilakukan oleh pegawai sebuah BUMN di Bidang Transportasi.

"Saya hanya menginginkan ke depan, rekrutmen BUMN ini untuk melibatkan BNPT, Densus 88, BPIP untuk wawasan kebangsaannya. Itu saya harap ditambahkan di rekrutmen yang ada," ujar Evita dalam Rapat Kerja Komisi IV dengan Menteri BUMN Erick Thohir di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis, 31 Agustus 2023.

Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini pun meminta Kementerian BUMN untuk melakukan profiling kepada staf-staf BUMN yang dicurigai terpapar radikalisme. "Kemudian juga BUMN yang kita curigai, dilakukan profiling kepada staf-staf tersebut. Sehingga hal-hal yang mengagetkan kita, ini tidak timbul lagi kedepannya, Pak Menteri," lanjutnya.

Selain Evita, Anggota Komisi VI Ahmad Baidowi juga meminta Kementerian BUMN untuk segera dapat menuntaskan persoalan radikalisme yang terjadi di lingkungan BUMN. "Kita dikagetkan beberapa waktu yang lalu ada salah satu pegawai BUMN di PT KAI itu terkait dengan kasus terorisme. Ini menandakan bahwa kegiatan ataupun program deradikalisasi yang dilakukan oleh Kementerian BUMN itu belum selesai," jelasnya. (*)

Berita terkait

Nikson Nababan Kunjungi Syekh Ali Akbar Marbun

59 menit lalu

Nikson Nababan Kunjungi Syekh Ali Akbar Marbun

Suasana penuh kebersamaan dan kekeluargaan tampak dalam silaturahmi Dr Nikson Nababan dengan tokoh kharismatik, Buya Syekh Ali Marbun, pada Jumat, 10 Mei 2024.

Baca Selengkapnya

Draft RUU Penyiaran Larang Penayangan Konten Ekslusif Jurnalisme Investigasi, AJI Sebut Upaya Membungkam Pers

1 jam lalu

Draft RUU Penyiaran Larang Penayangan Konten Ekslusif Jurnalisme Investigasi, AJI Sebut Upaya Membungkam Pers

Sekretaris Jenderal AJI, Bayu Wardhana, meminta agar DPR menghapus Pasal bermasalah dalam RUU Penyiaran tersebut.

Baca Selengkapnya

KIP Kuliah Jalur Aspirasi Anggota DPR Dinilai Tak Tepat, Stafsus Presiden Sarankan Ini

4 jam lalu

KIP Kuliah Jalur Aspirasi Anggota DPR Dinilai Tak Tepat, Stafsus Presiden Sarankan Ini

Stafsus Presiden Billy Mambrasar menyarankan sejumlah hal ini guna perbaikan tata kelola KIP Kuliah jalur aspirasi anggota DPR.

Baca Selengkapnya

Stafsus Presiden Minta Hentikan Program KIP Kuliah Jalur Aspirasi Anggota DPR

7 jam lalu

Stafsus Presiden Minta Hentikan Program KIP Kuliah Jalur Aspirasi Anggota DPR

Menurut Billy Mambrasar, DPR sebagai lembaga legislatif seharusnya tidak boleh mengeksekusi program KIP Kuliah.

Baca Selengkapnya

Anggota Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran Sebut Prabowo Sudah Ikut Diskusi untuk RAPBN 2025

7 jam lalu

Anggota Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran Sebut Prabowo Sudah Ikut Diskusi untuk RAPBN 2025

Anggota Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran, Drajad Wibowo, menyebut Presiden terpilih Prabowo Subianto sudah dilibatkan dalam diskusi untuk RAPBN 2025.

Baca Selengkapnya

Billy Mambrasar: KIP Kuliah Digunakan Anggota DPR untuk Kepentingan Elektabilitas

7 jam lalu

Billy Mambrasar: KIP Kuliah Digunakan Anggota DPR untuk Kepentingan Elektabilitas

Stafsus Presiden Billy Mambrasar mengungkap soal KIP Kuliah jalur aspirasi yang diduga digunakan oleh anggota DPR untuk kepentingan elektabilitas.

Baca Selengkapnya

Mentan Amran Berikan Bantuan Korban Bencana di Sulsel

15 jam lalu

Mentan Amran Berikan Bantuan Korban Bencana di Sulsel

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman memberikan bantuan kepada sejumlah anak yatim dan keluarga korban banjir dan longsor Provinsi Sulawesi Selatan berupa uang pribadi sebesar 10 juta perorang.

Baca Selengkapnya

Bamsoet Tegaskan Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI Sulit Dijegal

17 jam lalu

Bamsoet Tegaskan Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI Sulit Dijegal

Aturan yang memuat soal pelantikan presiden dan wapres sudah tercantum di Undang-Undang Dasar (UUD) NRI 1945.

Baca Selengkapnya

KKP Gandeng Universitas Tidar Mendata Populasi Ikan Belida

20 jam lalu

KKP Gandeng Universitas Tidar Mendata Populasi Ikan Belida

Pendataan dijadikan bahan pertimbangan pengambilan kebijakan tentang pengelolaan ikan belida.

Baca Selengkapnya

Penjelasan KPU soal Caleg Terpilih Pemilu 2024 Tak Wajib Mundur Jika Maju Pilkada

21 jam lalu

Penjelasan KPU soal Caleg Terpilih Pemilu 2024 Tak Wajib Mundur Jika Maju Pilkada

Ketua KPU Hasyim Asy'ari menjelaskan mengenai caleg terpilih Pemilu 2024 yang ingin ikut Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya