Nasib Piagam Sentul Usai Prabowo Umumkan Nama Koalisi Indonesia Maju

Rabu, 30 Agustus 2023 13:34 WIB

Bakal Calon Presiden yang juga Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto (tengah) Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan (kiri), Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto (kanan) berfoto bersama dalam puncak perayaan HUT ke-25 PAN di The Sultan Hotel, Jakarta, Senin, 28 Agustus 2023. Partai Amanat Nasional (PAN) menggelar puncak perayaan HUT ke-25 yang dihadiri oleh para Ketua Umum koalisi pendukung Calon Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh nasional. TEMPO/M Taufan Rengganis

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mengumumkan nama baru koalisi yang semula Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) menjadi Koalisi Indonesia Maju, pada Senin malam 28 Agustus 2023. Lantas, bagaimana dengan nasib Piagam Sentul?

Piagam Sentul

Dilansir dari Tempo, Partai Gerindra dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) resmi membentuk KKIR dan menandatangani perjanjian yang disebut sebagai Piagam Sentul pada 13 Agustus 2022.

Salah satu poin perjanjian dalam piagam itu disebutkan bahwa nama bakal calon presiden (capres) dan bakal calon wakil presiden (cawapres) ditentukan oleh Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto dan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar.

Dua partai politik tersebut juga telah sepakat mendukung Prabowo sebagai bakal capres untuk Pilpres 2024. Walaupun demikian, kedua partai belum menyepakati nama bakal cawapres.

Belakangan Partai Golkar dan Partai Amanat Nasional ikut menyatakan mendukung Prabowo sebagai capres 2024. Nama KKIR pun ikut diganti Prabowo menjadi Koalisi Indonesia Maju. Pertanyaannya kini, apakah Piagam Sentul masih berlaku setelah Prabowo mengganti nama koalisi? Apakah nama cawapres masih ditentukan oleh Gerindra dan PKB?

Tanggapan PKB

Advertising
Advertising

Muhaimin Iskandar alias Cak Imin mengatakan akan melapor ke partainya terkait perubahan nama koalisi pendukung Prabowo yang mulanya KKIR menjadi Koalisi Indonesia Maju.

“Ya saya baru tahu tadi sama Pak Prabowo bahwa koalisinya jadi Koalisi Indonesia Maju. Tentu saya akan lapor ke partai bahwa perkembangannya sudah berubah. Berarti KKIR dibubarkan dong? Nah saya gak tahu. Saya akan melapor ke partai dulu,” kata Cak Imin, Senin 28 Agustus 2023.

Terkait kelanjutan Piagam Sentul, Muhaimin belum dapat memberikan komentar. “Makanya, saya baru dikasih tahu,” kata dia menjawab pertanyaan wartawan.

Dia mengatakan dirinya tidak mempunyai hak untuk setuju atau tidak setuju atas pergantian nama itu. Terlepas dari itu, Cak Imin menyampaikan dia berkewajiban menjelaskan perubahan tersebut kepada partainya, termasuk terkait kelanjutan Piagam Sentul.

“Yang penting saya harus mempertanggungjawabkan ke partai saya,” katanya.

Prabowo umumkan nama Koalisi Indonesia Maju

Prabowo saat mengumumkan nama Koalisi Indonesia Maju mengaku telah berembuk bersama ketua-ketua partai anggota koalisi, yaitu Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, Ketua Umum Partai Bulan Bintang Yusril Ihza Mahendra, dan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar.

Selanjutnya: Tadi kami berembuk…

<!--more-->

“Tadi kami berembuk, para ketua umum tadi berembuk walaupun sebentar, ya Pak Zul (Zulkifli Hasan), Pak Airlangga, Gus (Muhaimin Iskandar, dan Pak Profesor (Yusril Ihza Mahendra), kami sepakat, koalisi kita, kita beri nama, Koalisi Indonesia Maju,” kata Prabowo pada rangkaian peringatan HUT Ke-25 PAN di Jakarta, Senin malam, 28 Agustus 2023.

Dalam kesempatan itu, dia menjelaskan nama itu terpilih karena Prabowo, bakal capres yang diusung oleh Partai Gerindra, PKB, PAN, Golkar, dan PBB, berkeinginan melanjutkan program-program Presiden Joko Widodo alias Jokowi.

“Setelah saya masuk, saya lihat dari dekat, saya ikut pemerintahan ini, saya yakin bahwa Pak Jokowi seorang patriot yang memikirkan rakyat dan bangsa Indonesia, dan pemikiran-pemikiran beliau benar dan berhasil sampai sekarang, dan untuk itulah saya sepenuh hati, saya ingin teruskan perjuangan beliau,” kata Prabowo.

Sementara Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto saat ditanya mengenai nama koalisi itu menjelaskan Indonesia Maju sesuai dengan visi Indonesia ke depan.

“Visi Indonesia ke depan 2045 Indonesia Maju, Sejahtera, Adil. (Nama itu ditentukan) spontan. Ini meneruskan program Pak Jokowi,” kata Airlangga.

Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan juga menjelaskan nama Indonesia Maju karena koalisi lima partai itu menghendaki adanya keberlanjutan dari program-program Presiden Jokowi.

“Toh Pak Airlangga Menko-nya, Pak Prabowo Menhan-nya, saya Mendag-nya, Cak Imin menteri banyak di situ (PKB) juga. Jadi ini melanjutkan apa yang sudah dibangun, dilaksanakan Pak Jokowi,” kata Zulkifli Hasan.

Dalam kesempatan terpisah, Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani menjelaskan nama Koalisi Indonesia Maju merupakan usulan Prabowo.

“Semangatnya meneruskan program-program pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin terutama dalam hal pemberantasan kemiskinan dan peningkatan sumber daya manusia,” kata Muzani.

Dia melanjutkan, usulan itu dikomunikasikan dengan Zulkifli, Airlangga, dan Yusril sebelum acara berlangsung. Namun Muhaimin menjadi ketua umum partai anggota koalisi terakhir yang mendengar usulan itu karena dia terlambat hadir dalam acara peringatan HUT Ke-25 PAN.

“Pak Prabowo tetap menunggu Pak Muhaimin yang dalam perjalanan menuju tempat ini. Maka ketika Pak Muhaimin sampai, dibicarakan sedikit apa yang menjadi pembicaraan dari tokoh-tokoh tersebut,” kata Muzani.

Pilihan Editor: Ganjar Diundang di Muktamar Sufi, Said Ungkap Kedekatan Bacapres PDIP dengan Kalangan Ulama

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.

Berita terkait

Pengamat Nilai Rencana Prabowo Anggarkan Rp 16 Triliun untuk IKN Berpotensi Proyek Mangkrak

1 jam lalu

Pengamat Nilai Rencana Prabowo Anggarkan Rp 16 Triliun untuk IKN Berpotensi Proyek Mangkrak

Pembangunan kota, termasuk IKN ini tidak sekadar membangun Istana Negara ataupun gedung kementerian dan rumah dinas pejabat.

Baca Selengkapnya

Maruarar Sirait Dipanggil Prabowo ke Bali Hari ini, Bahas Menteri?

13 jam lalu

Maruarar Sirait Dipanggil Prabowo ke Bali Hari ini, Bahas Menteri?

Maruarar Sirait mengklaim biasa berdiskusi membahas apapun bersama Prabowo Subianto.

Baca Selengkapnya

Bamsoet Ingin Ada Forum yang Satukan Prabowo, Jokowi, Mega, dan SBY

14 jam lalu

Bamsoet Ingin Ada Forum yang Satukan Prabowo, Jokowi, Mega, dan SBY

Bamsoet menilai pertemuan presiden dan mantan presiden penting dilakukan untuk menunjukkan keharmonisan antara pemimpin-pemimpin Indonesia.

Baca Selengkapnya

Bamsoet dan Maruarar Gagas Rekonsiliasi Nasional, Akan Pertemukan Anies, Prabowo dan Ganjar

15 jam lalu

Bamsoet dan Maruarar Gagas Rekonsiliasi Nasional, Akan Pertemukan Anies, Prabowo dan Ganjar

Ketua MPR Bambang Soesatyo alias Bamsoet menyebut akan membuat acara rekonsiliasi nasional untuk mempertemukan para calon presiden pada pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

TKD Prabowo-Gibran Aceh Syukuran Kemenangan: Tidak Terlalu KO Kita

17 jam lalu

TKD Prabowo-Gibran Aceh Syukuran Kemenangan: Tidak Terlalu KO Kita

Pasangan Prabowo-Gibran mendapatkan 27 persen suara di Aceh, pada Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Nasdem dan Gerindra Berkoalisi Usung Petahana Aep Syaepuloh di Pilkada Karawang

17 jam lalu

Nasdem dan Gerindra Berkoalisi Usung Petahana Aep Syaepuloh di Pilkada Karawang

Bakal calon bupati pendamping Aep Syaepuloh di Pilkada Karawang akan ditentukan oleh Gerindra.

Baca Selengkapnya

Wantim Golkar Rekomendasikan Ahmed Zaki Iskandar Jadi Bakal Cagub Jakarta, Apa Alasannya?

1 hari lalu

Wantim Golkar Rekomendasikan Ahmed Zaki Iskandar Jadi Bakal Cagub Jakarta, Apa Alasannya?

Wantim Golkar mengakui popularitas Ahmed Zaki Iskandar tak setinggi kandidat lain seperti Ridwan Kamil.

Baca Selengkapnya

Yusril Yakini Prabowo Tidak Mengulangi Kabinet 100 Menteri Era Soekarno

1 hari lalu

Yusril Yakini Prabowo Tidak Mengulangi Kabinet 100 Menteri Era Soekarno

Yusril meyakini Kabinet 100 Menteri di era Presiden Soekarno tak akan berulang dalam pemerintahan Prabowo-Gibran

Baca Selengkapnya

Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran

1 hari lalu

Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran

Satgas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN menyebut rumah dinas menteri di IKN bisa ditambah jika presiden terpilih Prabowo Subianto membentuk kementerian baru. Pengamat menilai hal ini sebagai bentuk pemborosan anggaran.

Baca Selengkapnya

3 RUU dalam Sorotan Publik: RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara

1 hari lalu

3 RUU dalam Sorotan Publik: RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara

Dalam waktu berdekatan tiga RUU DPR mendapat sorotan publik yaitu RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara. Apa sebabnya?

Baca Selengkapnya