TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi merespon soal usulan agar Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK dibubarkan. Permintaan pembubaran komisi antirasuah itu salah satunya disampaikan Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP, Megawati Soekarnoputri.

"He-he-he, ya lembaganya kan bagus, lembaganya kan bagus. Sistemnya sudah bagus, tiap bulan juga ada OTT (operasi tangkap tangan)," ujar Jokowi di Pasar Brahrang, Binjai, Sumatra Utara, Jumat, 25 Agustus 2023.

Meski begitu, Jokowi mengakui KPK memang perlu dievaluasi dan diperbaiki. Namun, menurut dia, hal itu lumrah pada satu lembaga.

"Saya kira semua lembaga ada kurangnya. Saya kira itu yang harus diperbaiki, dievaluasi," kata Jokowi.

Sebelumnya Megawati menyatakan dirinya pernah mengusulkan pembubaran KPK kepada Presiden Jokowi. Sebab, dia menilai keberadaan KPK tidak efektif menangani korupsi.

"Udah deh bubarin aja itu pak. Jadi menurut saya nggak efektif. Ibu nih kalau ngomong cespleng," ujar Mega di acara acara sosialisasi buku teks utama pendidikan Pancasila, di The Tribrata, Jakarta Selatan, Senin, 21 Agustus 2023.

Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto lantas membantah pernyataan ketua umumnya tersebut. Menurut Hasto, pernyataan Megawati itu dipelintir. Dia menilai pelintiran itu dilakukan untuk menjelek-jelekkan putri dari proklamator Sukarno tersebut dan partainya.

"Jadi pernyataan sebenarnya dari Ibu Megawati, beliaulah yang mendirikan KPK, upaya pemberantasan korupsi itu terus-menerus dilakukan dengan segala upaya tetapi itu masih menjadi persoalan pokok dari bangsa kita," kata Hasto di Yogyakarta, Selasa, 22 Agustus 2023. "Sehingga Ibu Mega ingin menegaskan, kalau begitu jangan dong, sekedar komisi yang setiap saat (bergerak) karena komisi ini sifatnya bukan permanen."

M JULNIS FIRMANSYAH

Pilihan Editor: 33 Ribu Kader PDIP Akan Konsolidasi di Semarang, Hadirkan Hologram Bung Karno