PNS Pemprov DKI Bakal WFH dan Hybrid Mulai September untuk Kurangi Polusi Udara
Reporter
M Julnis Firmansyah
Editor
Amirullah
Senin, 14 Agustus 2023 16:12 WIB
TEMPO.CO, Jakarta - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menyebut pihaknya bakal menerapkan work from home (WFH) dan hybrid kepada PNS di wilayahnya. Kebijakan tersebut sebagai salah satu cara untuk mengurangi polusi udara di Jakarta akibat lalu lintas kendaraan.
"WFH itu 50 persen : 50 persen atau 40 persen : 60 persen untuk mengurangi kegiatan hari-hari di Pemda DKI. Tadi kami minta juga kementerian lain juga bisa lakukgan bersama WFH," kata Heru di kawasan Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin, 14 Agustus 2023.
Heru menjelaskan kebijakan ini bakal diterapkan untuk pegawai yang tidak bersentuhan langsung dengan masyarakat. Namun untuk yang bergerak di bidang pelayanan, Heru mewajibkan untuk hadir secara langsung.
"Ini sebentar lagi sedang dihitung berapa persentasenya setiap OPD (Organisasi Perangkat Dearah), mudah-mudahan September ini saya bisa langsung jalanin (WFH untuk PNS)," kata Heru.
Selain itu, Heru mengatakan pihaknya bakal mengetatkan aturan untuk bangunan yang mendapat izin high rise building. Ke depannya kendaraan dengan besaran 2.400 CC juga harus disiplin menggunakan Pertamax Turbo agar hasil pembakaran tenaga fosil lebih sempurna.
"Dan kegiatan tadi juga diminta Bu Menteri LHK diperintahkan pemda mengetatkan uji emisi, uji petik, dan aturan sudah ada nanti kami tinggal ketatkan di titik tertntu bekerja sama dengan Dinas Perhubungan dan Polda Metro, dan KLHK," kata Budi.
Dalam rapat hari ini, Jokowi memberikan sejumlah instruksi kepada para menterinya hingga gubernur untuk penanganan polusi udara di Jakarta yang semakin mengkhawatirkan. Rapat tersebut dipimpin oleh Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta Pusat pada Senin, 14 Agustus 2023.
Dalam pembukaan rapat, Jokowi menjelaskan soal kualitas udara di DKI Jakarta sudah di angka 156 dengan keterangan tidak sehat. Menurut Jokowi, hal ini diakibatkan kemarau panjang selama tiga bulan terakhir, pembuangan emisi dari transportasi, dan juga aktivitas industri di Jabodetabek, terutama yang menggunakan batu bara di sektor industri manufaktur.
Pilihan Editor: Golkar - PAN Dukung Prabowo di Pilpres 2024, Dianggap Political Endorsement Jokowi