Sandiaga Uno soal Lobi Jadi Cawapres Ganjar: Itu Kewenangan Pimpinan Partai

Jumat, 11 Agustus 2023 06:36 WIB

Sandiaga Uno saat bertemu dengan warga di Pulau Penyengat Tanjungpinang, Sabtu 29 Juli 2023. TEMPO/Yogi Eka Sahputra

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Badan Pemenangan Pemilihan Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Sandiaga Uno menyatakan tak akan cawe-cawe ihwal penentuan calon wakil presiden bagi Ganjar Pranowo. Adapun PPP bersama Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Hanura, dan Partai Perindo menjalin kerja sama politik untuk menjagokan Ganjar sebagai bakal calon presiden 2024.

Nama Sandiaga masuk dalam lima besar kandidat cawapres Ganjar Pranowo. Menurut Sandi, penentuan cawapres sedianya berada di tangan pimpinan partai politik. Oleh sebab itu, ia menyatakan belum ada komunikasi dengan PDIP ihwal Pemilihan Presiden 2024.

"Saya belum ada rencana, dan itu bukan ranah saya. Pertemuan-pertemuan tersebut adalah di tingkatan pimpinan partai," kata Sandiaga dalam keterangannya, Kamis, 10 Agustus 2023.

Toh merujuk hasil Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) PPP, pelaksana tugas Ketua Umum Muhamad Mardiono telah menugaskannya jadi Ketua Bappilu. Sementara itu, urusan lobi-lobi politik disebut Sandi merupakan kewenangan Mardiono.

"Saya bukan pimpinan partai, saya akan terus mendekatkan diri kepada pondok pesantren dan para kiyai. Saya akan manut saja dengan para kyai dan ulama, karena kita harus bisa mendapatkan berkahnya," kata Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tersebut.

Advertising
Advertising

Sebelumnya, Wakil Ketua Umum PPP Arsul Sani menyebut internal partainya mendengar adanya kemungkinan bahwa Sandiaga Uno tidak dipilih jadi cawapres Ganjar Pranowo. Sehingga, kata dia, diskursus ihwal sikap PPP ke depan serta arah koalisi mulai mencuat di internal partai.

“Muncul seperti itu kan pasti, kan teman-teman di PPP juga mendengar ada kemungkinan Pak Sandi juga tidak dipilih. Kan begitu,” kata Arsul saat ditemui di ruangannya di kawasan Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa, 8 Agustus 2023.

Arsul bercerita, partainya memahami jika kerja sama yang dijalin dengan PDIP tidak dilandaskan pada kontrak politik apapun. Kendati demikian, ia mengibaratkan PPP bukan partai yang dimiliki pemegang saham. Sehingga, kata dia, tiap kader bebas menyuarakan pendapatnya mengingat mereka turut merasa memiliki partai.

“Maka berkembang juga, antara lain kalau Pak Sandi tidak jadi cawapres, harus bagaimana PPP? Kalau pertanyaannya seperti itu, apakah tetap ada koalisi ini atau kemudian itu. Kan masih berkembang,” kata Arsul.

Ia menyebut diskursus soal sikap maupun arah koalisi ini mencuat mengingat sedianya akar rumput PPP tidak hanya mendukung Ganjar. Menurut dia, ada juga kader yang mendukung Anies Baswedan maupun Prabowo Subianto.

“Tapi itu tadi, PPP berbeda, tidak bisa partai ini dikomando harus tegak lurus tidak boleh tengok kanan kiri. Nggak bisa kalau di PPP,” kata anggota Komisi Hukum DPR tersebut.

Pilihan Editor: Anies Cerita Kesan Pertama Bertemu dengan AHY: Cerdas tapi Kaku

Berita terkait

Putri Politikus PDIP Aria Bima Daftar sebagai Bakal Calon Wakil Wali Kota di PDIP Solo

9 jam lalu

Putri Politikus PDIP Aria Bima Daftar sebagai Bakal Calon Wakil Wali Kota di PDIP Solo

Riri adalah pendaftar resmi ke 10 yang menyerahkan formulir pendaftaran di PDIP Solo.

Baca Selengkapnya

Prabowo Sebut Sukarno Bukan Milik Satu Partai, Apa Tanggapan PDIP?

11 jam lalu

Prabowo Sebut Sukarno Bukan Milik Satu Partai, Apa Tanggapan PDIP?

Basarah menganggap pernyataan Prabowo itu membuktikan keberhasilan PDIP mengembalikan status, peran, dan nama baik Sukarno.

Baca Selengkapnya

Respons Internal PDIP Soal Peluang Duet Ahok-Anies di Pilkada Jakarta 2024

13 jam lalu

Respons Internal PDIP Soal Peluang Duet Ahok-Anies di Pilkada Jakarta 2024

Politikus PDIP menyebut Ahok dan Anies berasal dari akar rumput yang berbeda.

Baca Selengkapnya

Kata Pakar Soal Sri Mulyani Masuk Bursa Bakal Calon dari PDIP di Pilkada Jakarta

1 hari lalu

Kata Pakar Soal Sri Mulyani Masuk Bursa Bakal Calon dari PDIP di Pilkada Jakarta

Pakar menyayangkan apabila Sri Mulyani harus turun untuk mengurus pemerintahan daerah kalau maju di Pilkada Jakarta.

Baca Selengkapnya

Sindiran Sukarno Bukan Milik Satu Partai Bisa jadi Batu Sandungan Pertemuan Prabowo dan Megawati

1 hari lalu

Sindiran Sukarno Bukan Milik Satu Partai Bisa jadi Batu Sandungan Pertemuan Prabowo dan Megawati

Pernyataan Prabowo bisa menjadi hambatan psikologi politik yang serius di kemudian hari, untuk menjalin hubungan dengan Megawati.

Baca Selengkapnya

Kata Pengamat soal Prabowo Sebut Ada Partai Klaim Miliki Bung Karno

1 hari lalu

Kata Pengamat soal Prabowo Sebut Ada Partai Klaim Miliki Bung Karno

Pengamat Politik Ujang Komarudin tidak melihat pernyataan Prabowo terkait Bung Karno milik satu partai sebagai sindiran terhadap PDIP.

Baca Selengkapnya

Prabowo Ingatkan agar Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS dan PPP Bilang Begini

1 hari lalu

Prabowo Ingatkan agar Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS dan PPP Bilang Begini

PPP menyinggung pengalaman Prabowo di luar pemerintahan sebagai oposisi selama 10 tahun.

Baca Selengkapnya

PPP Tak Sepakat Pernyataan Prabowo Minta Pihak yang Ogah Kerja Sama Jangan Ganggu

1 hari lalu

PPP Tak Sepakat Pernyataan Prabowo Minta Pihak yang Ogah Kerja Sama Jangan Ganggu

Respons PPP soal pernyataan presiden terpilih Prabowo Subianto yang meminta pihak yang tak mau kerjasama agar tidak menganggu pemerintahan mendatang.

Baca Selengkapnya

PPP Soal Rencana Prabowo Tambah Kementerian: Sebagai Usulan Sah-sah Saja

1 hari lalu

PPP Soal Rencana Prabowo Tambah Kementerian: Sebagai Usulan Sah-sah Saja

Respons PPP soal rencana Presiden terpilih Prabowo Subianto yang ingin menambah jumlah kementerian.

Baca Selengkapnya

Prabowo Sebut Bung Karno Bukan Milik Satu Partai, Ini Reaksi Para Politikus PDIP

1 hari lalu

Prabowo Sebut Bung Karno Bukan Milik Satu Partai, Ini Reaksi Para Politikus PDIP

Presiden terpilih Prabowo Subianto mengatakan, Bung Karno milik seluruh rakyat Indonesia. Apa kata para politikus PDIP?

Baca Selengkapnya