TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi tak mau terlalu ikut campur dalam urusan gonjang-ganjing di Partai Golkar. Partai berlambang pohon beringin itu kini tengah diterpa isu Musyawarah Nasional Luar Biasa alias Munaslub untuk melengserkan Airlangga Hartarto dari jabatan ketua umum.

Nama Luhut Binsar Panjaitan, Bahlil Lahadalia, hingga Bambang Soesatyo alias Bamsoet muncul sebagai kandidat calon Ketum Partai Golkar yang baru versi Munaslub. Mengenai hal tersebut, Jokowi tak mau ikut campur. "Itu urusan internal Golkar, urusannya internal Golkar, tidak ada hubungannya dengan kita. Kalau Pak Luhut, Pak Bahlil, Pak Bamsoet punya keinginan, itu urusan beliau-beliau, bukan urusan kita, urusan internal Golkar, ya," ujar Jokowi di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Kamis, 27 Juli 2023.

Sebelumnya, anggota Dewan Pakar Partai Golkar Ridwan Hisjam menyebut ada permintaan dari para sesepuh partai berlambang pohon beringin tersebut agar Airlangga diganti pasca elektabilitasnya yang tak kunjung naik menjelang Pilpres 2024. Selain Dewan Pakar, penilaian agar Airlangga diganti juga Hisjam klaim disampaikan oleh tiga ormas pendiri Partai Golkar, yakni Kosgoro 1957, Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR), dan Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI).

Hisjam menyebut ada beberapa kandidat yang dinilai bisa menggantikan Airlangga. Mereka antara lain Ketua Dewan Penasihat Partai Golkar Luhut Binsar Pandjaitan dan Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bamsoet.

Selain itu, Ridwan menyebut alasan meminta Airlangga Hartarto mengundurkan diri karena pemeriksaan Menko Perekonomian itu oleh Kejaksaan Agung. Airlangga diperiksa dalam kasus dugaan korupsi ekspor minyak sawit mentah dan dianggap Ridwan sebagai indikasi tidak bersih yang bisa berdampak terhadap partai.

Menurut Ridwan, pengunduran diri oleh Airlangga ini langkah yang tepat. Selain bisa menggunakan waktu untuk memperbaiki diri, Airlangga juga bisa menyelamatkan partai beringin yang sebentar lagi mengikuti Pemilu 2024. "Airlangga harus mundur dari Ketum Partai Golkar,” kata Ridwan di Restoran Pulau Dua, Jakarta Pusat, Rabu, 26 Juli 2023.

Ridwan bercerita, Airlangga dulunya didapuk jadi ketum melalui hasil musyawarah nasional luar biasa (Munaslub) Golkar untuk menggantikan Setya Novanto yang kala itu terjerat kasus korupsi E-KTP. Komitmen Airlangga saat itu, kata Ridwan, adalah menjadikan Golkar sebagai partai yang bersih. “Kalau sudah dipanggil Kejaksaan 12 jam, apa itu masih bisa dikatakan bersih?” kata dia.

M JULNIS FIRMANSYAH I IMA DINI SHAFIRA

Pilihan Editor: Jurnalis Diserang saat Diskusi tentang Golkar, AJI Jakarta Desak Polisi Tangkap Pelaku