TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menilai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah bekerja dengan baik. Kendati operasi tangkap tangan KPK menurun, namun menurut dia pencegahan korupsi yang dilakukan KPK sudah berjalan dengan lebih baik.

“Ya memang harus begitu, ngapain bangsa kita ini pamer OTT, OTT melulu, bangga melihat itu,” kata Luhut di sela acara Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Selasa, 18 Juli 2023.

Dia mengatakan OTT yang dilakukan oleh KPK kemungkinan hanya menyasar pada transaksi yang bernilai Rp 50 juta hingga Rp 100 juta. Akan tetapi, pencegahan yang dilakukan oleh KPK berhasil menghemat triliunan Rupiah duit negara.

Dia mengatakan kerap melaporkan kepada Presiden Joko Widodo bahwa kerja pencegahan KPK di bawah Ketua KPK Firli Bahuri dan Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan sudah baik. “Pak Presiden ini kerjaannya si Pahala sama si Firli hebat, paten,” kata dia.

Menurut Luhut, jumlah penindakan KPK yang menurun justru disebabkan oleh kinerja pencegahan KPK yang semakin baik. Dia berharap bila perlu tak usah ada OTT lagi dan KPK berfokus memperbaiki pencegahan korupsi. “Kalau OTT-nya enggak ada lebih bagus, tapi pencegahannya lebih baik,” kata dia.

Luhut berkata kendati jumlah penindakan KPK berkurang, namun sektor pencegahan korupsi KPK justru menguat. Dia mengatakan kinerja pencegahan KPK itu dapat dilihat melalui penghematan serta penerimaan pajak yang naik sekitar 47 persen. Dia mengatakan penerimaan negara dari sektor lainnya, seperti kelapa sawit juga ikut meningkat karena kerja pencegahan KPK. “KPK itu terlibat mengaudit semua, itu hitung dong, itu berapa ratus triliun yang dihemat,” kata dia.

Jumlah penindakan menurun

Selama ini, kinerja penindakan KPK di bawah kepemimpinan Firli Bahuri kerap disorot lantaran menurunnya jumlah penindakan kasus korupsi. Pada 2022 misalnya, KPK hanya melakukan 10 kali operasi tangkap tangan atau OTT. Sementara pada 2019 di masa kepemimpinan Agus Rahardjo, KPK melakukan 21 kali OTT.

Di lain sisi, menurunnya jumlah penindakan oleh KPK ini terjadi bersamaan dengan menurunnya tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga tersebut. Survei Lembaga Survei Indonesia memotret tingkat kepercayaan publik terhadap KPK pada April 2023 berada pada 64 persen, sementara pada Februari 2023 ada di angka 68 persen.

Luhut meminta publik untuk melihat kinerja KPK secara lebih menyeluruh. Dia mengatakan KPK memiliki 3 fungsi, yakni pendidikan, pencegahan dan terakhir baru penindakan. Menurut dia, selama ini lebih banyak orang yang berfokus pada fungsi penindakan. Sehingga, apabila jumlah penindakan yang dilakukan KPK berkurang, maka KPK dinilai gagal menjalankan tugasnya. "Kita selalu senangnya lihat drama penindakan, itu yang menurut saya tidak boleh," kata dia.

Pilihan Editor: Luhut Sebut Pemberantasan Korupsi yang Fokus Menangkap Orang Itu Kampungan