Luhut Bilang Jumlah Penindakan KPK Turun karena Sistemnya Makin Bagus

Reporter

M Rosseno Aji

Editor

Amirullah

Selasa, 18 Juli 2023 11:24 WIB

Ketua Pengurus Besar Persatuan Atletik Seluruh Indonesia (PB PASI), Luhut Binsar Pandjaitan, memberikan sambutan dalam pembukaan Kejuaraan Nasional Atletik U18, U20, dan Senior atau Kejurnas Atletik 2023 di Kota Solo, Jawa Tengah, Rabu, 21 Juni 2023. (Tempo/Septhia Ryanthie)

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengatakan jumlah penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi menurun bukan karena kinerja komisi antirasuah yang memburuk. Dia mengatakan jumlah penindakan KPK turun karena sistem pencegahan korupsi yang semakin baik.

“Penindakan menurun karena sistemnya makin bagus, orang tidak bisa korupsi, tidak bisa mencuri, kan bagus,” kata Luhut di sela acara Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Selasa, 18 Juli 2023.

Luhut berkata kendati jumlah penindakan KPK berkurang, namun sektor pencegahan korupsi KPK justru menguat. Dia mengatakan kinerja pencegahan KPK itu dapat dilihat melalui penghematan serta penerimaan pajak yang naik sekitar 47 persen. Dia mengatakan penerimaan negara dari sektor lainnya, seperti kelapa sawit juga ikut meningkat karena kerja pencegahan KPK.

“KPK itu terlibat mengaudit semua, itu hitung dong. Itu berapa ratus triliun yang dihemat,” kata dia.

Selama ini, kinerja penindakan KPK di bawah kepemimpinan Firli Bahuri kerap disorot lantaran menurunnya jumlah penindakan kasus korupsi. Pada 2022 misalnya, KPK hanya melakukan 10 kali operasi tangkap tangan atau OTT. Sementara pada 2019 di masa kepemimpinan Agus Rahardjo, KPK melakukan 21 kali OTT.

Advertising
Advertising

Di lain sisi, menurunnya jumlah penindakan oleh KPK ini terjadi bersamaan dengan menurunnya tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga tersebut. Survei Lembaga Survei Indonesia memotret tingkat kepercayaan publik terhadap KPK pada April 2023 berada pada 64 persen, sementara pada Februari 2023 ada di angka 68 persen.

Luhut meminta publik untuk melihat kinerja KPK secara lebih menyeluruh. Dia mengatakan KPK memiliki 3 fungsi, yakni pendidikan, pencegahan, dan penindakan. Menurut dia, selama ini lebih banyak orang yang berfokus pada fungsi penindakan.

Sehingga, apabila jumlah penindakan yang dilakukan KPK berkurang, maka KPK dinilai gagal menjalankan tugasnya. "Kita selalu senangnya lihat drama penindakan. Itu yang menurut saya tidak boleh," kata dia.

Dia mengatakan strategi pemberantasan korupsi melalui penindakan adalah strategi lawas. Luhut berkata strategi pemberantasan korupsi modern adalah makin sedikit orang yang ditangkap, namun makin besar penghematan yang dilakukan. "Pemikiran modern makin kecil yang ditangkap tapi makin banyak penghematan. Itu sukses story-nya," kata dia.

Pilihan Editor: Surya Paloh Temui Jokowi Seusai Pelantikan Menteri di Istana Negara Hari Ini

Berita terkait

Istri akan Dampingi Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta Klarifikasi LHKPN di KPK

1 jam lalu

Istri akan Dampingi Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta Klarifikasi LHKPN di KPK

KPK menjadwalkan pemanggilan Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta, Rahmady Effendy Hutahaean, untuk memberikan klarifikasi soal kejanggalan LHKPN

Baca Selengkapnya

9 Mantan Komisioner KPK Kirim Surat ke Jokowi soal Kriteria Pansel KPK

4 jam lalu

9 Mantan Komisioner KPK Kirim Surat ke Jokowi soal Kriteria Pansel KPK

Pemilihan Pansel KPK patut menjadi perhatian karena mereka bertugas mencari figur-figur komisioner dan Dewan Pengawas KPK mendatang.

Baca Selengkapnya

Pemerintah Klaim Pembebasan Lahan untuk IKN Tidak Terburu-buru dan Melanggar HAM: Semua Diganti

5 jam lalu

Pemerintah Klaim Pembebasan Lahan untuk IKN Tidak Terburu-buru dan Melanggar HAM: Semua Diganti

Pemerintah akan menggusur warga di area 2.086 hektare lahan untuk proyek IKN. Ganti rugi dan tempat relokasi disiapkan.

Baca Selengkapnya

Pansel KPK Tuai Perhatian dari Sejumlah Kalangan, Istana dan DPR Beri Respons

5 jam lalu

Pansel KPK Tuai Perhatian dari Sejumlah Kalangan, Istana dan DPR Beri Respons

Pembentukan Pansel Capim KPK menuai perhatian dari sejumlah kalangan. Pihak Istana dan DPR beri respons ini.

Baca Selengkapnya

Penjelasan Istri Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta soal Pinjaman Rp 7 Miliar yang jadi Polemik

7 jam lalu

Penjelasan Istri Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta soal Pinjaman Rp 7 Miliar yang jadi Polemik

Margaret Christina Yudhi Handayani Rampalodji, istri bekas Kepala Bea Cukai Purwakarta Rahmady Effendy Hutahaean menjelaskan asal-usul Rp 7 miliar.

Baca Selengkapnya

Penyitaan Rumah dalam Kasus Korupsi, Terbaru Rumah Syahrul Yasin Limpo dan Tamron Raja Timah Bangka

7 jam lalu

Penyitaan Rumah dalam Kasus Korupsi, Terbaru Rumah Syahrul Yasin Limpo dan Tamron Raja Timah Bangka

Penyitaan rumah dalam dugaan kasus korupsi Syahrul Yasin Limpo dan Tamron Raja Timah Bangka. Apa landasan penyitaan aset tersangka korupsi?

Baca Selengkapnya

2 Selebritas Windy Idol dan Nayunda Nabila Diperiksa KPK, Tersangkut Kasus Korupsi Siapa?

9 jam lalu

2 Selebritas Windy Idol dan Nayunda Nabila Diperiksa KPK, Tersangkut Kasus Korupsi Siapa?

Windy Idol dan Nayunda Nabila Nizrinah terseret dalam dugaan kasus korupsi yang berbeda hingga diperiksa KPK. Apa sangkut pautnya?

Baca Selengkapnya

Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta Diseret Urusan PT Cipta Mitra Agro, Pengacara: Itu Bisnis Istrinya

11 jam lalu

Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta Diseret Urusan PT Cipta Mitra Agro, Pengacara: Itu Bisnis Istrinya

Pengacara eks Kepala Bea Cukai Purwakarta Rahmady Effendy merasa heran kliennya diseret dalam kasus yang melibatkan perusahaan sang istri.

Baca Selengkapnya

KPK Periksa Kepala Bea Cukai Purwakarta Senin Mendatang soal LHKPN yang Janggal

20 jam lalu

KPK Periksa Kepala Bea Cukai Purwakarta Senin Mendatang soal LHKPN yang Janggal

KPK menjadwalkan pemanggilan Kepala Bea Cukai Purwakarta Rahmady Effendy Hutahaean pada Senin pekan depan.

Baca Selengkapnya

Istana Klaim Jokowi Hormati Masukan Masyarakat dalam Pembentukan Pansel KPK

20 jam lalu

Istana Klaim Jokowi Hormati Masukan Masyarakat dalam Pembentukan Pansel KPK

Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana mengatakan, nama-nama bakal calon pansel KPK masih dalam proses penggodokan.

Baca Selengkapnya