TEMPO.CO, Jakarta - Isu Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar kembali digaungkan oleh sekelompok anggota Dewan Pakar. Adalah anggota Dewan Pakar Ridwan Hisjam yang mula-mula mendorong diselenggarakannya Munaslub Golkar. Ridwan mengatakan Ketua Dewan Penasihat Partai Golkar Luhut Binsar Pandjaitan dan Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo (Bamsoet) layak menggantikan Airlangga Hartarto.

Ridwan menyatakan keputusan Munas 2019 lalu tidak membawa kejelasan terhadap arah partai tersebut. Pasalnya, menurut dia elektabilitas Airlangga Hartarto sejak diusung jadi capres hingga saat ini tidak sampai 1 persen.

“Jadi munaslub dalam rangka mengubah keputusan bahwa Airlangga bukan capres, bisa calon lain. Tapi berpeluang juga karena munaslub maka pergantian Ketum bisa mengarah ke sana, tergantung pemilik suara,” kata mantan Ketua Dewan Pimpinan Daerah Golkar Jawa Timur itu saat dihubungi, Ahad, 9 Juli 2023.

Tokoh senior Golkar Yorrys Raweyai berujar munaslub menjadi jalan keluar untuk melahirkan solusi dari persoalan turunnya elektabilitas parpol berlambang pohon beringin itu menjelang Pemilu 2024. "Selain tidak haram, munaslub juga memungkinkan untuk melahirkan solusi-solusi strategis jangka pendek, yang boleh jadi sulit lahir dalam situasi kepemimpinan Airlangga," katanya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu, 12 Juli 2023.

Munaslub, kata dia, bahkan dianggap sebagai momentum mengevaluasi Airlangga yang tidak cukup mampu mendongkrak keberadaan Partai Golkar. Yorrys menilai munaslub lebih bermanfaat ketimbang mempertahankan kepemimpinan Airlangga. Dia khawatir pembiaran kondisi sekarang justru bakal terus membuat Partai Golkar terpuruk.

Munaslub di parpol yang berkuasa selama era Orde Baru sejak 1971 – 1998 itu telah beberapa kali terjadi. Tak lama setelah reformasi 1998 bergulir, Golkar menggelar munaslub untuk menahan gempuran kalangan eksternal agar partai tersebut dibubarkan karena dinilai berlumuran dosa-dosa politik rezim Soeharto. Dalam munaslub terpilih Akbar Tandjung sebagai ketua umum menggantikan Harmoko. Akbar Tandjung mengubah nama Golkar menjadi Partai Golkar agar dapat ikut Pemilu 1999.

Pada 17 Mei 2016 Golkar kembali menggelar munaslub di Nuasa Dua, Bali, serta memilih Setya Novanto sebagai ketua umum. Novanto menduduki puncak Golkar menggantikan Aburizal “Ical” Bakrie. Munaslub tersebut dipicu oleh dualisme kepemimpinan antara Aburizal dan Agung Laksono yang berlarut-larut sejak akhir 2014 sehingga menimbulkan friksi di internal partai.

Sedianya Novanto memimpin Golkar hingga 2019. Tetapi karena ia tersandung kasus korupsi e-KTP dan dinyatakan bersalah oleh pengadilan melalui hukuman penjara 15 tahun, Golkar terpaksa harus kembali menggelar munaslub untuk menggantikan yang bersangkutan pada 19 Desember 2017. Dalam munaslub tersebut Airlangga terpilih sebagai ketua umum.Ia tepilih lagi sebagai ketua umum dalam musyawarah nasional, Kamis, 5 Desember 2019 setelah bersaing dengan Bambang Soesatyo.

Kini isu munaslub mencuat untuk menggoyang Airlangga. Namun Menteri Koordinator Perekonomian itu berujar bahwa partainya tidak akan menggelar munaslub. Ia meyakinkan kader-kadernya bahwa internal Partai Golkar solid. Airlangga mempersilakan tokoh-tokoh yang berambisi menjadi ketua umum menunggu sampai Munsyawarah Nasional pada 2024.

“Tidak ada, tidak ada (munaslub). Munas 2024, silakan kalau berminat jadi Ketua Umum Golkar. Forum tertinggi rakernas, rapim, munas,” kata Airlangga Hartarto di lingkungan Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu, 12 Juli 2023.

IMA DINI SAFHIRA | M. JULNIS FIRMANSYAH | DEWI NURITA| ANTARA

Pilihan Editor: Gonjang-ganjing di Tubuh Golkar, Rencana Munaslub dan Bantahan Airlangga