TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi menggelar rapat terbatas bersama sejumlah menterinya untuk membahas persiapan menghadapi anomali cuaca yang diakibatkan El Nino dan dampaknya terhadap hasil pertanian pada Senin, 10 Juli 2023 sekitar pukul 10.00 WIB. Dalam rapat yang berlangsung sekitar 1 jam itu, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) yang tengah ramai dibicarakan karena disebut bakal dijadikan tersangka oleh KPK hadir mengikuti rapat.

"Hari ini Pak Presiden mengundang beberapa menteri, pertama Menteri Perekonomian, Menko Perekonomian, kemudian Menteri Keuangan, Menteri BUMN, kemudian Badan Pangan, Menteri Pertanian, Menteri Perdagangan, tentunya Dirut Bulog," ujar Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi saat ditemui awak media, Senin, 10 Juli 2023.

El Nino dan Dipol Samudera Hindia bisa membuat Indonesia mengalami musim kemarau kering

El Nino merupakan fenomena pemanasan suhu muka laut yang terjadi di Samudera Pasifik bagian tengah hingga Timur. Fenomena ini berdampak pada perubahan cuaca seperti berkurangnya curah hujan.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memperkirakan El Nino akan mulai terjadi di Indonesia pada Juni lalu. Kepala BMKG, Dwikorita Karnawati, menjelaskan bahwa El Nino tahun ini akan membuat musim kemarau di Indonesia lebih kering ketimbang tiga tahun sebelumnya.

Selain El Nino, Dwikorita menambahkan, musim kemarau Indonesia juga dipengaruhi Dipol Samudera Hindia atau India Ocean Dipol. Dipol Samudera Hindia merupakan fenomena osilasi suhu air permukaan laut yang tak teratur menyebabkan wilayah barat Samudra Hindia lebih hangat dan lebih dingin dibandingkan wilayah timur Samudra Hindia. Fenomena ini juga disebut bisa menyebabkan curah hujan di wilayah Indonesia berkurang.

"Diprediksi pada semester 2 ini dapat berdampak pada semakin berkurangnya curah hujan di sebagian wilayah Indonesia selama periode musim kemarau ini. Bahkan sebagian wilayah Indonesia diprediksi akan mengalami curah hujan dengan kategori di bawah normal, atau lebih kering dari kondisi normalnya," kata dia dilansir Antara Juni lalu.

Ancaman kekeringan ini diprediksi bisa membuat produksi pertanian Indonesia menurun pada tahun ini. Meskipun demikian, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo tampak menghindar dari wartawan untuk menjelaskan apa yang dipersiapkan pihaknya untuk mengatasi masalah ini.

Syahrul memilih keluar dan masuk Istana Kepresidean dari pintu samping, bukan dari pintu depan dimana tempat awak media biasa menanti para menteri yang keluar. Dia bersama sejumlah menteri seperti Erick Thohir dan Zulkifli Hasan keluar dari Pintu Bali Wisma Negara yang tidak terpantau oleh awak media.

Presiden minta peningkatan dan hilirisasi pertanian serta pangan

Lebih lanjut, Arief menjelaskan dalam rapat itu Jokowi menyinggung soal fenomena El Nino yang dikhawatirkan menganggu hasil produksi pertanian. Ia menjelaskan, presiden meminta para bawahannya mempersiapkan peningkatan produksi pertanian, pangan, dan hilirisasi pangan.

"Beberapa juga catatan inflasi bulan kemarin itu sangat stabil, posisinya ada di 3,5 persen. Sehingga ini yang harus dipertahankan atau kalau memungkinkan akan diturunkan. Sehingga tetap inflasi itu di bawah dari pertumbuhan ekonomi, yang khusus untuk bidang pangan, untuk beras, jagung, dan kedelai itu ditugaskan kepada Perum Bulog," kata Arief.

Lebih lanjut, Arief menyebut rapat itu juga membahas mengenai pendanaan untuk stok beras. Ia menjelaskan Kementerian Keuangan tengah menyiapkan skema dana murah. Skema ini berbeda dengan seperti pinjaman dana murah seperti yang dikelola oleh Penanaman Modal Negara (PMN).

Menurut dia, pinjaman dengan jaminan itu akan langsung berada di bawah Kementerian Keuangan dan dikucurkan melalui bank yang masuk dalam Himpunan Bank Milik Negara atau Himbara. Arief menyatakan pinjaman itu nantinya akan diteruskan Himbara kepada Badan Usaha Mik Negara atau BUMN di bidang pangan seperti Bulog.

Presiden Jokowi sebelumnya telah mengingatkan jajarannya untuk mengatasi dampak El Nino 2023. Hal itu disampaikan presiden saat menggelar Sidang Kabinet Paripurna terkait laporan semester I pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023 di Istana Negara, Jakarta, Senin pekan lalu, 3 Juli 2023.